Oleh Dewi Yuanda Arga*
Setelah menonton film dokumenter #sexykiller yang viral baru-baru ini saya jadi teringat cerita tentang Samarinda yg berbukit- bukit tapi langganan banjir. Dulu Sungai Mahakam tidak pernah berlumpur, namun semenjak pertambangan batu bara meningkat sungai tidak hanya berlumpur bahkan kota Samarinda sering banjir dan air genangan masuk hingga mobil dan rumah, itulah cerita suami setelah pulang dari workshop di Samarinda, 3 tahun lalu.
Pernyataan itu dikuatkan oleh warga sekitar yang menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Marangkayun yang juga orangtuanya turut menjadi korban dampak pertambangan. "Sungai Santan menjadi urat nadi kehidupan warga Desa Santan Ilir, Santan Tengah, dan Santan Hulu,” Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. “Sungai ini mempunyai nilai historis yang tinggi. Dulu sebelum ada jalan darat, warga Santan mengangkut hasil pertanian dan perkebunan melalui sungai untuk dijual ke Samarinda dan Bontang,” terangnya.
Selain untuk jalur transportasi air yang mengangkut hasil panen par, Sungai Santan juga dimanfaatkan warga untuk kebutuhan pasokan air bersih keseharian serta mengaliri lahan dan tambak. Kini, warga meninggalkan sungai karena kualitas airnya yang memburuk. Sejak pertambangan batubara di hulu Sungai Santan beroperasi, air menjadi keruh, penuh lumpur dan jika hujan menyebabkan banjir. (mongabay.co.id, 8/9/2016)
Pertambangan batubara tidak hanya menyisakan bencana banjir perkotaan tapi juga merusak lahan pertanian, yang dulunya menjadi desa penghasil lumbung padi hancur karena aktivitas pertambangan yang merajalela tentunya akibat perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah bahkan galian tambang yang kemudian di genangi air menelan korban puluhan jiwa, dan tahukan Anda bagaimana tanggapan gubenur kaltim, "prihatin" , "sudah nasib mereka". Sungguh pernyataan yang menyepelekan sekali. Sebenarnya ada aturan lobang bekas galian tambang harusnya direklamasi. Namun entah mengapa tidak ada ketegasan pemerintah menindak perusahaan tambang batubara, yah wajar saja jika area tambang pemiliknya adalah pejabat menteri segala urusan.
Dan jangan banyak berharap pemilihan presiden(Pilpres) pada pemilu (Pemilihan Umum) saat ini akan membawa perubahan berarti karena pada debat presiden ditanya tentang masalah lingkungan hidup dan penegasan terntang reklamasi batu bara ini sungguh disesalkan, mereka tidak punya komitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan menjawab terkesan tergesa-gesa seperti tidak mau disinggung tentang korporasi yang mendukung politik mereka. Ini baru satu masalah batu bara, belum SDA (Sumber Daya Alam) lainnya, seperti emas, minyak bumi dll.
Permasalahan SDA di negeri ini tidak pernah bersih dari masalah, baik pengelolaan, proses maupun outputnya. Sumber dari permasalahan SDA dimulai dari negara yang menyerahkan pengelolaan SDA kepada para kapitalis baik asing maupun kapitalis nasional, prinsip ekonomi kapitalis modal sedikit untuk mendapat untung sebanyak-banyaknya telah menutup mata mereka bagaimana mengelola usaha tanpa harus merugikan rakyat kecil.
Dalam syariat Islam, sumber daya alam termasuk tambang batubara haram dikuasai swasta (kapitalist). Tambang batubara adalah milik rakyat yang dikelola negara. Seperti dalam hadits
" Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api "(Hr. Abu Daud, Sunan Abu Daud, 2/596 - 952).
Dan batu bara termasuk SDA kategori energi penghasil api.
Industri listrik, termasuk pembangkitnya, yang merupakan perusahaan yang menyangkut hajat hidup publik, di dalam sistem Islam juga haram dimiliki swasta.
Maka memutus rantai komodifikasi PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan batubara oleh kapitalis, tak ada cara lain kecuali uninstall demokrasi dan kapitalisme kemudian reinstall sistem Islam; Khilafah & Syariah.
.* (Ibu rumah tangga)
