Oleh: Rosmita
(Member Akademi Menulis Kreatif)
Kalau kamu melintasi jalan Cibubur, terus ke jalan Lapangan tembak, sampai jalan Masjid (Jakarta Timur) maka kamu akan melihat disisi kanan dan kiri jalan galian kabel sepanjang jalan. Jalan yang memang sudah sempit, menjadi macet parah terutama di jam-jam pergi/pulang kerja dan sekolah.
Anehnya galian kabel seolah menjadi proyek abadi yang tak pernah usai. Baru selesai gali disini, gali lagi disana, begitu seterusnya. Yang parahnya bekas galian tersebut yang ditutup asal-asalan, tidak rapih seperti semula. Malah ada yang hanya ditutup baja saja, tidak dicor lagi. Padahal tentu saja ini membahayakan para pengguna jalan terutama pengendara motor. Apalagi bagi pengendara yang tidak mengetahui kondisi jalan tersebut.
Ternyata masalah galian kabel bukan hanya di wilayah Jakarta saja tapi juga terjadi di berbagai daerah seperti Tangerang, Bandung, dan masih banyak lagi.
Lalu bagaimana peranan pemerintah terhadap proyek galian kabel yang tentu saja menambah kemacetan? Seharusnya pemerintah turun tangan memberi peringatan atau mengatur agar pihak PLN tidak menggali sembarangan. Karena kalau tidak diatur tentu pihak PLN yang saat ini sudah didominasi perusahaan China, seenaknya menggali kabel disana-sini tanpa memperhatikan kemacetan yang ditimbulkan, serta mengabaikan faktor keselamatan para pengguna jalan. Tentu ini sangat merugikan bagi rakyat, para pengguna jalan dan pedagang yang tokonya berada di pinggir jalan yang terdapat galian kabel.
Ini hanya sebagian kecil kerusakan yang ditimbulkan oleh para kapitalis, di berbagai wilayah kerusakan yang terjadi jauh lebih parah. Seperti bekas penambangan emas dan batubara yang menimbulkan lubang dimana-mana bahkan sampai memakan korban jiwa yang begitu banyaknya. Namun pemerintah seolah tutup mata tak peduli dengan nasib rakyatnya.
Sumber masalah sebenarnya adalah sistem kapitalisme yang dianut negeri ini, menjadikan para kapitalis dapat menguasai SDA bahkan BUMN di negeri ini. Negara kehilangan kendali dibawah intervensi asing dan aseng yang menjadi kapitalis. Sehingga para kapitalis bebas mengeruk kekayaan negeri ini tanpa bertanggung jawab dengan kerusakan alam yang ditimbulkan.
Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem Islam, Islam mengatur bagaimana kekayaan alam milik umat tidak boleh dikuasai segelintir orang apalagi dikuasai oleh asing dan aseng.
Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:
"Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu air, padang rumput, dan api. " (HR. Ahmad)
Dan Allah Swt berfirman: "Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman." (QS. An Nisa: 141)
Dari kedua dalil ini jelas bahwa Islam melarang para kapitalis menguasai SDA milik umat. Karena menyerahkan SDA kepada asing dan aseng sama saja dengan membiarkan mereka menguasai negeri ini. Lalu dengan kerusakan yang ditimbulkan, seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Apalagi jika sampai menimbulkan korban jiwa.
Dulu khalifah Umar bin Khattab sangat khawatir saat mengetahui ada sebuah jalan yang rusak, takut kalau ada seekor keledai yang terperosok di jalan tersebut, beliau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sedangkan saat ini korbannya bukan lagi hewan tapi manusia, pemimpinnya tetap diam saja.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali kepada sistem Islam yang pasti akan membawa keberkahan dan kemaslahatan untuk umat dan negeri ini. Karena hanya Islam yang mampu mengatasi berbagai masalah di negeri ini, termasuk masalah SDA yang dikuasai oleh asing dan aseng. []
Tags
Opini
Islam yes
BalasHapus