Oleh: Eti Fairuzita
(Menulis Asyik Cilacap)
detikfinance, Jakarta- Demi mendorong kesadaran wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan berbagai cara. Termasuk mengeluarkan Tagline bayar pajak semudah isi pulsa.
Tagline itu ternyata ide dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ide itu juga muncul dari pengalamanya pribadi saat bersama suami dan anaknya.
" Saya lagi makan sama anak saya terus suami saya bilang eh pulsa telepon saya abis, tolong isiin dong. Anak saya isi pakai bank mobile gitu, sambil nyuap gitu, udah selesai pah," ujarnya dalam acara Kadin Talks, di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Melihat kemudahan isi pulsa itu Sri Mulyani terkesima, kemudian muncul ide untuk menerapkan dalam pembayaran pajak.
" Saya bilang, wah kalo bayar pajak semudah itu kita sambil nyuap bisa bayar pajak kan gampang banget. Makanya besoknya saya rapat langsung bilang kemarin saya punya pengalaman, saya melihat sendiri kalo beli pulsa itu cuma take a second sambil makan saja kita langsung bisa, saya kepingin bayar pajak semudah isi pulsa," tutur Sri Mulyani.
Ide itu tak sekedar wacana. Ditjen Pajak akan kerja sama dengan e-Commerce seperti Tokopedia untuk mempermudah pembayaran pajak.
" Nah sekarang ini jadi tagline membayar pajak semudah beli pulsa dan kita sekarang sudah kerja sama nanti dengan Tokopedia dan lainya. Mereka akan melakukan jadi channel bayar pajak. Artinya Willing to tekhnologi, mengubah bisnis proses, menciptakan momentum untuk menggunakan itu, tutupnya.
https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4649805/ada-ide-sri-mulyani-di-balik-tagline-bayar-pajak-semudah-isi-pulsa
Mempermudah proses pembayaran pajak seolah mengisyaratkan kepada masyarakat ' tidak lagi ada alasan untuk tidak membayar pajak' tidak perlu buang-buang energi, ongkos yang mahal, bahkan antrian yang bikin kesal.
Namun dibalik mudahnya pembayaran pajak ini justru rakyatlah yang semakin dizalimi.
Betapa tidak !
pajak dipermudah, semakin mudah pula rakyat diperah. Tujuanya jelas menggenjot pendapatan negara untuk menutupi skandal hutang yang semakin bertambah.
Tentu kita mengetahui, penghasilan negara hanya tinggal berharap dari pajak saja, dimana semua kekayaan alam negeri ini sudah di kuasai korporasi dan swasta.
Jadi dengan mempermudah pembayaran pajak menjadi satu-satunya cara demi menambah pemasukan negara.
Pemerintah gencar mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan dalih tanpa pajak pembangunan tidak bisa berjalan, jika tidak berjalan maka pemerintah tidak akan bisa mensejahterakan rakyatnya. Namun pada faktanya rakyat kecil yang disiplin membayar pajak tapi justru dikorupsi dan masyarakat tidak bisa sepenuhnya bisa menikmati infrastruktur secara mudah.
Disisi lain, para kapitalis tetap berada di balik mudahnya pembayaran pajak ini, dimana perusahaan e-Commerce seperti Tokopedia dan sejenisnya akan mendapatkan untung besar dari penjualan jasa mereka.
Sementara masyarakat awam akan menganggap kemudahan pembayaran pajak ini sebagai prestasi rezim yang sedang berkuasa saat ini.
padahal menggenjot pajak demi pendapatan negara sejatinya mengungkap kalau negara yang kaya SDA ini tidak berdaya, dikarenakan sistem ekonomi yang diterapkan saat ini sudah salah dan merusak sehingga kekayaan alam yang dimilikinya tidak mampu mengantarkanya pada kesejahteraan.
Islam Memandang
Penerapan sistem Islam oleh penguasa dimanifestasikan dalam 5 bidang, yaitu hukum-hukum syara yang berkaitan dengan masalah ekonomi salah satunya.
Dimana penerapanya menyangkut dua segi bagaimana negara mengumpulkan harta dari rakyat untuk mengatasi persoalan masyarakat, dimana negara mengambil kewajiban zakat atas harta yang dimiliki baik berupa uang, tanah, hasil pertanian, atau ternak dengan menganggapnya sebagai ibadah.
Harta tersebut dibagikan hanya kepada 8 asnaf yang tercantum di dalam AlQu'ran dan tidak digunakan untuk administrasi negara.
Sementara untuk urusan administrasi dan pelayanan bagi umat negara mengambil harta berdasarkan syariat Islam saja, mengambil kharaj atas tanah, Jizah dari rakyat non muslim, dan cukai perbatasan karena negara juga bertanggung jawab mengatur perdagangan luar dan dalam negeri.
Selain harta milik negara, pemerintah Islam juga mengelola harta milik umum seperti hasil hutan, tambang dan sumber daya alam lainya dalam mengatur pemasukan negara yaitu melalui Baitul Mal.
Baitul Mal adalah direktorat yang menangani pemasukan, pengeluaran, dan pembelanjaanya.Dari lembaga inilah semua pengeluaran negara di penuhi baik infrastruktur maupun kebutuhan dasar masyarakat akan diatasi.
Jadi tidak perlu memungut pajak dari rakyat kecuali apabila sedang terjadi krisis dan Baitul Mal tidak mencukupi baru pemerintah Islam akan menarik pajak itupun hanya kepada laki-laki yang mampu. Namun di dalam pemerintahan Islam hal semacam ini sangat kecil kemunginanya terjadi sebab semua kekayaan alam yang dimiliki dikelola secara mandiri.
Tunggu apa lagi? Apabila sistem sekarang ini terbukti kegagalanya dalam mensejahterakan rakyatnya saatnya kita beralih kepada sistem Islam yang kegemilanganya tidak perlu diragukan lagi mampu menjadikan negara adidaya dan mandiri.
Wallahu alam bish-sawab
