Waspada Penguasaan Ekonomi China di Indonesia

Oleh : Nur Istiqomah, S.Gz

Para pebisnis Indonesia dan China akhirnya meneken 23 kesepakatan kerjasama diberbagai sektor usaha. Hal ini menandai dimulainya proyek One Belt One Road (OBOR) di tanah air. Momen ini dilakukan di KTT Belt and Forum kedua di Beijing. Dari 23 proyek yang diteken, nilai investasi dari 14 MoU bernilai total USS 14,2 miliar. (M.bisnis.com)

Hadir dalam KTT kedua OBOR ini rombongan dari perwakilan indonesia yang dipimpin oleh wapres Jusuf Kalla, menteri koordinator maritim Luhut Binsar Panjaitan, menteri luar negeri Retno L.P Marsudi, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Mohammad Natsir. Turut serta dalam rombongan tersebut kepala sekretariat Wapres Mohamad Oemar, staf khusus Wapres bidang ekonomi dan keuangan Wijayanto Samirin. Dalam pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan antara China dan Indonesia yang ditanda tangani oleh deputi infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin dan wakil menteri Bappenas China, Ning Jizhe. Penandatangan kerjasama ini ikut disaksikan oleh Menko Kemaritiman. Luhut menjelaskan Indonesia akan memanfaatkan network China untuk meningkatkan peforma kuala tanjung. Menurutnya china bersedia memanfaatkan networknya untuk menggunakan jasa pelabuhan Kuala Tanjung. Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi bagian dari proyek jalur Sutra China. Pelabuhan di Sumatra Utara itu masuk dalam tahap pertama dari proyek OBOR. (Inews. Id)

OBOR merupakan semboyan proyek negara China guna merajut jalur sutra modern antar negara. Dengan proyek tersebut China menyusun rute-rute perdagangan baru menghubungkan kawasan terdekat. One belt one road mencakup lebih dari 60 negara. Tidak hanya itu, diperkirakan proyek ini akan berimbas pada 60% populasi dunia. (Kompas.com)

Proyek obor ini sebenarnya sudah digagas sejak tahun 2013 lalu oleh presiden tiongkok, Xi Jinping, yang merupakan strategi geopolitik Tiongkok dengan pemanfaatan jalur transportasi dunia sebagai jalur perdagangan yang terbesar dikawasan Eurasia. Visi dari obor itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan perwujudan modernisasi Tiongkok di tahun 2020 dengan meningkatkan intensitas perdagangan dengan penyediaan infrastruktur, baik darat maupun laut yang memadai diseluruh kawasan yang ditargetkan. China saat ini hendak membangun kekuatan politik dan ekonominya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh China adalah melakukan ekspansi investasi dalam bentuk pinjaman ke negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam seperti Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Asia. Tujuannya antara lain agar pasokan energi dan bahan bakunya tetap terjamin dalam jangka panjang dan pasar ekspornya terus berkembang. Starategi ini juga pernah dilakukan oleh negara maju seperti Amerika dengan memberikan bantuan hibah dan utang secara bilateral melalui lembaga seperti World Bank.

Kenyataannya tidak ada makan siang gratis, Beijing memperlakukan proyek-proyek infrastruktur di bawah kebijakan belt dan road itu sebagai utang dalam bentuk konsesi jangka panjang, dimana satu perusahaan China mengoperasikan fasilitas itu dengan konsesi sampai 30 tahun. Resiko yang paling buruk adalah gagalnya negara penerima utang tadi membayar utangnya. Contohnya bisa dilihat apa yang dialami oleh negara-negara yang menerima utang dari China diantaranya Zimbawe. Negara tersebut gagal membayar utang sebesar USS 40 juta kepada China. Efeknya adalah sejak 1 januari 2016 mata uangnya harus diganti menjadi Yuan, sebagai imbalan penghapusan utang. Contoh lainnya adalah Negara Pakistan yang membangun Gwardar Port bersama China dengan nilai investasi sebesar USS 46 miliar yang harus rela dilepas.

Bila melihat pembangunan proyek infrasruktur yang dilakukan secara masif polanya mirip dengan apa yang dialami oleh negara yang gagal membayar utang. Karena pinjaman itu tidaklah gratis, proyek-proyek tersebut mensyaratkan kerjasama denga perusahaan China. Dimana alat mesin barang-barang produksi semuanya dari China termasuk tenaga kerjanya. Utang luar negeri ternyata tidak hanya akan terus membuat Negara pengutang tetap miskin karena gagalnya negara-negara tersebut membayar utang yang terus menumpuk dari waktu ke waktu. Tetapi infrastruktur yang dibangun tadi akan akan diambil alih oleh China. Sejatinya utang luar negeri adalah senjata untuk mengekang negara yang menerima utang, karena dalam pinjaman tersebut akan diikat dengan berbagai syarat seperti jaminan dalam bentuk aset, adanya imbas hasil misalnya ekspor komoditas tertentu ke China. Selain itu negara pengutang akan dihadapkan dengan pembayaran bunga yang tinggi.

Hal inilah yang perlu diwaspadai oleh Indonesia ketika menerima bantuan kerjasama bersama dengan China. Karena ini merupakan penjajahan gaya baru (Neo imperialisme), karena penjajahannya bisa bersifat halus, misalnya bantuan, skema utang, kerja sama, dan lainnya. Ancaman terbesarnya adalah tergadainya negeri ini dalam jebakan hutang yang tidak akan mampu dibayar. Sama seperti yang dialami oleh negara-negara diatas. Padahal Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumberdaya manusianya. Yang potensi ini jika dikelola dengan baik maka akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri.

Oleh karenanya umat islam harus memiliki kesadaran politik dan mewasadai manuver musuh-musuh islam. Umat harus mewaspadai penjajahan dalam bentuk politik dan ekonomi Neo imperialisme. Karena dampaknya adalah negara yang dijajah akan dikeruk suberdaya alamnya, dijauhkan dari agamanya sehingga melemahkan kaum muslim bangkit kembali kepada islam. Semua ini terjadi karena tidak adanya pelindung kaum muslim dari musuh islam. Jauhnya kaum muslim dari pemahaman islam yang benar. Hanya dengan penerapan khilafah saja yang bisa melindungi kaum muslim dari berbagai bentuk penjajahan. Karena khilafahlah yang akan menerapkan seluruh aturan islam yang merupakan aturan yang datang dari Allah swt. Hanya dengan penerapan aturan islamlah umat ini akan bisa mendapatkan solusi atas setiap permasalahan, termasuk pengaturan berbagai sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat dan hidup berkah dalam ridho-Nya.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak