Oleh : Dina Evalina
Sekian puluh tahun hidup dalam keterpurukan, ketertindasan, kedzoliman di negeri yang kaya raya seperti Indonesia nampaknya telah membuat masyarakat negeri ini berpikir untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan untuk bangkit dari segala kesengsaraan yang telah lama mereka alami. Yang mana hal ini menjadi ancaman besar bagi rezim yang berkuasa karena tidak mendapat kepercayaan lagi dari rakyat.
Kesengsaraan hidup yang dialami masyarakat Indonesia terwujud sempurna akibat sistem yang menaunginya ialah sistem yang rusak. Sistem yang lahir dari paradigma sesat dengan mengeliminasi peran Tuhan dalam membuat berbagai kebijakan dalam kehidupan bernegara. Sistem yang diimpor dari barat ini berhasil mengikis nilai-nilai Agama Islam serta aturan-aturan Islam di masyarakat yang mayoritas muslim. Walhasil aturan buatan akal manusia yang lemah dan nafsu yang menyertainya kian menghiasi segala kebijakan yang lahir di negeri ini.
Indonesia yang berstatus sebagai negara pengekor dalam konstelasi politik Internasional sejatinya harus mengikuti kebijakan-kebijakan Internasional yang dibuat oleh Negara Sang komando yakni Amerika Serikat. Amerika yang menganut Ideologi Sekuler Kapitalis akan senantiasa mempertahankan kedudakanya sebagai negara adidaya terutama untuk terus mengeksiskan ideologi yang selama ini mereka pelihara. Mengikat negara-negara jajahan secara ekonomi dan politik yang direalisasikan dengan mengeruk kekayaan alam negara jajahan, kemudian memberikan hutang kepada negara-negara yang dirampok kekayaan alamnya yang dengan itu semakin mudah mereka membelenggu dan meneguhkan hegemoninya lewat kebijakan-kebijakan yang mereka intervensi di negara jajahan termasuk di negeri-negeri Kaum Muslim.
Dalam rangka menyukseskan agenda global mereka untuk terus bertahan diposisi sebagai negara pertama. Berbagai penelitian dan analisis telah mereka lakukan seperti dalam Dokumen resmi pada tahun 2003 yang berjudul Civil Democratic Islam: Partners, Resource and Strategis, dikeluarkan oleh RAND Corporation. Dokumen ini memuat agenda komprehensif kebijakan Amerika Serikat & sekutunya yang dijalankan di Dunia Islam selama ini, sekaligus pemetaan kekuatan Islam dan rencana-rencana untuk memecah belah dan menciptakan konflik di tengah masyarakat Islam yang dikemas melalui berbagai program bantuan untuk dunia Islam.
Selain itu, terdapat dokumen lain yang terbit pada bulan Desember tahun 2004, diproduksi oleh Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (National Inteligensia Concil/NIC) yang diketuai oleh Robert Hutchins membuat prediksi akan masa depan dunia yang tertuang dalam laporan berjudul Mapping The Global Future. Inti dari laporan NIC ini ialah memperkirakan skenario peristiwa yang akan terjadi pada tahun 2020. Beberapa hal yang akan terjadi pada hun 2020 menurut NIC yaitu : Kebangkitan ekonomi Asia dengan Cina dan India akan menjadi pemain penting ekonomi dan politik dunia, Dunia masih dipimpin dan dikontrol oleh Amerika Serikat, Bangkitnya kembali Khilafah Islamiyah, sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tantangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai global barat serta Munculnya lingkaran ketakutan, yaitu ancaman terorisme dihadapi dengan cara-cara kekerasan dan pelanggaran aturan atau dengan kata lain akan terjadi kekacauan di dunia, kekerasan dibalas kekerasan.
Kebangkitan Islam menjadi sebuah prediksi oleh lembaga bergengsi di dunia menandakan bahwa ancaman akan lahirnya sebuah peradaban dalam naungan Islam telah menjadi pusat perhatian mereka. Mereka sangat menyadari sejarah kelam yang mereka alami pada masa kegelapan saat Islam berada dalam kejayaan. Khilafah mampu meredam hasrat mereka untuk berkuasa mencengkeram berbagai negeri yang kaya raya untuk diraup kekayaan Alamnya, Khilafah berhasil memukul mundur pasukan-pasukan mereka yang digunakan untuk menjajah negeri-negeri yang tak berdaya. Hal demikian menjadi sebuah kebencian yang mendalam yang semakin hari semakin tertancap kuat di sanubari mereka.
Tak dapat membuat negara adidaya dan para sekutunya beristirahat tenang melihat gelombang Perubahan yang diserukan umat semakin bergema. Pembahasan Islam Politik pun kian ramai diperbincangkan oleh para alim ulama, intelektual maupun dari kalangan rakyat biasa yang haus akan perubahan hakiki atas negeri ini. Menurut Ryamizard, dari penelitian yang dilakukan Kementerian Pertahanan. Di tingkat mahasiswa, ada 23,4 persen yang setuju dengan jihad untuk tegaknya negara islam atau khilafah. Kemudian 23,3 persen pelajar SMA juga setuju Khilafah.
Bahkan, Dalam Ijtimak Ulama IV yang menghasilkan empat poin pertimbangan dan delapan poin rekomendasi. Pada poin pertimbangan, Ijtimak Ulama IV menyebut seluruh ulama menyepakati penegakan Khilafah adalah kewajiban agama Islam. Yang mana hal ini telah mendapat komentar dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, seperti yang dilansir dalam detik.com, Moeldoko menanggapi rekomendasi Ijtimak Ulama IV soal mewujudkan NKRI syariah sesuai Pancasila. Moeldoko menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam.
Menyaksikan besarnya gelombang harapan umat terhadap Islam, membuat negara adikuasa beserta sekutunya melakukan berbagai macam cara untuk menghambat dan mempertahankan kekuasaannya di negeri kaum muslim. Menurut Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Alfred Kissinger, Amerika dapat bertahan menjadi negara adidaya karena dua sebab : Pertama, mencari para pengkhianatnya di dalam negeri kemudian membasminya. Kedua, mencari pengkhianat di negeri orang untuk bisa dipakai (menjadi boneka).
Bagi negara-negara pengekor, negara adidaya akan memegang kendali rezim yang berkuasa didalamnya untuk menjaga ideologi yang selama ini mereka emban. Tak terkecuali di Indonesia, sangat nampak bahwa rezim yang berkuasa ialah rezim anti Islam, antek penjajah, lebih ramah terhadap para penjajah ketimbang rakyat sendiri yang berbeda pendapat terhadap rezim.
Menakuti rakyat dengan opini-opini sesat, deradikalisasi yang selama ini dihembuskan rezim faktanya hanyalah sebuah langkah deislamisasi untuk menjauhkan kaum muslim di negeri ini dari ajaran Islam. Pasalnya rezim saat ini lebih sibuk menghalangi syiar-syiar Islam yang dilakukan para pengemban dakwah. Rezim lebih gencar menghadang tersebarnya opini khilafah di tengah masyarakat ketimbang menghadang ide-ide sesat seperti kata komunisme, sekulerisme, liberalisme, feminisme dan sebagainya yang merusak pemikiran dan tatanan kehidupan masyarakat.
Rezimpun telah menunjukkan wajah aslinya yang berdiri sebagai pihak memusuhi Islam, silih berganti para pejabat negeri ini mengeluarkan statement yang represif terhadap ajaran Islam, memframing khilafah sebagai penghancur NKRI, memecah belah masyarakat, tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan lainnya, para ulama mereka kriminalisasi, dan untuk memuluskan langkah mereka menghadang kebangkitan Islam, akhirnya mereka mengambil langkah untuk mencabut BHP Hizbut Tahrir yang selama ini sangat getol memperjuangkan Syariah dan Khilafah.
Tak puas hanya dengan mencabut BHP HTI, saat ini rezim kembali membidik Organisasi Masyarakat yang konsisten memerangi segala bentuk kejahatan dan kemungkaran yang terjadi di negeri ini, ormas yang terdepan dalam membantu masyarakat yang terkena musibah yakni Front Pembela Islam. Presiden Jokowi membuka kemungkinan tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) bagi Organisasi kemasyarakatan FPI bila dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi seperti dilansir Associated Press.
Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mengatakan Kementerian Agama tak kunjung memberikan surat rekomendasi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) karena AD/ART FPI menyinggung soal khilafah nubuwwah. Slamet mengklaim Kemenag tak paham konsep tersebut.
Semua hal itu telah menegaskan bahwa rezim saat ini ilaah rezim anti Islam yang menjadi antek para penjajah untuk mengokohkan hegemoni mereka atas negeri-negeri kaum muslimin. Sehingga, terus Istiqomah memperjuangkan tegaknya Syariah dan Khilafah merupakan langkah yang cerdas untuk melawan eksistensi ideologi mereka.
