Oleh : Titi Niswati, S. Pd.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyebutkan bahwa sistem bernegara Indonesia menganut sistem kapitalis yang liberal. Surya Paloh mengatakan itu saat memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, yang bertajuk "Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan".
"Ketika kita berkompetisi (pilpres dan pilkada), wani piro. Saya enggak tahu lembaga pengkajian UI ini sudah mengkaji wani piro itu saya enggak tahu, praktiknya yang saya tahu money is power, bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power," kata Surya Paloh, di Jakarta, Rabu (14/8).
Artinya, lanjut dia, sebenarnya Indonesia malu-malu kucing untuk mendeklarasikan sebagai negara kapitalis yang liberal. "Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini," jelasnya.
Tokoh nasional ini pun menyayangkan sistem politik yang cenderung kapitalis dan liberal di Indonesia, di mana tidak mendapat perhatian oleh para akademisi. Padahal, realitas di Indonesia saat ini bertentangan dengan Pancasila.
"Tidak ada pengamat, lembaga penelitian dan lembaga ilmiah tidak memperhatikan. You tahu enggak bangsa kita ini adalah bangsa yang kapitalis hari ini. You tahu enggak bangsa kita ini bangsa yang sangat liberal hari ini. Ngomong Pancasila, mana itu Pancasila. Tanpa kita sadari juga, kalau ini memang kita masuk dalam tahapan apa yang dikategorikan negara kapitalis," paparnya.
Menurut dia, saat ini Indonesia terlalu bersahabat dengan pragmatisme transaksional. "Kita bertikai satu sama lain. Kita dekat dengan materialistik, kita bersahabat dengan pragmatisme transaksional, kita pakai jubah nilai-nilai religi, tapi kita sebenarnya penuh hipokrisi (munafik)," tuturnya.
Di hadapan civitas akademi UI, Surya juga mempertanyakan apakah masyarakat Indonesia mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini karena sistem yang tumbuh dan berkembang adalah non-Pancasila. "Ada ideologi baru yang ditawarkan, entah apa bentuknya, saya minta penelitian dari UI," ujarnya.
Kenyataan ini, memang sudah jauh hari sejak lama. Kita merasakan keadaan dimana kapitalis liberal mencengkeram diseluruh lini masa kehidupan sudah sejak lama.
Demokrasi yang menjadi asas di Negara Indonesia tercinta ini, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan biaya yang mahal ini menuntut pihak pihak terkait untuk merusak kejujuran dan keadilan Sehingga Kapitalis liberal menggema diNegara kita ini.
Dengan hanya lebih mementingkan kaum kaum yang memiliki modal dan dengan gaya aturan yang bebas yang sesuai dengan kepentingan kepentingan saja.
Sistem inilah yang menjadi akar permasalahan disetiap problem. Sistem demokrasi ini harus bertanggungjawab terhadap rusaknya tatanan masyarakat di berbagai aspek, diantaranya politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan.
Karena demokrasi tegak atas asas sekulerisme, liberalisme dan materialisme. Yang semuanya ini tidak berpedoman pada Sistem yang benar.
Untuk itu, sistem demokrasi harus diubah menjadi sistem yang layak dijadikan patokan peraturan dalam hidup yaitu sistem yang shohih yakni sistem Islam (khilafah) yg rahmatan lil 'alamin.
Yang Insyaa Alloh sistem ini mampu menjamin kesejahteraan hakiki bagi seluruh rakyat dan mewujudkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat.
Wallohu a'lam
