NEGARA MAJU YANG SESUNGGUHNYA





Oleh : Fauziah (Aktivis Muslimah Banjarbaru) 
Pasca resmi ditetapkan sebagai Presiden dan wail presiden republik Indonesia periode 2019-2024, Joko widodo dan KH. Ma’aruf Amin bertekad menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Di rilis dari Viva.com , Jokowi menyatakan "Saya dan Pak Kiai, ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan rakyat pada kami berdua untuk melanjutkan tugas, mengemban amanat kepercayaan rakyat, membawa seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia yang maju, bermartabat sejajar dengan negara lain di dunia,"
Bila kita baru akan menjadi Indonesia maju, berarti  secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa negara kita masih jauh dari kata maju. Mengapa Indonesia tak maju-maju ? padahal Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah, Sumber Daya Manusia (SDM) malah mendapatkan bonus demografi dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif. Posisi geografis juga sangat strategis dalam alur perdagangan dunia. Lantas mengapa Indonesia belum menjadi negara maju ?
Indonesia Objek Penjajahan Kapitalis Global
Sesungguhnya jejak kapitalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak Bulan Maret 1966. Orientasi pemerintahan Orba sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya. Kebijakan Orba lebih berpihak kepada Barat dan menjahui ideologi komunis.
Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat, maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia, khususnya PMA dan hutang luar negeri mulai meningkat. Menjelang awal tahun 1970-an atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari sosialisme lebih ke arah semikapitalisme ( Anjar Utari dalam Tambunan, 1998).
Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Menilik kebijakan yang banyak ditempuh pemerintah, kita dapat menilai bahwa ada sebuah mainstream sistem ekonomi telah dipilih atau telah DIPAKSAKAN  kepada negara kita. Isu-isu ekonomi politik banyak dibawa ke arah libelarisasi ekonomi, baik libelarisasi sektor keuangan, sektor industri maupun sektor perdagangan. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri (Anjar Utari dalam Rachbini , 2001).
Menjamurnya industri perbankan di Indonesia, yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi hutang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia saat itu (Anjar Utari dalam Rachbini , 2001).
Masa pembangunan ekonomi Orde Baru-pun akhirnya berakhir. Puncak dari kegagalan dari pembangunan ekonomi Orba ditandai dengan meledaknya krisis moneter, yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia.
Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya. Bahkan semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju libelarisasi ekonomi. Hal itu paling tidak dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu (Anjar Utari dalam Triono, 2001):
1. Dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti, harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.
2. Nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (floating rate). Sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap (fix rate). Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar.
3. Privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan asset-asset produksi. Dengan dijualnya BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal.
4. Peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk ke 'KUBANGAN' libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.
Jadi dapat disimpulkan bahwa stagnannya negara yang berlimpah SDA dan SDM ini karena dengan sadar mengadopsi sistem sekuler kapitalisme neolib yg menempatkannya sebagai objek penjajahan kapitalisme global. Artinya negara kita akan terus menjadi negara pengekor bila terus setia dengan sistem kapitalisme. 
Menurut Syekh Taqiyuddin An Nabhani , negera pengekor adalah negara yang kebijakan dalam dan dan luar negerinya terikat dengan sistem politik dunia,  saat ini sistem politik dunia dipegang oleh Amerika Serikat dengan sistem kapitalismenya.   Negara penganut Kapitalisme memang maju dilihat dari taraf hidup dan teknologi, namun  menyisakan banyak masalah seperti kemiskinan, kerusakan moral dan masalah kesejahateraan. Jadi sistem ini tak layak lagi menjadi sistem kehidupan. Semua sudah terbukti di negara kita tercinta ini.  Nilai sekuler dan liberal dan  sistem ekonomi kapitalis berbasis ribawi menjadikan jurang antara si kaya dan si miskin, semua  kita bila jujur, pasti akan sepakat itu terjadi dan kita rasakan.    Karenanya kita harus mencari cara untuk lepas dari sistem ini, dan menggantinya dengan sistem yang benar.
Maju dengan sistem Islam
Prasyarat negara maju adalah dengan lahirnya ideologi Islam dari ilahi rabbi. Mengapa harus Islam ?  Islam selama ini hanya di identik kan dengan agama samawi lainnya, padahal sejatinya Islam selain sebagai agama samawi yang mengatur masalah keakhiratan, Islam juga Ideologi yang mengatur masalah keduniawian, layaknya kapitalisme dan sosialisme, namun kedua ideologi terakhir telah terbukti kegagalannya. 
Mengapa Islam yang mampu mereposisi indonesia menjadi negara maju dan kuat, karena Islam yang langsung diturunkan oleh Allah zat yang maha mengetahui hakikat manusia ciptaanNya. Islam mempunyai aturan yang komrehensip baik dalam mengelola SDA dengan sistem ekonomi Islam yang menjamin kesejahteraan per individu manusia. Islam juga menjamin agar setiap warga negaranya  atau SDM terdidik dengan tsaqafah Islam yang benar dan ilmu yang dapat diterapkan dalam membangun negaranya.  Posisi Indonesia yang strategis sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT untuk digunakan sebagai kekuatan Indonesia menjadi negara maju dan kuat untuk melawan hegemoni kapitalisme.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak