Oleh: Risma Aprilia
Masyarakat Indonesia baru-baru ini dikejutkan dengan beredarnya berita tentang rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif BPJS kesehatan, dengan jumlah kenaikan tidak tanggung-tanggung yakni dua kali lipat yang harus dibayar dari nilai sebelumnya. Walaupun kenaikan ini akan diberlakukan tahun depan, tetap saja pemerintah sudah bulat dengan keputusannya, tanpa mempedulikan kondisi rakyatnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Puan Maharani mengatakan bila Perpes sudah terbit pemerintah tetap bisa mengerek iuran kepesertaan BPJS kesehatan untuk kelas mandiri I & II. Kenaikan tersebut sudah sejalan dengan apa yang telah disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi IX dan Komisi XI. (www.cnnindonesia.com, 4/9/2019).
Jika kenaikan ini disodorkan pada rakyat kaum elite mungkin respon mereka biasa saja, karena keuangan mereka lebih dari cukup, namun berbeda pada rakyat yang kelas ekonomi bawah akan merasa semakin membebankan. Dimana yang tadinya mereka sangat berharap akan sedikit meringankan dengan adanya jaminan kesehatan dari pemerintah, justru malah sebaliknya, sungguh keputusan yang mencekik.
Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menegaskan menaikkan iuran BPJS kesahatan tidak akan menyusahkan masyrakat miskin. Justru pemerintah selalu berupaya membantu masyarakat kelompok kecil. (www.cnbcindonesia.com, 9/9/2019).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat memahami rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan. Dengan kenaikan itu, Moeldoko tak ingin masyarakat beranggapan sehat itu murah. Menurutnya masyarakat perlu memahami bahwa sehat itu mahal dan perlu perjuangan. (www.cnnindonesia.indonesia, 4/9/2019)
Wajar saja jika beliau bilang bahwa sehat itu mahal, karena Indonesia sendiri menerapkan sistem kapitaslis neoliberalisme, dimana semua serba mahal, listrik, kebutuhan pokok sehari-hari, pendidikan bahkan kesehatan pun mahal. Ini merupakan salah satu dampak dari buruknya pengurusan negara terhadap masyarakat.
Fungsi dari negara itu sendiri adalah mengurusi urusan rakyat, melindungi rakyat, demi berlangsungnya penghidupan rakyat yang sejahtera, bukan sebaliknya malah semakin menyusahkan dan membebankan rakyat. Apalagi dengan pendapatan rakyat yang tidak seberapa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja kebingungan, ditambah peluang kerja semakin sulit.
Namun berbeda hal nya dengan Islam, dimana umat dijaga dan diurusi dengan baik melalui penerapan sistem Islam. Salah satunya menjamin kesejahteraan termasuk bidang kesehatan. Masyarakat tidak perlu bingung bagaimana membayarnya, karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi secara total.
Karena dalam perspektif Islam, negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan pendidikan, layanan kesehatan dan jaminan keamanan bagi setiap warganegara. Negara juga bertanggung jawab untuk menciptakan suatu kondisi perekonomian, yang memungkinkan sehingga setiap warganegara dapat memuaskan kebutuhan perlengkapannya, disamping memenuhi kebutuhan pokoknya masing-masing.
Negara memenuhi kewajiban ini melalui pengelolaan kepemilikan umum, melalui pemanfaatan sumber-sumber pendapatan lainnya, serta melalui penciptaan situasi perekonomian yang kondusif, sehingga seriap warga masyarakat dapat memenuhi segala kebutuhan seiring dengan keterlibatannya dalam kegiatan ekonomi. Wallahu'alam bi shawab.
