Oleh: Fina Fadilah Siregar
Baru-baru ini, pemadaman listrik serentak terjadi di berbagai kota di Pulau Jawa, yakni di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Jakarta, pemadaman berimbas ke sejumlah fasilitas publik. Lampu lalu lintas sepanjang Jakarta mati. Perjalanan KRL Commuterline terhenti. Sementara itu, diketahui empat kereta MRT sempat tertahan di terowongan bawah tanah. Para penumpang dievakuasi. Di Jawa Barat, pemadaman listrik berimbas kepada pos pengamatan Gunung Tangkuban Parahu. Pos pengamatan tersebut beralih alat pantau dengan tenaga solar panel dan accu. Petugas berharap pemadaman tidak dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka menyebut gangguan transmisi menyebabkan listrik padam di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Suprateka menyebut gangguan terjadi pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang Jawa Tengah 500 kV, yang mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan. Selain itu, pemadaman juga disebabkan terjadinya gangguan pada transmisi SUTET 500 kV yang mengakibatkan padamnya sejumlah area Jawa Barat. "Diikuti trip seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Jawa," ujarnya menjelaskan. (m.cnnindonesia.com).
Terkait peristiwa ini, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta institusi Perusahaan Listrik Negara untuk bertanggung jawab terkait kejadian ini. "PLN harus memikirkan kompensasi ke masyarakat. Sejenis ganti rugi di samping menjelaskan secara terbuka ke masyarakat penyebab matinya listrik serempak," ujarnya. Dia mengingatkan sebagai perusahaan pelat merah, PLN mesti memberikan bukti pelayanan terhadap publik. Ia menyindir kebijakan PLN bila ada warga yang telat membayar listrik. "Jangan bisanya minta dilayani terus sama masyarakat. Giliran masyarakat telat bayar saja langsung dimatikan," ujar Darmadi. (viva.co.id).
Tentunya, kejadian mati listrik serentak ini telah menyebabkan masyarakat dan pelaku usaha, baik usaha kecil, menengah dan besar mengalami kerugian. Demikian juga dengan fasilitas publik yang lumpuh total karena tidak bisa beroperasi. Tentu, semua kerugian ini adalah tanggung jawab negara. Namun, dalam masalah ini pemerintah terkesan hanya menyalahkan pihak PLN semata sebagai perusahaan yang menangani masalah listrik. Pihak PLN diminta untuk memberikan kompensasi (ganti rugi) kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa mati listrik tersebut, sementara pemerintah sendiri tidak memberikan tanggung jawab dalam bentuk apapun kepada rakyat. Kebijakan kompensasi ini dinilai tidaklah cukup untuk mengganti kerugian rakyat, karena kerugian yang di derita begitu besar. Dapat dipastikan dengan sistem kapitalis yang diberlakukan di negeri kita, jumlah kompensasi yang diberikan sangatlah kecil, tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang dialami rakyat. Kalaupun pemerintah memberikan ganti rugi yang dananya diambil dari pajak, itu sama saja dengan membohongi rakyat, karena pajak yang dipungut negara juga berasal dari rakyat. Maka dalam hal ini terlihat jelas bahwa tanggung jawab negara tidak ada.
Sebenarnya antisipasi padamnya listrik tanpa merugikan rakyat bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan, yakni dengan prinsip kemandirian untuk mengelola sumber daya alam dan infrastruktur, sebagaimana yang diterapkan dalam sistem Islam. Namun, kenyataannya saat ini sumber daya alam dan infrastruktur kita dikuasai dan dikelola oleh pihak asing, sehingga kita tidak mampu mengelola listrik untuk kebutuhan rakyat di seluruh penjuru negeri. Bila kita mengelola sumber daya alam dan infrastruktur secara mandiri, bukan mustahil padamnya listrik dapat diantisipasi tanpa merugikan rakyat, yakni dengan mengadakan pembangkit listrik dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti transmisi, gardu induk, gardu distribusi dengan kualitas yang terbaik, sehingga tercipta kualitas dan kuantitas daya listrik yang mencukupi untuk dipasok ke seluruh penjuru negeri.
Jadi, hanya dengan sistem Islamlah semua masalah dapat teratasi, termasuk dalam urusan padamnya listrik, dimana Islam menganut sistem kemandirian dalam segala bidang, sehingga tidak ada satupun rakyat yang dirugikan, tetapi justru membawa rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bish shawab.
