Oleh : Dian Riana sari
Melonjaknya harga tiket pesawat terbang yang semakin mahal telah nyata menjadi polemik yang berkepanjangan dan kian berlarut-larut yang terjadi pada rezim Jokowi. Dikarenakan tidak adanya solusi pasti yang diberikan oleh pihak pemerintah untuk mengatasi mahalnya harga tiket pesawat domestik saat ini. Bahkan baru-baru ini telah tersiar kabar bahwa pemerintah akan mendatangkan Maskapai asing guna untuk mengatasi mahalnya harga tiket pesawat domestik. Dan kebijakan ini menuai pro-kontra dari kalangan pejabat negara hingga rakyat biasa.
Dikutip dari merdeka Pengamat penerbangan sekaligus mantan KSAU, Chappy Hakim, menyebutkan mengundang maskapai asing bukanlah merupakan sebuah solusi yang tepat. Bahkan, hal itu dapat mengganggu kepentingan nasional terutama di sektor perhubungan udara.
Maskapai asing yang beroperasi di Tanah Air sendiri terdiri dari dua jenis yaitu format investasi dan saham mayoritas atau cabotage. "Dua - duanya ada masalah disana, ada tantangan besar disana," kata dia salam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6).
"Apabila maskapai asing yang melirik opportunity yang begitu besar dan memiliki kapital kuat, dia bisa dengan mengambil alih semuanya. Tidak ada maskapai asing saja Merpati bangkrut, Garuda belum selesai dengan lilitan utangnya. Bagaimana kalau maskapai asing dengan kapital yang besar bisa mengambil alih semuanya? itu sangat berbahaya," tegasnya.
Kebijakan Pro Asing
Bukan menjadi hal baru ketika pemerintah menetapkan suatu kebijakan tetapi lebih pro ke asing dan aseng. Solusi yang justru ditawarkan tak berpihak kepada rakyat sama sekali. Alih-Alih solusi yang yang kelihatanya manis justru menyimpan racun untuk membunuh rakyat sendiri, bagaimana tidak ketika maskapai asing diberikan izin masuk akan semakin menambah kompleknya persoalan yang melanda negeri ini di berbagai lini. Masuknya maskapai asing ke negeri ini akan memberikan jalan mulus mereka hingga leluasa untuk semakin mencengkram untuk menjajah negeri perekonomian negeri ini.
Jelas ini semakin menunjukkan bahwa seolah pemerintah tak mau memberikan solusi pasti tanpa merugikan negara dan mendzalimi rakyat. Pihak pemerintah justru semakin terang-terangan membuka celah untuk masuknya korporasi asing guna mengelola layanan publik. Tiada lagi jaminan kesejahteraan yang diberikan yang tersisa hanyalah biaya hidup yang kian meroket.
Permasalahan mahalnya harga tiket telah terjadi secara sistemik dikarenakan penerapan sistem perekonomian kapitalisme di negeri ini. Bukan lagi kesejahteraan rakyat yang dijadikan tujuan melainkan keuntungan materi dan syahwat dunia semata. Sehingga penguasa pun dengan gampang mengambil berbagai kebijakan-kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat. Meskipun rakyat menolak tetapi pada faktanya tetaplah kebijakan tersebut di sahkan dan diterapkan.
Kewajiban Ri'ayah Negara kepada Rakyat
Tak bisa dipungkiri bahwa melonjaknya harga tiket pesawat domestik tak lepas dari pengelolaan layanan publik yang keliru. Dimana negara berperan sebagai perusahaan yang membisniskan sektor penerbangan kepada rakyatnya. Sehingga rakyat seolah menjadi konsumen yang membeli pada penjual, begitulah fakta yang terjadi saat ini.
Meri'ayah rakyat adalah tugas wajib negara. Negara berkewajiban untuk mengurusi, memelihara,menjaga, dan mengatur urusan rakyatnya. Sebagaimana dalil syari'at dalam hadis, ‘’Tidaklah seorang hamba yang Allah minta dia mengurus rakyat, dia mati pada hari di mana dia menipu (mengkhianati) rakyatnya kecuali Allah haramkan baginya surga” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Untuk itulah negara sangat bertanggung jawab penuh atas kompleknya permasalahan yangbdi hadapi rakyat saat ini, termasuk dalam pengelolaan sektor penerbangan yang keliru. Disinilah pentingnya peran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat, Bukan malah mempersulit rakyatnya sendiri dengan bergandeng mesra dengan para pemodal kapotalis penjarah kekayaan negeri ini.
Pandangan Islam dalam mengatur Pengelolaan Sektor penerbangan
Polemik yang tak berkesudahan itu tak tak akan pernah terjadi bilamana Islam dijadikan solusi. Dalam pandangan Islam fasilitas umum termasuk transportasi itu adalah kepemilikan umum yang dimana hak seluruh rakyat. Sehingga haram bagi negara untuk menswastanisasi kepemilikan umum, Atau malah diserahkan ke pihak asing dan aseng.
Dalam Sistem Islam negara wajib untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya termasuk dalam pengeloaan sektor transportasi baik darat, laut, ataupun udara negara harus adil dan juga tidak mendzalimi rakyatnya. Haram bagi negara untuk mengambil pendapatan dari membisniskan transportasi umum kepada rakyatnya. Dalam negara Islam akan mampu memenuhi semua kebutuhan rakyat yang tentunya memberikan kemaslahatan.
Sejarah telah menorehkan tinta emas tatkala Islam memimpin dunia. Di era ke Khilafahan utsmaniyah pada abad ke 19, mampu mengembangkan infrastruktur trasnportasi. Bahkan ketika ditemukan kereta api di jerman, langasung khalifah memberikan keputusan untuk membangun jalur kereta api guna untuk memperlancar perjalanan haji.
Pada tahun 1900 M sultan Abdul Hamid II Hejaz Railway”. Jalur kereta ini terbentang dari Istanbul, Ibukota Khilafah, hingga Makkah, melewati Damaskus, Jerusalem dan Madinah. Dengan proyek ini, dari Istanbul ke Makkah yang semula 40 hari perjalanan tinggal menjadi 5 hari.
Begitulah masa kejayaan Islam yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia dalam naungannya. Untuk itu marilah kita bersama untuk mewujudkan kembalinya negara Islam yang akan menjadi solusi atas segala problematika umat saat ini. Menerapkan segala aturan yang berlandaskan pada aqidah Islam yang tentunya tidak akan mendzalimi rakyatnya. Agar masa kegemilangan Islam kembali berjaya ditengah-tengah umat . Hingga turwujud nyata Rahmatan Lil Alamin di muka bumi ini.
