Oleh: Dian Puspita Sari*
Indonesia, tanah air tercinta. Negeri yang dianugerahi oleh sang Pencipta dengan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa. Tanahnya subur. Gemah ripah. Tongkat kayu dan batu yang tertancap saja bisa menjadi tanaman. Lempar kayu pun bisa menjadi hutan. Segala sumber daya alam ada di negeri ini. Minyak bumi, batubara, mineral, emas, tembaga, nikel, intan, dan lain sebagainya. Mencarinya pun tidak sulit. Di daerah gunung ada, di lepas pantai pun banyak. Hingga dunia mengenal negeri ini dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa.
Tidak ada yang salah dari pemberian Tuhan itu. Sampai muncul keinginan dari para penjajah untuk menguasainya. Jadilah sekarang negeri ini diperebutkan oleh negara-negara besar dunia. Di satu sisi Amerika, di sisi yang lain ada China. Kiranya di sudut-sudut lainnya pun telah ada yang mengintai juga. Hingga banyak yang ingin menjeratnya dengan berbagai cara. Mulai dari berbagai perjanjian kerjasama politik dan ekonomi, hingga utang luar negeri atas nama investasi.
Maka hari ini yang kita dapati adalah duka menyelimuti negeri ini. Di sisi politik, kedaulatan negara terancam tergadai. Penyebabnya utang luar negeri yang kian meroket tajam. Media online detik.com memberitakan bahwasanya utang luar negeri Indonesia sudah tembus pada angka Rp. 5.542 Triliun. Alhasil, banyak kebijakan-kebijakan negara yang disetir oleh para kapitalis dan merugikan rakyat. Di sisi ekonomi, negeri ini berada di ambang kebangkrutan dengan defisit anggaran mencapai Rp. 101 Triliun pada bulan April 2019 ini. (kompas.com, 16/5/2019)
Negara China lewat proyek One Belt One Road (OBOR) turut menarik Indonesia ke dalam permasalahan yang baru. Istilah ‘keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya’ nampaknya sesuai dengan fakta yang ada. Bahkan, saat ini Indonesia telah menjajaki peluang kerjasama hilirisasi tambang antara Indonesia dengan China. Rezim neolib ini terlihat jelas tidak pernah bersungguh-sungguh menjalankan kepentingan rakyat . Hanya berpindah dari tuan Asing yang satu ke tuan Asing yang lain. (amp.kontan.co.id)
Parahnya lagi, di tengah segala problemik negara tersebut, berita pemilu 2019 beserta kejanggalan proses perhitungan suara menjadi headline dimana-mana. Masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu lantas menggelar aksi demontrasi di depan Bawaslu RI rabu, 22 Mei 2019. Kondisi Ibukota negara usai penetapan pemenang Pilpres 2019 oleh KPU RI menjadi agak mengkhawatirkan. Bentrok antara aparat dan massa pun terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta. (tribunnews.com)
Aksi damai tersebut berakhir ricuh sebab diduga adanya perusuh. Detiknews.com memberitakan sebanyak 8 orang meninggal dunia paska aksi tersebut. Sementara itu, sebanyak 737 orang mendapatkan penanganan kesehatan di beberapa RS. Kejadian ini juga membuat Kominfo memblokir dan membatasi akses internet selama aksi berlangsung. Sebab cuitan-cuitan di berbagai media sosial turut berefek terhadap situasi dan opini yang berkembang.
Di samping itu, kabar wafatnya KH. Arifin Ilham seakan menambah duka bagi masyarakat tanah air. Ulama yang terkenal dengan majelis dzikir ini adalah sosok pejuang dan pembela Islam yang mukhlis. Selalu berada di garda terdepan untuk menyuarakan kebenaran. Bahkan saat terbaring sakit pun, Beliau masih sempat berwasiat bahwasanya puncak perjuangan Indonesia adalah tegaknya syari’ah dan khilafah di negeri tercinta ini.
Memang benar. Nyatanya hanya dengan tegaknya syari’ah dan khilafah yang mampu menyelamatkan kondisi terpuruk Indonesia saat ini. Sebab telah terbukti bahwa rezim beserta sistem yang ada tidak mampu menyelesaikan problemik negara. Kedaulatan negara terancam gara-gara utang. Kenapa harus berutang di saat negeri ini kaya raya dengan segala anugerah yang diberikan sang Pencipta? Jawabannya tentu saja karena potensi sumber daya alam yang seharusnya dikelola negara malah diserahkan kepada pihak swasta, Asing dan Aseng.
Berbagai kasus kriminalitas, korupsi dan ketidakadilan pun merajalela di negeri ini. Sebab, sanksi hukum yang diterapkan bersifat lemah dan bisa disetir berdasar kepentingan pihak tertentu. Negara pun berlepas tangan dari tanggungjawabnya sebagai pengurus rakyat. Segala urusan perut, moral, akhlak, dan lain-lain dikembalikan kepada masing-masing individu.
Racun-racun pemikiran yang rusak pun menyebar dengan masif di tengah masyarakat. Hasilnya, bisa kita liat pada kasus demi kasus kejahatan dan kerusakan moral yang terjadi. Sementara agama yang menjadi benteng pertahanan terakhir pun saat ini dimonsterisasi. Ajaran Islam sering kali dijadikan kambing hitam dalam pertarungan perebutan kekuasaan. Lebih parahnya, sistem demokrasi ini melahirkan rezim otoriter saat kepentingannya terganggu atau dihalangi.
Oleh karena itulah, upaya penyelamatan negeri ini perlu dilakukan dan diperjuangkan. Indonesia butuh penguasa dan sistem pemerintahan yang kuat serta mandiri. Namun, itu semua hanya mampu ada dengan tegaknya syari’ah dan khilafah. Maka saat ini kita butuh persatuan dan kekuatan untuk melakukan perubahan. Kekuatan suara rakyat menuntut keadilan yang berbasis ideologi. Sebab solusi perubahan secara hakiki adalah dengan membangun opini umum yang lahir dari kesadaran umum. Bukan sekedar kecewa atau emosi semata.
Wallahu’alam bisshawwab []
*) Founder Komunitas Remaja Shalihah (KRS) Kab. Banjar, Warga Pekauman Ulu Martapura
