Oleh : Annisa Dinda Apriansyah
Dewasa ini, listrik sudah menjadi kebutuhan yang wajib terpenuhi. Sebab semua sepakat, hampa rasanya jika tak ada aliran listrik barang satu hari pun. Maka dari itu, jika kebutuhan tersebut dipadamkan, akan mengalami kerugian yang berarti. Dilansir dari CNNINDONESIA bahwa diketahui, pemadaman secara luas dan massa terjadi Jumat (4/8) sejak pukul 11/48 WIB. Pemadaman terjadi di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Peristiwa tersebut tentunya mengundang keluhan masyarakat, pasalnya listrik tersebut tak hanya 1–2 jam padam, bahkan sampai berjam-jam, yang tentunya berdampak pada menghambat aktivitas masyarakat.
Banyak sekali kerugian yang didapatkan akibat pemadaman listrik dan meminta kompensasi kepada PLN salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus sebagai ketua pengurus mengungkapkan, ‘’Banyak masyarakat yang merugi akibat pemadaman massal tersebut. Ia menjelaskan, kerugian masyrakat tentunya terjadi secara material, khususnya para pelaku usaha. Bukan hanya merugikan konsumen residensial saja tetapi juga sektor pelaku usaha’’ dikutip dari CNN indonesia (04/08)
Di Jakarta, pemadaman berimbas ke sejumlah fasilitas publik. Lampu lalu lintas sepanjang Jakarta mati. Perjalanan KRL Commuterline terhenti. Sementara itu, diketahui empat kereta MRT sempat tertahan di terowongan bawah tanah. Para penumpang dievakuasi.
Di Jawa Barat, pemadaman listrik berimbas kepada pos pengamatan Gunung Tangkuban Parahu. Pos pengamatan tersebut beralih alat pantau dengan tenaga solar panel dan accu. Petugas berharap pemadaman tidak dilakukan dalam waktu yang cukup lama.
Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka menyebut gangguan transmisi menyebabkan listrik padam di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Suprateka menyebut gangguan terjadi pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang, Jawa Tengah 500 kV, yang mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan.
Kejadian ini membuat Joko Widodo marah dan mendatangi kantor pusat PLN, Kedatangannya dengan maksud meminta penjelasan PLN mengenai padamnya listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Pengamat energi dari Indonesia Marwan Batu Bara, mengkritik Presiden Jokowi yang sempat emosional. Kompas.com, selasa (6/8) malam.
Menurut Marwan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi menjadi penyebab dari blackout yang akhirnya berdampak pada kerugian masyarakat. Beliau mengatakan, andil pemerintah dalam kebijakannya terhadap PLN, adalah larangan menaikkan tarif listrik, sementara dollar AS terus menguat, juga tidak ada kucuran dana yang signifikan dari pemerintah melalui APBN dan kewajiban membeli listrik swasta dengan take or pay yang dinilai untuk tujuan besar antara pemerintah dan para penguasa di luar kepentingan PLN, kebijakan ini mengaharuskan PLN membeli listrik dalam jumlah yang melebihi kebutuhannya dengan keterbatasan dana yang dimiliki PLN.
Pemerintah juga memiliki peran besar terhadap kekacauan yang terjadi dalam kegiatan operasional PLN, jangan hanya memberi kebijakan tanpa adanya mengucuran dana, juga tidak diperhatikan, ketika ada masalah baru berkunjung dengan emosional meminta pertanggungjawaban. seolah menyalahkan tanpa mengetahui dan menyadari mengenai kebijakan pemerintah. wartakotalive.com (07/08)
Seperti yang kita ketahui, bahwa hampir seluruh aktivitas sehari-hari masyarakat bergantung kepada listrik, misalnya memasak nasi, hingga mengakses air bersih, juga pada fasilitas umum seperti transportasi publik, rumah sakit, dan sekolah. Jika diindra dari sisi lain, pemadaman masal ini dinilai sebagai puncak dari kelalaian negara dalam mengurusi kebutuhan masyarakat, ditambah tarif listrik yang mahal tidak menjadi perhatian bagi pemerintah. Keluhan membengkaknya biaya tagihan listrik sudah bukan rahasia umum lagi, lumrah terdengar tak hanya dari kalangan menengah ke bawah, tapi pada kalangan menengah ke atas juga. Mirisnya semua ini terjadi ditengah berlimpahnya sumber daya energi pembangkit listrik yang dimiliki oleh negara, demikian juga kemajuan teknologi kelistrikan dan pada ahlinya.
Pemerintah tentunya menjadi pihak yang pertama kali harus bertanggung jawab soal ketidaknyamanan ini. Negara bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya dalam pengelolaan listrik sedemikian rupa sehingga terjamin pemenuhan kebutuhan listrik bagi individu serta publik yang murah dan bahkan gratis, secara memadai kapan pun, dimana pun dibutuhkan. Bukan malah kekayaan alam dijadikan sebagai barang dagang yang diberikan kepada swasta untuk dikelola.
Dalam Islam sendiri air,api (termasuk didalamya listrik) dan padang rumput adalah tanggung jawab negara dan tidak akan diijinkan untuk diolah secara pribadi maupun sekelompok orang. Bahkan Rasulullah jauh berabad-abad sebelumnya menegaskan dalam hadistnya, “… Imam (Khilafah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyata.” (HR. Ahmad, Bukhari); “Imam adalah perisai orang-orang yang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR. Muslim).
Maka dari itu, pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh terhadap urusan ini. Negara juga seharusnya mampu mendirikan berbagai industri yang penting demi terwujudnya kemaslahatan rakyat. Khususnya dalam pemenuhan segala hajat hidup orang banyak termasuk industri kelistrikan. Sehingga, disamping mudah diakses ,kebutuhan dan segala fasilitas publik dapat memadai, baik dari segi kualitas maupun mutu.
