Oleh: Sayidah Nur Kasanah (Nganjuk)
Angka import produk baja ke Indonesia naik tajam sepanjang tahun 2018. Menurut data dari Krakatau Steel , import baja ke Indonesia meningkat 59% . Data terbaru yang dirilis dari Badan Pusat Statistik, import nonmigas yakni benda benda dari besi dan baja naik 54,14 % pada November 2018
Dampak dari banjir baja import tentunya akan mematikan industri baja nasional , karena kalah bersaing. Untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan agar tetap berjalan lancar BUMN PT Krakatau steel banyak melakukan PHK. Kondisi ini diperparah juga dengan adanya kebijakan penjualan saham ke Publik yang pasti akan merugikan negara dan tentu merupakan bentuk kedzaliman terhadap rakyat
Kebijakan negara yang selalu mengutamakan import bahkan sampek menjual aset negara , tidak terlepas dari agenda globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang diusungoleh IMF, Bank dunia dan Bank Pembangunan Asia. Model penjajahan dari negara negara kapitalis ini tampak juga dalam agenda privatisasi berbagai BUMN.
Hal ini tidak akan terjadi dalam negara KHILAFAH (Negara yang berideologi Islam). Negara ini betul betul menjadikan negara sebagai negara yang mandiri termasuk di bidang industri. Industri pertahanan dan keamanan sebagai pondasi seluruh kebijakan negara di bidang industri mengharuskan adanya industri alat berat, bahan baku, dan bahan bakar. Industri bahan baku seperti baja, besi, seng, kuningan, aluminium merupakan industri strategis sebagai penghasil barang, yang tidak boleh dimiliki secara pribadi baik swasta domestik ataupun asing. Dengan kebijakan seperti ini produksi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) bisa dilakukan secara mandiri, mulai dari pesawat tempur, kapal induk , kapal patroli, kapal selam, helikopter, radar, satelit, semuanya bisa diproduksi oleh negara khilafah.
Matinya industri pertahanan dan keamanan, yang kemudian berdampak pada lemahnya pertahanan dan keamanan negara memang tidak bisa dilepaskan dari konspirasi negara penjajah dengan antek-anteknya. Mulai dari penyesatan opini, seperti “high cost”, “tidak marketable”, dan sebagainya, hingga dilumpuhkannya industri alat berat, kedirgantaraan, maritim dan lain-lain. Termasuk dihancurkannya industri pertambangan, baik melalui regulasi maupun politik yang korup, hingga negeri-negeri kaun Muslim yang kaya akan tambang dan energi itu harus mengalami defisit pasokan energi.
Dengan cara yang sama, bahan baku yang melimpah akhirnya berhasil dikuras oleh negara-negara penjajah. Kasus yang terjadi pada PT Krakatau Steel dengan produksi bajanya adalah bukti praktik regulasi dan politik yang korup. Belum lagi persaingan antara AS, melalui perusahaan Korea Selatan denagn anteknya di Indonesia dan negara itu, dengan Uni Eropa guna memperebutkan industri strategis ini. Ini hanyalah contoh, bagaimana industri strategis di negeri-negeri kaum Muslim dihancurkan melalui konspirasi jahat negara-negara penjajah dan antek-antek meraka yang rakus dan korup.
