Oleh: Rindoe Arrayah
Beberapa waktu lalu pesta demokrasi telah terlaksana. Namun, masih menyisakan jejak kelam atas berbagai kezaliman yang ditinggalkan oleh para penyeru demokrasi.
Saat ini, para penyeru demokrasi yang merasa sukses mengantarkan sosok pilihan dalam meraih kekuasaan telah disibukkan dengan pembagian jatah kursi. Urat malu tak mereka miliki lagi.
Setelah Partai Golkar, giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merapat ke Istana untuk mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin datang bersama Ketua-ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB seluruh Indonesia.
Ketika ditanya mengenai jumlah ideal kursi menteri untuk PKB, Cak Imin yakin usulan partainya akan mendapatkan perhatian khusus. Meski awalnya enggan menjawab, Cak Imin menyebut setidaknya sepuluh kursi bagi PKB di kabinet (Sindonews.com, Selasa 2/7/19).
Tidak ingin kalah dari PKB yang meminta jatah sepuluh menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Partai Nasdem juga meminta jatah kursi. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya akan meminta jatah kursi menteri lebih banyak. Hal ini dikarenakan jumlah kursi Nasdem lebih banyak daripada PKB.
"Karena suara Nasdem lebih besar daripada PKB di DPR. Jadi, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan sebelas," ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta (JawaPos.com, Rabu 3/7/19).
Tak jauh beda dengan dua Parpol di atas, Partai Golkar yang pertama kali mendukung penuh pencapresan Jokowi jauh sebelum partai-partai lainnya juga menginginkan jatah kursi (Kumparan.com, Rabu 3/7/19).
Tampak nyata adanya, betapa sistem demokrasi merupakan sistem transaksional. Menjadikan kekuasan sebagai ajang bancakan dalam meraih kursi jabatan. Bagi Parpol yang telah banyak memberikan dukungan suara, tentunya mengharapkan jatah kursi yang lebih banyak dibandingkan dengan Parpol yang hanya menyumbang sedikit suara. Hal ini nanti pastinya juga akan memunculkan polemik kembali antar partai yang merasa kurang puas dengan pembagian jatah kursi yang ada.
Demokrasi yang berlandaskan sekulerisme (paham yang memisahkan agama dari kehidupan dan bernegara) hingga saat ini tidak pernah memberikan ketentraman dalam kehidupan bagi seluruh umat manusia di belahan bumi manapun. Tambal sulam atas kebobrokan sistem ini semakin menampakkan kerusakan yang telah dibawa sejak kelahirannya.
Sistem kehidupan ciptaan manusia sebagaimana demokrasi tidak pernah terbukti bisa menjadi solusi bagi berbagai problematika umat yang dihadapi saat ini.
Satu-satunya solusi pasti yang bisa memecahkan berbagai problematika yang ada, serta dapat mengantarkan umat kepada kebangkitan hakiki adalah syariat Islam.
Tak akan ada yang saling berebut kursi jabatan saat Islam diterapkan, karena umat telah terselimuti rasa keimanan.
Allah SWT berfirman dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku untukmu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu."
Sebagai risalah paripurna dan sempurna, Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW tanpa cela sedikitpun. Seluruh problematika yang dihadapi oleh manusia telah tersedia solusi ampuh yang tidak hanya menentramkan antar manusia saja. Namun, Islam akan menjadi rahmatan lil 'alamiin. Rahmat bagi seluruh alam.
Allah Ta'ala yang telah menjanjikan akan kejayaan Islam. Menjadi tugas kita bersama umat untuk turut serta memperjuangkan kebangkitannya.
Wallahu 'alam bishowab.
