sumber gbr : google
Oleh: Ummu Mujahid
(Member Akademi Menulis Kreatif)
Indonesia dikenal sebagai wilayah tropis yang memiliki segudang potensi yang memukau. Negara kepulauan dengan hasil laut yg melimpah. Sejumlah hasil bumi, tambang emas, perak, batu bara, nikel dan sebagainya.
Hasil hutannya yang cemara ditumbuhi berbagai jenis bahan mentah produksi. Kertas, karet ,minyak wangi yang berkelas. Semua dimiliki Indonesia. Negara dengan aset terkaya dunia dengan letaknya yang geografis dan strategis.
Ironisnya semua itu tidak menjadikan Negara ini manjadi maju dan mandiri. Hutang dan pajak masih menjadi sumber pemasok utama APBN-nya.
IMF baru -baru ini telah merilis data Assesment terhadap perekonomian di Indonesia. IMF menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup positif. Namun IMF menyoroti dari sumber pendapatan yang masih kurang, terutama dari sektor pajak.
Alasan ini menjadikan pemerintah seperti tak kehilangan akal untuk mencari cara meningkatkan pendapatan pajak.
Menteri keuangan Sri Mulyani mengajukan wacana bahwa, jika mengisi pulsa bisa dilakukan dengan transaksi online dengan mudah. Maka hal ini juga bisa diberlakukan untuk transaksi pajak. ( detikfinance, 2 /8/ 2019)
Menurutnya saat ini Indonesia sudah masuk dalam pertukaran data secara otomatis atau Automatic Exchange Of Information. (AEOI). Dari situ negara akan mendapatkan informasi secara otomatis.
Sacara lanjut Kementrian Keuangan telah meresmikan modul penerimaan negara generasi ke tiga (MPN G3). Jika sebelumnya negara hanya mampu merilis transaksi 60/ detik di (MPN G2) kini (MPN G3) mampu merilis data 1000 transaksi/ detik.
Adanya kolaborasi Kemenkeu dengan sejumlah bank, serta pelaku fintech dan E-commerice seperti tokopedia, finnet indonesia, buka lapak perusahaan fintech lainnya kemudian ditetapkan sebagai lembaga persepsi lainnya.
Alih- alih memberikan kemudahan pelayanan bagi rakyat dalam hal penyetoran pajak dalam bentuk on line. Pemerintah malah semakin mensiasati rakyat dengan palak yang berbentuk pajak.
Ditengah-tengah himpitan ekonomi. Sulitnya lapangan kerja, biaya hidup yang tak terkendali. Harusnya negara hadir menjadi satu-satunya tumpuan harapan akan nasib rakyat. Namun negara malah semakin membebankan biaya pengurusan pada rakyat. Dengan terus menyentuh semua aspek untuk dikenakan tarif pajak
Kapitalisme Liberal Pangkal Masalah
Selama Kapitalisme masih bercokol dinegeri ini yang menjadikan semua pusaran ekonomi bertumpu pada sistemnya. Maka selama itu pula kemakmuran akan sulit direalisasikan.
Pasalnya semua sumber daya alam negeri ini tidak dikendalikan oleh negara. Melainkan diserahkan kepada pihak swasta baik dalam maupun luar negeri. Negara kemudian hanya memperoleh sebagian kecil saja dari para pelaku ekonomi perusahaan monopoli maupun swasta.
Sebagian besar rakyat juga tidak memperoleh ruang lapangan kerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian pula bahan mentah produksi yang digunakan, didatangkan dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena hutang pada luar negeri yang mejadikan kekuatan negara semakin kerdil.
Seorang ketua partai Nasdem. Surya Paloh pengusaha kelas kakap yang memiliki media grup akhirnya mengakui bahwa Indonesia hari ini adalah Negara Kapitalis yang liberal tapi malu-malu kucing untuk mengakuinya. (Tirto.id, 15/8/ 2019.
Adanya pengakuan dari tokoh bangsa ini yang menyadari dan merasakan bahwa hanya ada segelintir orang yang dapat memiliki dan menikmati kekayaan alam negara ini.
Mereka adalah pemodal atau yang memiliki modal yang disebut dengan para kapitalis. Baik para tokoh dalam negeri, para aseng maupun asong.yang menancapkan kuku kapitalismenya di negeri ini.
Sistem Ekonomi kapitalis yang bersumber dari penjajah kemudian diterapkan di Indonesia. Membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, bahkan subsidi untuk rakyat seolah menjadi haram diberlakukan.
Negara berlepas tanggung jawab dari pengurusan rakyat. Sebaliknya rakyat dipaksa untuk mengurusi kebutuhannya sendiri dari segala sisi pendidikan, kesehatan keamanan dan semuanya yang sudah dikomersilkan oleh negara.
Kesenjangan ekonomi pun sangat terlihat jelas. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran juga semakin sulit ditangani oleh negara. Hal ini menyebabkan tingkat kriminalisasi yang kian menjulang.
Negara tidak akan mampu memiliki integritas tinggi selama hutang dan pajak yang menjadi pemasokan utamanya dan selama negara menyerahkan segala kekayaan alam kepada pihak swasta atau para kapitalis asing maupun aseng.
Negara Kuat Karena Islam
Dalam Islam mula2 kepemilikan dibagi atas 3, pemilikan umum, negara dan swasta/individu
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-tirmidzi dan Abu daud,
Rasulullah SAW bersabda,
"Manusia berserikat atas padang rumput, air dan api."
Hal yang mencakup hajat hidup orang banyak dan jumlah yg tidak terbatas. Maka haram hukumnya untuk dikuasai dan dimonopoli oleh individu atau swasta, baik dalam mapun luar negeri.
Negara berhak hadir dan mengatur alur perekonomian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'
Pendapatan negara dalam islam juga tidak semata-mata bertumpuk pada pajak yang membebankan pada rakyat.
Pertumbuhan ekonomi dari pembangunan infrastruktur diambil dari berbagai pos-pos sumber hasil alam yang dikelola oleh negara.
Zakat fitrah berupa uang tunai atau hasil ternak ataupun hasil bumi yang diwajibkan hukum syara' oleh kaum muslim pada setiap tahun.
Adapun pajak boleh diberlakukan oleh negara sewaktu-waktu bila negara sedang membutuhkan biaya. Sementara Baitul Mal tidak mencukupi untuk memenuhi hal itu maka pajak boleh diambil dari mereka penduduk yang kaya dengan tidak secara paksa dan jumlah yang tidak ditentukan oleh negara. Artinya warga secara suka rela menyerahkan harta yang mereka miliki baik berupa uang tunai maupun berupa hasil ternak dan atau hasil pertanian.
Keberhasilan ekonomi dalam catatan sejarah panjang dalam negara Islam menjadikan rakyat sejahtera dan tercukupi semua kebutuhan hidupnya dan memperoleh segala jenis fasilitas umum yang memadai di masanya. Layanan negara yang cukup bagi rakyatnya. Terbukti banyaknya para ilmuan islam yang tumbuh dan berkembang dengan segala potensi yang diapresiasi oleh negara. sumbangan berupa beasiswa, kemudahan fasilitas yang memadai. Negara pun memberikan penghargaan negara pada mereka para penuntut ilmu.
Alhasil karya -karya para ilmuan itu masih bisa dinikmati hari ini. Baik penemuan - penemuan berupa sains, teknologi, maupun banyaknya buku-buku yang menghiasi diberbagai perpustakaan.
Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena sumbangsih pemikiran Islam yang tinggi masih dipegang teguh oleh kaum muslimin. Dan pemikiran yang bersumber dari syariat Islam yang dijamin penerapannya oleh negara.
Pada masa kegemilangan Islam wujud kesejahteraan benar - benar terealisasi dengan nyata yang dirasakan tidak hanya oleh kaum muslim tetapi juga non muslim atau kafir.
Terbukti banyaknya pemeluk agama lain yang kemudian masuk Islam karena benar- benar merasakan keindahan didalam peraturannya. Yang tidak lain adalah menerapkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Wallahu a'lam bishshawwab.
