Oleh : Hariana
( Aktivis Muslimah Peduli Ibu & Generasi Wilayah Batang Kuis
Rencana pemindahan ibu kota semakin menguat setelah presiden Jokowi dodo menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Jumat 16 Agustus 2019 lalu,di kompleks parlemen Senayan Jakarta pada kesempatan itu di hadapan para wakil rakyat.jokowi secara khusus meminta izin memindahkan ibu kota negara ke pulau Kalimantan, kabarnya rencana itu di sambut suka cita karena penguasa akan melakukan pemerataan ekonomi dengan pindahnya ibu kota. Namun keputusan untuk memindahkan ibu kota di pandangan tidak bijaksana oleh sejumlah pihak mengingat beban hutang Indonesia yang sudah berkisar 4.800 T.
Sedangkan pelunasannya menggunakan mekanisme gali lubang tutup lubang, pemerintah pun menjelaskan total kebutuhan pemindahan ibu kota yang di rencanakan seluas 40.000 hektar itu sekitar 464 T yang akan di biaya oleh swasta melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha maupun pemanfaatan aset.mentri ekonomi Sri Mulyani menjelaskan pemindahan ibu kota tidak masuk RAPBN 2020 , alternatif pembiayaan pemindahan ibu kota ini yang melibatkan swasta ini jelas mengukuhkan neoliberalisme ekonomi di negeri ini,sebab negara kerap berhutang pada swasta sehingga berada di bawah kontrol swasta.
Tak di pungkiri bahwa pemindahan ibu kota bermuatan politis, bahkan dengan gamblangnya pembina lembaga pengawas kinerja aparatur negara mengatakan di balik pemindahan ibu kota ada kaitannya dengan proyek obor China dan proyek new Jakarta 2025. Proyek tersebut telah di siapkan oleh para taipan properti berdasarkan pesanan negara China Tiongkok, entah apa yang ada di pikiran penguasa??!!
Mungkin memikirkan keuntungan saja karena pengamat ekonomi dari INDEF Bima Yudistira memandang ada sejumlah resiko terkait pemindahan ibu kota
Memunculkan resiko spekulan tanah di daerah pemindahan ibu kota. Ini menyebabkan biaya pembebasan tanah cukup tinggi yang akhirnya pemerintah akan kembali berhutang dan beban hutang semakin membengkak.
Inflasi meningkat karena ada arus urbanisasi sebagai dampak pemindahan ibu kota akan menimbulkan harga kebutuhan pokok di daerah pemindahan ibu kota, kemudian yang terjadi di ibu kota yang baru ialah ketimpangan ekonomi yang makin melebar imbas dari pendatang karena mereka lebih mampu secara ekonomi di banding penduduk lokal yang miskin.pertanyaanya lalu dimana keuntungan bagi rakyat. Inilah dampak dari penerapan sistem ekonomi neoliberal,sebab yang di untungkan hanya pemilik modal.masihkah kita berfikir positif atas kebijakan ini,atas nama kerjasama negri tergadai dan terjual.inilah yang seharusnya membuat umat sadar untuk memperjuangkan khilafah Islamiyah.
Sejarah pernah mencatat pindahnya ibu kota khilafah dari Baghdad ke Turki dan hal tersebut di lakukan tanpa hutang,sebab setiap kebijakan pembangunan dalam Islam semata-mata untuk kemaslahatan rakyat sementara dalam sistem kapitalis neolib semua kebijakan di abadikan untuk kepentingan pemilik modal.
Berikut hal yang di perhatikan oleh Kholifah dalam pembentukan Ibu kota baru di masa kekhalifahan hingga mencapai keberhasilan.yang pertama landasan falsafah ideologi yang mendasari ibu kota baru ,dalam Islam falsafah ibu kota baru tanggungjawab negara untuk memakmurkan semua rakyat di setiap jengkal wilayahnya dan menjaga daerah perbatasan dari musuh. kedua kebijakan ekonomi yang mensejahterakan seluruh rakyat . Ekonomi Islam menggariskan bahwa kepemilikan terbagi dalam tiga ranah , kepemilikan individu, umum,dan negara.
Yang ketiga adanya kebijakan pemerataan kemakmuran dan kemajuan di seluruh wilayah negara.Ini di lakukan melalui kebijakan pembangunan yang di dasarkan kebutuhan bukan jumlah kekayaan yang dihasilkan dari proses pemerataan jumlah penduduk di setiap wilayahnya.
Wallahu'alam bi Ashawab
