Oleh Ulfah Husniyah, S.Pd. (Praktisi Pendidikan)
Ramainya pesta demokrasi bulan April lalu ternyata tak begitu saja berakhir, bahasannya semakin panjang dan berbuntut, banyak fakta-fakta yang mulai terungkap pasca pesta demokrasi tersebut, dari mulai kecurangan hingga panitia KPPS yang berjatuhan. Menurut Merdeka.com - Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman memperbaharui jumlah korban gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Data per tanggal 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB, tercatat jumlah korban wafat mencapai 440 jiwa. "Jadi wafat bertambah menjadi 440 jiwa, sakit 3.788 orang, jadi total 4.228 bila ditotal," kata Arif lewat siaran pers diterima, Sabtu (4/5).
Medical Emergency Rescue Commitee atau Mer-C menilai kematian para petugas Pemilu 2019 akibat kelelahan sebagai fenomena ganjil. Pasalnya, menurut MER-C, dalam medis kelelahan tidak dapat dijadikan sebab musabab seorang mengalami kematian. "Kematian itu bukan karena kelelahan, pasti ada faktor lain. Seperti mungkin serangan jantung, gagal pernafasan, jadi bukan karena kelelahan lalu menjadi sebab meninggalnya seseorang," kata dr. Yogi Prabow, SpOT, salah seorang presidium Mer-C dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat MER-C, Kramat Lontar, Jakarta Pusat, Jumat 3 Mei 2019.
Sementara itu, dokter ahli syaraf Ani Hasibuan menduga ada unsur kelalaian dalam proses rekrutmen maupun proses lainnya yang menjadi penyebab ratusan anggota KPPS tewas. Karena itu, Ani Hasibuan yang sudah lakukan investigasi di Yogyakarta, meminta agar dilakukan pemeriksaan dan bila perlu otopsi terhadap para korban penyelenggara Pemilu 2019 yang tewas itu. Menurut Ani Hasibuan, untuk bisa melakukan pekerjaan yang sangat berat pada Pemilu serentak 2019 ini, seharusnya dalam melakukan rekrutmen juga memerhatikan kesehatan calon anggota KPPS.
Namun sayangnya, menurut pengakuan anggota KPPS kepada Ani Hasibuan, mereka tidak diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh petugas kesehatan, tetapi langsung diberikan surat keterangan. Menurut Ani Hasibuan, sangat tidak logis jika orang yang menderita sakit ginjal atau mereka yang sudah berumur di atas 60 tahun dipekerjakan dalam waktu 3 x 24 jam.
Ini semua menjadi PR untuk kita semua. Kelalaian ini seharusnya tidak terjadi, pesta demokrasi 5 tahun sekali seharusnya direncanakan secara matang dan detail. Ini semua membuktikan bahwa biaya pemilu pada sistem demokrasi memakan biaya yang tidak sedikit. Berbeda hal nya dengan pemilihan dalam Islam, Islam memilih Khalifah dengan cara ba'iat, Khalifah terpilih pun tak selalu harus melalui voting suara terbanyak, bisa dengan cara diwakilkan oleh ahlul hali wal aqdi, hasilnya rakyat harus tunduk kepada Khalifah selama Khalifah masih menjalankan syari'at Islam.
