Oleh : Nafisah Mumtazah
Pendidik, Aktivis Islam
Video dokumenter "Sexy Killers" produksi Watchdoc sukses mencuri perhatian publik di saat menjelang pemilu ini. Video itu menunjukkan dampak pengelolaan listrik negeri ini yang sebagian besar menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) & batubara.
Kerusakan lingkungan, kerusakan tatanan sosial, hingga ancaman kematian menjadi dampak tak terhindarkan atas industri PLTU dan batubara.
Dampak itu nampak kian pelik ketika watchdoc membongkar kepemilikan tambang batubara dan PLTU yang ternyata adalah lingkaran kontestan peserta pemilu dari semua kubu.
Video dokumenter itu menunjukkan betapa penguasa sejati negeri ini adalah bukan orang per orang, bukan kubu per kubu, melainkan gurita kapitalisme yang itu melibatkan semua kubu yang di permukaan seolah nampak berseberangan.
Jika ada pertempuran antara kapitalis vs kapitalis maka bisa dipastikan pemenangnya adalah kapitalis.
Dengan kondisi itu, di ujung video dokumenternya, Watchdoc tak mampu memberikan solusi apapun kecuali menawarkan energi ramah lingkungan, tanpa metode gamblang penerapannya.
Watachdoc tak mampu memberi solusi tuntas karena akar masalah PLTU & batubara adalah sistem kapitalisme dan demokrasi itu sendiri.
Kepentingan ekonomi para kapitalis itu mendapat payung hukum melalui sistem demokrasi. Maka selama politik demokrasi diterapkan, jangan harap persoalan itu terselesaikan.
Di dalam hukum Islam, tambang batubara haram dikuasai swasta (kapitalist). Tambang batubara adalah milik rakyat yang dikelola negara.
Industri listrik, termasuk pembangkitnya, merupakan perusahaan yang menyangkut hajat hidup publik, di dalam sistem Islam juga haram dimiliki swasta.
Maka memutus rantai komodifikasi PLTU dan batubara oleh kapitalis, tak ada cara lain kecuali uninstall demokrasi dan kapitalisme kemudian reinstall sistem Islam; Khilafah & Syariah.
Di tangan kapitalis, batubara dan PLTU menjadi komoditas yang dipertarungkan antar pemilik modal di pasar bebas.
Pertarungan bisnis di pasar bebas meniscayakan pertarungan harga. Para pemodal berlomba menarik pasar dengan harga terendah.
Mengejar harga terendah adalah dengan menekan biaya produksi. Biaya produksi itu di antaranya adalah gaji pegawai, pengolahan limbah, rehabilitasi lingkungan, dan lain-lain.
Demi menekan biaya produksi maka gaji buruh direndahkan, pengolahan limbah diabaikan, rehabilitasi lingkungan ditelantarkan.
Secara normatif, hal itu bisa diatasi dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur perindustrian.
Tetapi di dalam sistem demokrasi, undang-undang dibuat oleh legislatif, peraturan dibuat oleh eksekutif. Sedangkan para petinggi perusahaan adalah para legislatif dan eksekutif itu sendiri.
Mengharapkan kemelut itu diselesaikan oleh undang-undang demokratis seperti halnya mengharap bayi manusia lahir dari seekor kera.
Lingkaran setan itu hanya bisa diputus dengan merombak total sistem ekonomi dan politiknya.
Di sinilah sistem ekonomi dan politik yang datang dari Sang Maha Pencipta akan menyelesaikan masalah yang tak bisa diselesaikan manusia. Wallahu A 'lam.
Dari : Gresik, Jawa Timur
