Oleh : Mesi Rahmadani
Masyarakat lagi-lagi harus menelan kekecewaan akan pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah, pada hari minggu lalu rakyat dipulau Jawa khususnya mengalami pemadaman serentak sehingga melumpuhkan hampir seluruh aktivitas rakyat. Seperti yang dikutip dari halaman Viva.com, “Sebagian wilayah Pulau Jawa termasuk Ibu Kota Jakarta mengalami mati listrik. Meski perlahan sudah pulih, peristiwa ini dikritik karena punya dampak luas terhadap kegiatan masyarakat”.(Jakarta, 04/08/2019)
Masih dalam halaman yang sama, dalam pernyataannya Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta institusi Perusahaan Listrik Negara untuk bertanggung jawab terkait kejadian ini. "Padamnya serentak di banyak kota menimbulkan tanda tanya besar. Menciptakan kegelisahan, harus ada tanggung jawab ke masyarakat. Dia mengingatkan sebagai perusahaan pelat merah, PLN mesti memberikan bukti pelayanan terhadap publik. Ia menyindir kebijakan PLN bila ada warga yang telat membayar listrik. "Jangan bisanya minta dilayani terus sama masyarakat. Giliran masyarakat telat bayar saja langsung dimatikan," ujar Darmadi.
Kemudian, ia menyebut dari mati listrik massal ini membuat kerugian masyarakat. Mulai ketidaknyamanan sampai kerugian pelaku usaha kecil menengah. "Masyarakat cukup besar kerugiannya, pelaku UKM ini seperti usaha warnet, percetakan. Ada kegelisahan dan ketidaknyamanan masyarakat," jelas politikus PDIP itu.
Meski PLN sudah menyampaikan permohonan maaf, namun tidak cukup jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami masyarakat. Kejadian ini jangan sampai terulang kembali karena bisa merusak iklim usaha. "PLN harus memikirkan kompensasi ke masyarakat. Sejenis ganti rugi di samping menjelaskan secara terbuka ke masyarakat penyebab matinya listrik serempak," ujarnya.
Sebelumnya, PLN menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, yang terjadi sejak pukul 11.50 WIB siang tadi, Minggu 4 Agustus 2019. Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani memastikan pasokan listrik untuk tiga wilayah tersebut bakal kembali normal sebelum pukul 00.00 WIB.
Kerugian yang dialami oleh rakyat diperkirakan dibidang ritel merugi lebih dari Rp 200 M. Empat kereta MRT juga sempat terjebak dibawah tanah, jaringan telekomunikasi dari semua operator lumpuh. Lalu kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini bukan hanya menanyakan kekurangan dalam tubuh PLN tidak sederhana itu dalam menyelesaikan masalah ketahanan energi. Alih-alih serius menangani, pemerintah hanya memberikan teguran keras, menyalahkan PLN yang merugikan rakyat banyak.
Sementara dalam kesempatan lain pemerintah menawarkan pada China proyek pembangkitan listrik skema IPP. Lewat kerjasama itu, diberikan peluang yang seluas-luasnya pada pihak swasta luar negeri untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah beri dukungan dalam bentuk penjaminan dan fasilitas fiskal dan non fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh investor.
Peristiwa matinya listrik ini menjadi pertanda negeri ini salah urus. Bahkan setiap urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diserahkan kepada para kapital. Baik dari Asing maupun Aseng. Negara hanya menjadi badan regulator semata, tak ada campur tangan Negara secara langsung dalam mengurusi kebutuhan hidup rakyat dari segala lini kehidupan, mulai dari skala kecil hingga masalah vital sekalipun. Negara abai bahkan terkesan tak mau tau akan kehidupan yang dijalani rakyatnya, bila ada masalah langsung diputuskan impor atau panggil investor asing untuk tanam saham sampai tarik pekerja asing ke negeri ini. Sementara para petani menjerit akan murahnya harga tanam, pemuda menangis karena tak adanya lapangan kerja dan ibu rumah tangga pun hanya mampu mengelus dada akan tingginya harga barang pokok. Ya, padamnya listrik serentak ini menjadi gambaran bagi masyarakat bagaimana bobrok dan hancurnya pengurusan rakyat oleh Negara rezim kapitalis-sekuler. Hancur dan menghancurkan.
Padahal, Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan bagaimana peran Negara ataupun penguasa dalam mengurusi kebutuhan hidup rakyatnya, dalam Islam semua yang berhubungan dengan kemaslahatan umat adalah tanggung jawab negara sepenuhnya. Rasulullah SAW pun mendo’akan penguasa yang menyulitkan rakyatnya : “Ya Allah, bagi siapa yang menjadikan penguasa umatku, lalu ia menyulitkan mereka, maka timpakanlah kesulitan kepadanya”. Sungguh sangat sempurna kehidupan bila Islam diterapkan secara kaffah di semua lini dalam bingkai institusi Negara Islam. Wallahu’alam
