Oleh: Tri S,S.Si
(Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)
Kasus perdagangan manusia nampaknya masih menghantui negara kita bahkan dunia. Bagaimana tidak, sejak era orde baru hingga saat ini kasus tersebut masih menjadi persoalan yang seolah tanpa penyelesaian. Kasus perdagangan manusia pun melibatkan hubungan antar negara. Parahnya lagi, Indonesia dimasukkan ke dalam urutan atau lapis kedua dalam laporan tentang perdagangan orang yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika bulan lalu. Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa (republika.co.id).
Bahkan berita yang terbaru ini, ada dua puluh sembilan perempuan warga negara Indonesia dinikahkan dengan orang China namun dipaksa bekerja tanpa upah. Mereka diduga menjadi korban perdagangan orang yang melibatkan sindikat China dan Indonesia. (VOAIndonesia.com, 24/6/2019).
Dengan dalih pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya akan memberi keuntungan, tetapi juga memberi solusi dari persoalan keluarga termasuk masalah perekonomian negara, maka dicanangkanlah program pemberdayaan perempuan berdasarkan intruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Tanggal 19 Desember 2000.
Faktanya, program pemberdayaan ekonomi perempuan ini telah menggeser peran perempuan sebagai ibu menjadi “kepala” rumah tangga yang harus menafkahi keluarga, menjadikan perempuan mesin pencetak uang bahkan dengan adanya ide pemberdayaan perempuan telah menambah tingkat perceraian akibat ketimpangan ekonomi keluarga, rusaknya generasi akibat rendahnya perhatian orang tua khususnya ibu, meningkatnya single parent dan rendahnya keinginan untuk menikah karena ingin menjadi wanita karir atau TKW. Pemberdayaan ekonomi perempuan ini menggerus fitrah perempuan dan menambah permasalahan baru.
Dalam Islam, perempuan ditempatkan sebagai inti kehidupan dari keluarga. Selain itu, perempuan juga ditempatkan sebagai ‘jantung’ dan pencetak generasi bangsa. Perempuan menjadi sosok terpenting baik di keluarga maupun bangsa.
Tugas perempuan sudah cukup berat dan sulit. Maka dari itu akan menjadi beban tersendiri jika perempuan diharuskan untuk memberdayakan ekonominya. Perempuan diperbolehkan meakukan hal ini apabila tugas utama mereka benar-benar dijalani dengan baik.
Cara untuk memberantas kemiskinan bangsa itu bukan berarti mewajibkan perempuan untuk diberdayakan ekonominya. Perempuan tidak boleh dijadikan kepala keluarga atau tulang punggung perekonomian rumah tangga. Perempuan seharusnya fokus pada peran sebagai ibu yang mendidik generasi bangsa bukannya sebagai kepala keluarga yang disebabkan tangungjawab ekonomi. Pergeseran peran perempuan ini disebabkan terutama oleh paham kapitalisme yang bercokol dinegeri ini.
Kapitalisme secara nyata menunjukkan perlakuan keji terhadap perempuan karena menilai perempuan sebagai komoditi yang layak di eksploitasi demi mendatangkan materi. Kapitalisme juga mengukur partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa hanya dari kontribusi materi. [Tri S]
