Oleh : Mira Sutami H
( Pemerhati Sosial dan Generasi )
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat investasi tersendat. Oleh karena itu dia meminta perusahaan berplat merah mengalah dengan swasta.
Sri Mulyani menerangkan dalam sebuah perekonomian negara peranan semua sektor menjadi sangat penting. Ketika ekonomi global sedang bergejolak maka penting untuk menggerakkan dunia usaha dalam negeri. Salah satu fungsinya adalah investasi. Kalau investasi kita tumbuh di atas 7-8% atau bahkan kita ingin double digit maka kita perlu untuk meningkatkan peranan swasta lebih banyak lagi dan sebenarnya dengan perekonomian yang tumbuh itu memberikan opportunity atau kesempatan bagi swasta," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/8/2019). ( detik.com )
Lagi - lagi BUMN harus mengalah kepada swasta. Karena sebagian besar BUMN negeri ini telah berpindah tangan mejadi swasta baik dijual secara langsung maupun diprivatisasi. Beberapa BUMN yang telah berpindah tangan dibidang pertambangan, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Timah Tbk (TINS) akan beralih kepemilikan mayoritas ke PT Inalum (Persero) sebagai induk holding tambang, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Krakatau Steel Tbk. Dan masih banyak lagi BUMN yang berpindahtangan ada bidang perbankan, transportasi , telekomunikasi dan lain sebagainya.
Sebenarnya bila ditelaah lebih lanjut pembentukan BUMN sesungguhnya merupakan bagian dari liberalisasi. Berarti itu merupakan mega proyek penjajah Asing yang diperlakukan dinegeri - negeri yang merupakan kaki tangannya. Nah inilah penjajahan yang dilakukan mereka tanpa disadari oleh negeri jajahannya.
Sebenarnya penghapusan BUMN dan menyerahkan seluruh urusan publik kepada pihak swasta justru membuktikan bahwa upaya yang dilakukan rezim hari ini adalah upaya untuk menyempurnakan proyek liberalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah berusaha untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam mengurus berbagai proyek stategis milik umat atau negara.
Negara yang menganut Sistem Kapitalis memang sejatinya, para pemimpinnya lebih berpihak pada kapital bukan pada rakyatnya. Semua itu ditujukan untuk mempertahankan jabatan dan kedudukannya. Dia tak akan peduli kekayaan negerinya tergadai atau diambil oleh asing.
Dengan kebijakan privatisasi dan menjual asetet penting yang menguasai hajat hidup masyarakat, tentu yang jadi korban adalah rakyat terutama rakyat kecil. Mereka akan mengeluarkan kocek dalam - dalam bila memerlukan jasa dari sektor tersebut. Tentu nasib rakyat akan sengsara di bawah kepemimpinan sistem ini.
Hal itu berbeda dengan Sistem lslam apabila diterapkan secara kaffah dengan institusi Khilafah. Khilafah akan bertanggung jawab penuh dalam proyek - proyek pengelolaan sektor stategis atau layanan publik. Sektor industri vital harus dikuasai negara, seperti pertanian, farmasi, energi, transportasi, infrastruktur, dan sebagainya. Seluruh pembangunan industri harus dibangun dalam paradigma kemandirian. Tak boleh sedikitpun ada peluang yang akan membuat kita menjadi tergantung kepada orang-orang kafir, baik dari sisi teknologi (melalui aturan-aturan lisensi), ekonomi (melalui aturan-aturan pinjaman atau ekspor-impor) maupun politik.
Pihak swasta dalam lslam hanya dilibatkan dalam aspek teknik. Itupun jika diperlukan dan dipastikan tidak merugikan kepentingan umat dan juga negara. Jadi tidak ada ceritanya proyek - proyek sektor stategis yang menguasai hajat hidup orang banyak bakal dikuasai oleh swasta atau bahkan individu seperti yang berkembang dinegeri penganut sistem kapitalisme.
Dengan aturan yang semacam itulah umat akan merasa tentaram, sejahtera, adil dan makmur. Karena aturan Allah bila diterapkan secara sempurna ( kaffah ) akan memberi rahmat bagi seluruh alam. Wallah A'lam Bishawab
