Oleh: Siti Saadah, S.Pd
Aktivis Dakwah
Awal Juni kemarin pemerintah tengah merevisi aturan terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah merencankan membuat beberapa insentif untuk menarik tenaga pendidik asing mengajar di Indonesia. Menurut Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, revisi aturan tersebut akan memberikan insentif di bidang jasa seperti pendidikan, ekonomi kreatif, dan kesehatan. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Ellen Setiadi pun menambahkan revisi dilakukan guna menarik investor masuk. Ellen menjelaskan nantinya revisi juga membahas untuk pajak orang pribadi luar negeri seperti dosen asing. Pihaknya pun masih menghitung perpajakannya agar tidak merugikan di masa depan (Detik.com, 10/06/2019).
Selain itu, pada tanggal 15-21 Juni 2019, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir melepas 45 orang delegasi mahasiswa Indonesia yang akan melaksanakan kunjungan ke China. Kunjungan tersebut disinyalir merupakan respons terhadap undangan Pemerintah China yang disampaikan melalui Kedutaan Besar China di Jakarta kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan surat tertanggal 12 Februari 2019. Program kunjungan itu bertujuan untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan teknologi China kepada mahasiswa dan mahasiswi Indonesia. Selama kunjungan, para peserta diharapkan memperoleh wawasan dan pengetahuan serta belajar berbagai hal yang mendukung kemajuan diri sendiri dan bangsa. Sebanyak 45 mahasiswa terpilih terdiri dari 33 mahasiswa penerima Bidikmisi serta 12 mahasiswa aktivis organisasi kemahasiswaan dari berbagai kampus di Indonesia (Antaranews.com, 14/06/2019).
Ironi bila kita melihat potret pendidikan Indonesia saat ini yang masih sangat mengkhawatirkan. Menjadi PR besar rezim Jokowi yang belum ada progres jelas sejak beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi kebijakan baru, yakni persiapan insentif pemerintah guna mengajak dosen asing masuk ke RI yang menambah hati miris. Bagaimana tidak, alih-alih fokus membenahi pendidikan negeri sendiri, baik itu kualitas pendidik atau infrastruktur pendidikan, justru malah menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis yang sebetulnya hanya untuk kepentingan asing saja.
Begitulah bobroknya rezim berparadigma sekuler neolib yang minus visi penyelamatan generasi dan visi pembentukan bangsa yang mandiri. Bukankah jika membiarkan pendidik asing masuk ke RI akan membawa dampak buruk dalam bentuk pemikiran dan budaya? Aspek inilah yang luput dari perhatian pemerintah. Pendidikan ala sekuler liberal ini hanya mengabdi kepada kepentingan hegemoni kapitalisme global. Produk yang diciptakan pun tidak lebih dari pendidikan sekuler, freesex, kebebasan berprilaku, tak beradab dan minim moral.
Padahal, sektor pendidikan sangatlah penting, yakni sebagai pilar untuk tegaknya peradaban cemerlang dalam arah dan tujuan pendidikan. Dalam pendidikan Islam, aqidah dan akhlak menjadi penopang utama keilmuan lainnya (sains, social dsb). Hanya pendidikan Islam yang mampu mencetak generasi cerdas, beradab dan cemerlang, dalam sistem terbaik untuk mengatur dan menerapkan itu semua, yaitu sistem Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyyah.
Wallahu’alam bi shawab.
