Rezim Panik Menuntut Keadilan di Labeli dengan Makar

Oleh : Nur Hasanah, SE.

Santer beredar isu di masyarakat people power akan digelar pada tanggal 22 mei 2019. Hal ini menyebabkan kekhawatiran sebagian masyarakat yang menginginkan suasana yang damai dan kondusif setelah pengumuman penghitungan suara yang di rilis oleh KPU. Mengingat saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia sedang menjalani ibadah puasa.Kekhawatiran pemerintah people power di tunggangi pihak-pihak tertentu (jawa Pos; 17/05/19).

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi meminta publik tak terprovokasi ajakan mengikuti gerakan people power. Beliau juga meminta publik tak terprovokasi ajakan mengikuti gerakan people power.

Karena hal tersebut akan membawa kerusakan yang sangat besar dan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI," ucap Zainut.(suara.com, 18/05/2019).

Belum lagi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, yang mengatakan bahwa kelompok khilafah memboncengi perhelatan Pemilu 2019 dan membuat keruwetan Pemilu 2019, pada hal kelompok ini sudah dibubarkan karena kita akan dijadikan negeri khilafah  kata Wiranto di Grand Paragon, Jakarta, Kamis 16 Mei 2019 (Viva.co.id, 16/05/19).

Jika dilihat fakta yang ada saat ini, sebenarnya penyebab timbulnya berbagai masalah bukanlah karena Khilafah, keruwetan pemilu pun bukan karena khilafah. Akan tetapi karena sistem Demokrasi yang membuat para penguasa melakukan segala cara untuk mempertahankan posisinya sebagai penguasa. Sistem Demokrasi melahirkan rezim otoriter di saat kepentingannya terganggu atau dihalangi.

Terbukti dengan sikap para penguasa terhadap rakyat di saat mereka menuntut keadilan atas hasil pilpres yang diumumkan minggu lalu. Penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur, tidak adil dan tidak transparan serta diwarnai berbagai kecurangan-kecurangan dari salah input dengan jumlah yang sangat besar dan upaya penyogokkan ketua dan anggota KPPS. Semua ini di lakukan untuk melanggengkan kekuasaan rezim saat ini. Mereka tidak mau kepentingannya terganggu.  Mereka yang menuntut keadilan dianggap makar atau ekstrimis dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban.

Hal inilah yang  memicu rakyat untuk bergerak dan menghimpun kekuatan suara rakyat untuk menuntut keadilan agar KPU dan BAWASLU menjalankan Pemilu dengan jujur dan adil.

Kekuatan suara rakyat seperti ini karena ketidak puasan akan apa yang diharapkan pada pilpres 2019 ini. Tentunya berbeda ketika islam dijadikan standar. kekuatan suara umat akan terbentuk tatkala mereka sudah mulai sadar akan buruknya aturan yang diterapkan di tengah-tengah mereka. Kesadaran ini bermula dari adanya opini umum yang mereka dapatkan. Dengan demikian mereka akan menuntut perubahan yang hakiki bukan perubahan sementara. Dan perubahan hakiki hanya bisa terwujud dengan diterapkan aturan islam secara keseluruhan di setiap lini kehidupan. 

Wallahua'lam