Oleh : Nurhasanah
(Member Akademi MenulisKreatif)
Sungguh ironis tentang rencana kepindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur , seharusnya seorang kepala negara mampu mempertimbangkan konsekuensi kepindahan ibu kota. Pemerintah harus fokus terhadap segala aspek kebutuhan rakyat , bukan malah memprioritaskan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Nasrullah Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak setuju apabila ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Timur. Nasrullah menyebut ekonomi Indonesia saat ini masih terpuruk dan membebani anggaran negara.
"Kondisi ekonomi Indonesia lagi terpuruk, beban berat kalau pindah," kata Nasrullah melalui pesan singkat, Kamis (22/8/2019).
Rakyat sudah cukup menderita dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam mengurusi negara
Ketidak berpihakan terhadap kondisi rakyat, ekonomi semakin terpuruk, kondisi moral generasi yang hancur, sistem pendidikan yang mundur serta berbagai masalah yang harusnya pemerintah fokus terhadap masalah - masalah yang dihadapi saat ini.
Rakyat sudah menjadi tameng atas kepentingan para penguasa, belum lagi para investor asing yang menguasai sumber daya alam di negeri ini, aset-aset yang semestinya dikelola negara untuk kepentingan rakyat sama sekali tidak dilakukan .
Berbagai masalah yang di hadapi masyarakat semakin menambah beban penderitaan hidup. Ekonomi rakyat sulit , lapangan pekerjaan bagi kepala rumah tangga sulit, harga-harga kebutuhan pangan naik melonjak begitu tak terperi. Kawasan-kawasan yang kumuh masih butuh pembenahan, kota jakarta pusat pemerintahan yang harusnya dibenahi serta ditata kembali,. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, pada 2017 mencatat 86 persen wilayah di DKI Jakarta masuk kategori kumuh. Kampung kumuh tersebar di sejumlah titik di ibu kota.
perluasan bisa dilakukan dengan cara tidak memindahkan ibu kota , seperti hal yang di ungkapkan Nasrullah wakil ketua fraksi PKS DPRD Jakarta menilai, jika terkait alasan luas lahan, dia menilai Jakarta masih bisa diperluas hingga wilayah penyangga lainnya. "Lahan Jakarta bisa ditambah dengan pengalihan wilayah kota Bekasi, Depok dan Tangerang," tuturnya.
Kemiskinan dan titik kumuh yang tersebar di Jakarta yang notabene saat ini merupakan ibu kota negara, hal ini menunjukkan kesejahteraan tidak merat. Di titik pusat pemerintahan yang terus menjalar ke daerah. Ini pun menunjukkan bahwa titik tekannya bukan ada pada ketidak mampuan Jakarta menampung beban sebagai ibu kota, tetapi ketidak seriusan pemerintah dalam membenahi segala aspek kepentingan negara serta rakyatnya.
Terlebih lagi ada campur tangan swasta dalam mengurusi kepindahan ibu kota memberikan gambaran kedepan bahwa bisa saja negara berada dalam tekanan para investor asing .
Biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar pembiayaan tersebut direncanakan akan dibagi empat sumber, Bambang menyebutkan mulai dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), proyek BUMN, hingga proyek swasta murni.
Kepindahan ibu kota tak lebih penting dari bagaimana efektivitas peri'ayahan penguasa kepada rakyatnya , pemerintah seharusnya memperhatikan segala kesulitan yang di alami rakyat, dana yang di anggarkan semestinya dikucurkan pemerintah untuk kepentingan rakyat , pemerataan kawasan-kawasan kumuh dibenahi , ekonomi rakyat diperbaiki .
Dengan sistem demokrasi kapitalis tampak begitu nyata pemerintah tidak lagi menjadi pengurus rakyat, tidak menjadi perisai bagi rakyat dari segala penjajahan ekonomi asing .
Pemerintah menjadi lawan bagi rakyatnya , tapi kawan bagi para pemilik modal besar .
Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir (16770),
“dari Syuraik, dari Abu Hushain, dari Al Wabili sahabat dekat Mu’adz bin Jabal, dari Mu’adz, ia berkata, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: ‘Barangsiapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza Wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan orang banyak, lalu ia menghindar dari orang yang lemah dan yang membutuhkan, Allah pasti akan menutup diri darinya di hari kiamat”
مَا مِنْ أَمِيْرِ عَشْرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلا ,لاَيَفُكُّهُ إِلاَّ الْعَدْلُ أَوْ يُوْبِقُهُ الْجُوْرُ
"Tidaklah seorangpun yang memimpin sepuluh orang, melainkan dia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu. Tidak ada yang melepaskannya kecuali keadilannya (selama memimpin) atau dia akan binasa karena kedzolimannya.” (HR. Ahmad )
Dengan demikian tidak ada satu sistem yang layak menyelesaikan segala permasalahan rakyat kecuali dengan diterapkannya syariah dalam tata negara , menjadi perisai bagi rakyatnya bukan menjadi tameng atas segala keserakahan pemerintah dan para pengusaha swasta .
Wallahu a'lam
