Oleh : Dini Azra
Harga tiket pesawat yang melambung, membuat masyarakat jadi bingung. Akibatnya agenda mudik, atau balik kampung jadi urung. Sebab harga tidak terjangkau dengan daya beli masyarakat saat ini. Sedangkan transportasi udara, sejatinya menjadi pilihan praktis, cepat dan aman bagi mereka.Maskapai penerbangan pun menjadi lebih sepi, pemerintah dituntut agar segera bisa mengatasi. Sehingga tiket pesawat kembali terbeli. Belum ada solusi jitu dari para menteri, hingga tercetus wacana dari Presiden Jokowi. Yang rencananya akan mengundang maskapai asing, untuk membuka rute domestik. Supaya konsumen memiliki banyak pilihan. Yang akan berdampak, turunnya harga tiket pesawat agar semakin terjangkau.
Namun rencana ini justru mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Yang meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah, juga mempertimbangkan aspek kepentingan nasional. Wacana mendatangkan maskapai asing, untuk menggarap rute domestik. Menjadi wujud ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola bisnis penerbangan dalam negeri. Seakan berlepas tangan atas kekisruhan yang ditimbulkan, berharap pihak asing bisa menyelesaikan masalah ini. Padahal, bisa-bisa malah akan merugikan dalam jangka waktu panjang.
Pengamat penerbangan Cheppy Hakim menyebutkan, bahwa rencana mendatangkan maskapai asing untuk melayani penerbangan domestik, bertentangan juga bertabrakan dengan dengan artikel tujuh konvensi Chicago 1944. Yang menyebutkan bahwa negara memiliki hak untuk menolak.
"Gambaran sederhananya, kalau kita undang maskapai asing. Itu simbolisasi atau refleksi bahwa kita tidak punya kemampuan mengelola. Kenapa undang maskapai asing kalau kita bisa." Ungkap Cheppy di Jakarta belum lama ini. OkeFinance. Koran SINDO(15/6)
Selain itu, pengamat penerbangan Alvin Lie juga turut menanggapi hal ini. Menurutnya, apa yang direncanakan Presiden Jokowi itu bertentangan dengan asas cabotage (kedaulatan negara) dan UU no 1 Tahun 2009. Dia katakan, sejauh ini tidak ada negara yang mengijinkan maskapai asing melayani rute domestik. Sekalipun negara Amerika yang terkenal liberal, tidak mengijinkan hal demikian.
"Kalau mengizinkan maskapai asing melayani rute domestik berarti pemerintah telah menggadaikan kedaulatan kita. Negara mana pun di dunia termasuk Amerika yang paling liberal itu tidak mengizinkan maskapai asing melayani rute domestiknya. Kalau (rute) internasional silakan. Kalau domestik coba negara mana yang mengizinkan? Tidak ada satu pun negara yang mengizinkan," paparnya.
Kalaupun ada maskapai asing beroperasi di negeri ini, Maskapai tersebut harus berbadan hukum Indonesia. Contohnya Air Asia dari negeri Malaysia, bisa beroperasi di Indonesia. Tapi dengan porsi kepemilikan Indonesia lebih besar. Sudah berbeda dengan Air Asia yang ada di Malaysia. Merdeka.com (12/6)
Melibatkan pihak asing untuk melayani hajat hidup masyarakat, bukan langkah yang tepat. Pemerintah sebagai otoritas yang diamanahi urusan rakyat, seharusnya bertanggung jawab penuh. Melayani dan memenuhi hajat hidup seluruh rakyatnya. Namun paradigma neolib kapitalistik, menjadi sebab pengelolaan layanan publik yang buruk. Kepentingan rakyat bukan lagi prioritas, sebab layanan publik telah menjadi industri dan bisnis bagi kalangan atas. Negara hanya menjadi regulator, bahkan bertindak sebagai perusahaan yang menjadikan rakyat sebagai konsumen/pasar. Dimana rakyat harus membayar mahal, dari jerih payah sendiri atas pelayanan yang merupakan hak mereka. Termasuk dalam hal transportasi umum.
Tidak ada solusi yang lebih baik, selain kembali kepada sistem Islam. Dimana negara (Khilafah) akan memenuhi hak umat akan layanan publik. Dengan fasilitas terbaik, dengan harga semurah mungkin bahkan gratis. Sebab fungsi negara adalah sebagai penegak agama dan pengurus rakyat, menggembala umat, dalam tuntunan syariat. Untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.
Dalam sektor transportasi Khilafah Islam memiliki paradigma shahih yang akan dijalankan. Bahwa transportasi publik bukan jasa komersial, tetapi menjadi hajat hidup yang mendasar bagi kehidupan manusia. Karenanya negara harus bertanggung jawab langsung, menjamin setiap individu mendapatkan akses tersedianya transportasi, yang murah atau gratis, aman, nyaman, dan manusiawi. Islam melarang transportasi umum, atau fasilitas umum dikuasai oleh individu, entitas bisnis tertentu apalagi oleh kafir penjajah.
Jalanan umum tidak boleh dijadikan sumber pemasukan. Maka, negara wajib menyediakan anggaran mutlak, untuk menyediakan transportasi publik, sebab ketiadaannya bisa menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat. Sumber dananya berasal dari barang tambang yang dikelola sendiri oleh negara, dan hasilnya diperuntukkan untuk kebutuhan rakyat. Pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum, mengacu pada politik dalam dan luar negeri khilafah. Sehingga tidak ada agenda hegemoni asing didalamnya.
Dan yang utama, keamanan setiap jiwa harus dijamin, sebab mengabaikan satu nyawa sama halnya mengabaikan seluruh nyawa manusia. Aturan harus dibuat sederhana, pelayanan yang cepat, serta didukung tenaga kerja yang capable. Begitulah cara Khilafah meriayah umat dari segi transportasi. Baru satu sektor saja sudah luar biasa. Apalagi sektor yang lain, termasuk didalamnya menjaga akidah dan ketaqwaan umat Islam. Tidak rindukah kita akan tegaknya?
Jika saja pemerintah atau penguasa mau mencontoh kebijakan Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan para sahabat, tentulah keadilan akan tegak. Dan kesejahteraan akan dirasakan seluruh rakyat. Contoh kecil yang bisa dilihat, negara tetangga kita Brunei Darussalam yang berusaha menerapkan syariat Islam. Keberkahan dan kemakmuran Allah berikan. Itu baru sebuah negara kecil, bagaimana jika diberlakukan secara global? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu hidayah bagi pemerintah. Sehingga mereka menyadari akan tugas sejati, sebagai pengurus rakyat. Rakyat adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin negara. Sebagimana diriwayatkan dalam hadits berikut ini :
Al-Hasan berkata, Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma’qal bin Yasar ra., ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma’qal berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, “Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang telah dengar dari Rasulullah shalallahu alaihi wasalam., aku telah mendengar Nabi shalallahu alaihi wasalam . bersabda, “Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga) HR. Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.
