GP.Press [17/05/2019] Poryek OBOR ataun one belt one road yang diinisiasi oleh China resmi ditandatangani pleh pemerintah RI pada 27 April 2019 sebagai sebuah kerjasama antar negara dengan jumlah investasi sebesar Rp. 1288 T. Bagi China proyek ini tak lain untuk memudahkan koneksi dagang antar negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. Dari 28 kerja sama antar Indonesia dan China pada proyek tersebut diyakini dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. William A. Callahan dari London School of economic menjelaskan, ambisi china dengan slogan “Asian for the Asian” adalah retorika baru yang jauh melampaui dari sekedar kerjasama ekonomi antar negara di kawasan.
Dalam sistem Demokrasi yang rusak hari ini segala bentuk kebijakan kerjasama antar negara terlihat syarat akan kepentingan yang mengarah paa Neokolonialisme untuk menguasai negara-negara berkembang dengan motif kerjasama tersebut. Tak ada makan siang yang gratis. China memperlakukan proyek-proyek infrastrukturdibawah kebijakan Belt And Road itu sebagai utang dalam bentuk konsesi jangka pangjang, dimana satu perusahaan China mengoperasikan fasilitas itu dengan konsesi 20-30 tahun dan membagi keuntungannya dengan mitra lokal atau pemerintah setempat.
Berangkat dari Hal-hal tersebut, Kami Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Sultra Menyatakan Sikap sbb :
1. Menolak dan mengecam keras sikap pemerintah RI yang menggadaikan kedaulatan negeri ini kepada kapitalis penjajah dengan alasan investasi dan kerjasam bilateral,
2. Menghimbau kepada pemerintah RI untuk membatalkan kerjasama bilateral dengan \China dalam proyek OBOR tersebut yang berpotensi menjadikan Indonesia terjajah secara ekonomi maupun politik,
3. Bahwa dalam investasi baik proyek OBOR tersebut, Indonesia menjadi negara yang semakin terlilit hutang luar negeri kepada kapitalis penjajah sehingga berpotensi kepada tergadainya berbagai aset negeri ini termasuk sumber daya alamnya kepada China,
4. Bahwa dari seluruh penyelewengan dan kerusakan yang hadir di negeri ini adalah dampak dari diambil dan diterapkannya sistem kufur Demokrasi Kapitalis beserta seluruh turunannya yang menolakpada konsep-konsep ketuhanan dalam mengatur kehidupan bebangsa dan bernegara,
5. Menghimbau kepada segenap elemen masyarakat dan pemerintahan untuk menjadikan Islam sebagai satu=-satunya acuan dalam segala aspek kehidupan, baik masyarakat, berbangsa maupun bernegara dengan sistem KHILAFAHnya demi hadirnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan negara,
6. Sistem Islam dengan Khilafahnya adalah satu-satunya solusi yang mampu menghilangkan segala bentuk penyelewengan dan penjajahan serta mampu mengantarkan negeri ini menjadi negeri dengan peradaban yang agung dan membawa rahmat kepada segenap Alam.
