Oleh : Khusnul Khotimah
(Mahasiswi di Surabaya)
Belakangan, bidang transportasi dikejutkan dengan kenaikan beberapa tarif harga yang cenderung fantastis dan tidak wajar, salah satunya adalah tarif jalan tol. Bayangkan, kenaikan tertinggi yaitu dari Rp1.500 menjadi Rp12.000 dengan kata lain, kenaikannya adalah sebesar 8 kali lipat atau 800%. Kenaikan tersebut pun dilakukan secara tertutup dengan dalih pemindahan gerbang tol (GT) dari Cikarang Utama ke GT Cikampek dan GT Kalihurip Utama untuk mencegah kemacetan. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan kemacetan parah di GT sampai berjam-jam.
Beberapa orang yang kerap kali menggunakan jasa tol untuk berangkat dan pulang kerja juga menilai bahwa lonjakan tarif tol ini tidak rasional, karena sekali naik 300 persen lebih. Padahal, pihak Jasa Marga mungkin tinggal mengeruk keuntungan saja tanpa memikirkan kembali biaya untuk pembangunan tolnya. Bahkan, akan sangat dzalim jika jarak dan pelayanan tidak berbanding lurus dengan kefantastisan biaya tol yang dikeluarkan.
Fenomena tersebut adalah salah satu bentuk kesewenangan penguasa kepada rakyatnya. Penguasa tidak bertanggung jawab dalam mengurusi hidup rakyatya. Setelah menaikkan tarif tol dengan semena-mena, Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan, kenaikan tarif ini merupakan konsekuensi perubahan sistem transaksi yang akan berlaku. Menurutnya, kenaikan tarif ini tidak akan memberikan dampak besar terhadap perseroan. Bahkan dia berdalih, bila merujuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bisa menaikkan tariff setiap dua tahun sekali berdasarkan evaluasi terhadap standar pelayanan minimum (SPM). Namun faktanya, kemacetan di jalan tol tersebut tidak berkurang bahkan semakin akut.
Itu baru dari segi jalan tol yang sakit, belum lagi tarif transportasi yang lain yang tidak kalah parah membuat rakyat menderita. Salah satu yang paling menggemparkan adalah harga tiket pesawat Bandung-Medan yang menembus angka 21 juta rupiah. Parahnya, ketika orang nomer satu di Negara ini ditanya seputar berita ini, beliau merespon hanya dengan memberikan jawaban singkat dan menyerahkannya ke Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Selain tarif tol yang membumbung tinggi, tiket pesawat bak kertas yang bisa dibeli dalam mimpi, tiket kereta yang tak terbeli (karena sering kehabisan), bagaimana bisa mudiknya masyarakat bisa terfasilitasi secara manusiawi? Apalagi mahasiswa yang kebanyakan dari mereka adalah anak rantau dengan kantong pas-pasan, banyak yang pulang dengan hati yang tidak tenang karena untuk naik bus saja harganya juga naik 2 kali lipat dari biasanya.
Begitulah gambaran Negara yang mengadopsi sistem demokrasi kapitalis, Negara hanya berfungsi sebagai regulator saja, bukan penyedia fasilitas sembari pemberi solusi jika ada permasalahan dalam bidang kehidupan, salah satunya bidang transportasi. Bahkan, kebijakan yang dikeluarkan senantiasa berpihak pada operator dan justru menghisap uang rakyat.
Berbeda sekali dengan Negara dalam naungan sistem Islam. Negara akan berusaha semaksimal mungkin dalam memudahkan rakyatnya untuk mendapatkan layanan di bidang trasnportasi ataupun bidang-bidang yang lain, sebab prinsip pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab Negara, bukan diserahkan ke investor swasta. Selain itu, infrastruktur publik nantinya akan dibangun dengan standar teknologi yang mengikuti perkembangan zaman. Jika Jepang begitu terkenal dengan kereta cepatnya, Negara Islam bisa jadi akan membuat kendaraan yang lebih canggih dari itu. Di lain sisi, untuk memperlancar laju kendaraan, Negara akan memastikan kondisi jalan apakah layak dilewati atau tidak. Jika bergeronjal atau bahkan sampai berlubang-lubang, maka Negara akan mengerahkan tenaga untuk turun memperbaikinya. Itu semua karena sebagai pemimpin Negara, Khalifah akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Bahkan, Umar bin Khattab saja sampai menangis ketakutan ketika mengetahui ada keledai yang terperosok ketika melewati jalan yang rusak di bawah kepemimpinan beliau.
