| sumber gambar :google pic |
Fadhilla Lestari
(Mahasiswi Fisip dan Aktivis BMI Kolaka)
Laboratorium Big Data Analytics dan PolGov Research Center DPP Fisipol UGM merilis hasil pemetaan potensi politik uang di Pemilu 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa percakapan politik uang ternyata banyak terjadi di Jawa. Kesimpulan itu didapatkan dari analisis terhadap 7.647 percakapan terkait varian politik uang di sosial media.
Analisis dilakukan 2-12 April 2019. Percakapan politik uang capai puncak 11 April 2019 dengan 2.291 percakapan. Hal itu disebabkan percakapan yang mengarah kepada tuduhan salah satu pasangan calon pilpres dan laporan-laporan sporadis. Utamanya, yang menyampaikan adanya praktik jual-beli suara kandidat legislatif.
Pengamat politik DPP UGM, Mada Sukmadjati, turut menyampaikan hasil penelitian potensi politik uang. Dilakukan lewat survei pemilih dan penelitian kualitatif pembiayaan kandidat kepala daerah DIY dan Kota Madiun 2018.Terdapat pemilih DIY menunjukkan ada 17,38 persen yang menyatakan pemberian uang atau barang dalam pemilu boleh dilakukan. Lalu, ada 79,38 persen menyatakan tidak boleh menerima uang atau barang."Sisanya 3,25 persen tidak tahu atau tidak menjawab, secara normatif semua orang tahu politik uang itu haram atau tidak boleh," kata Mada.
Temuan lain menunjukkan praktik jual beli suara tidak mengenal gender dan usia. Namun, sangat berpengaruh pada kelas sosial yakni pendidikan dan pendapatan pemilih.Tingkat pendidikan menjadi variabel penentu.
Pemilih tidak sekolah dan hanya tamatan pendidikan dasar atau menengah cenderung menerima uang atau barang dari kandidat. Ada 35,76 persen tamatan SMA, 46,15 persen pemilih tidak tamat SD, dan tamatan sarjana dan pendidikan tinggi hanya 20,2 persen yang mengaku menerima. Dalam kategori pendapatan, sekitar 40 persen pemilih pendapatan di bawah Rp 2 juta mengaku menerima, dan pemilih berpendapatan di atas Rp 5 juta sekitar 20 persen."Politik uang dengan jual beli suara akan masif di daerah dengan tingkat pendapaatan dan pendidikan rendah yang banyak, serta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi” ujar Mada. (Republika.co.id,15-4-19).
Banyak Uang, Dijamin Menang
Politik uang selalu mewarnai setiap pemilu,pileg, pilkada, ataupun perebutan kursi. kecurangan dan money politic ini merupakan aktivitas yang tidak pernah terpisahkan dalam pemilu demokrasi. Tak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2019 ini sarat dengan kecurangan dan politik uang yang sangat memprihatinkan serta menjijikan. Sebab, tindis menindih jumlah nominal uang yang akan dijadikan mahar pemilihan, menjadi syarat kemenangan calon legislatif ataupun eksekutif.
Inilah wajah sistem demokrasi saat ini. Masyarakat menjadi korban politik uang. Bahkan terkadang maayarakat rela berpisah atau bermusuhan dengan keluarganya, karib kerabatnya hanya untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi pilihannya terhadap pemimpin yang belum jelas tujuannya.
Inilah yang menunjukkan ketidakpedulian dan ketidaksadaran masyarakat pada politik yang sebenarnya. Dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat, masyarakat tidak lagi peduli pada kualitas dan kredibilitas sang calon. Yang diperlukan adalah berapa rupiah yang akan digenggam ketikan akan memilih calon tersebut. Di sisi lain, calon pemimpin pun sudah tak malu dan tak mau tahu akan cacat perilaku yang dimilikinya, seolah uang akan menghapus segalanya. Dengan uang akan menang meski nasib rakyat taruhannya.
Sungguh, syahwat kekuasaan terlanjur mengental. Politik uang telah menguras tandas sejumlah besar kapital. Masyarakat sudah diumpamakan sebagai tumbal, boneka barbie yang menari cantik untuk tuannya. Jika sistem demokrasi ini masih tetap di pertahankan sebagai pembungkus nasib suatu bangsa, maka selagi itu pula politik uang akan sangat mungkin terjadi. Karena sistem demokrasi inilah yang memberikan peluang dan penekanan bahwa yang menang adalah yang meraih suara yang terbanyak dari rakyat bagaimanapun caranya, halal atau haram`tak lagi di jadikan panduan.
Sesuatu yang haram malah diterjang, kecurangan bukanlah sebuah halangan, yang penting mendapatkan suara yang terbanyak dan menang. Tak peduli suara dari siapa, dari koruptor ataukah profesor doktor, bahkan suara orang gila pun merasa tidak apa apa.
Islam Menghilangkan Politik Uang
Politik uang (moneypolitics) tidak memiliki ruang dalam Islam. Sebab dalam islam, politik uang adalah sebuah bentuk suap yang jelasdiharamkan.Dari ibnu umarradhiyallahu ‘ anhuma, ia berkata:
"Rasulullah saw melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap’’. (HR.Abu Daud no. 3580, Tirmidzi no1337, ibnu majah no.2313. kata Syaikh Al Albani hadits ini shahih). Rasulullah saw juga mengabarkan tentang seseorang yang begitu haus akan kekuasaan. Padahal kekuasaan akan menyebabkan seseorang menyesal, sebab mengurusi umat bukanlah hal yang sepeleh, karena jika salah dalam meri’ayah, maka siap-siap untuk mempertanggungjwabkannya di hadapan Allah SWT.
Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al Jawi (Syaikh Nawawi Banten) berkata. ‘’ termasuk perbuatan maksiat adalah menerima suap/risywah. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si pemberi atau mungkin mengikuti kemauan pemberi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Ta’rifat berkata:. ‘’ suap adalah sesuatu yang diberikan karena bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kesalahan.’’ (Mirqat Shu’udal- Tashidiq, hal.74).
Dalam hadis ini menunjukan larangan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya mementingkan urusan pribadi dan duniawi semata. Apatah lagi memilih pemimpin yang memang didasarkan pada politik uang sehingga berakibat tidak amanah dalam memimpin dan kemungkinan besar berbuat zhalim. Oleh karena itu dengan menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada memperbaiki kemudian dengan cara tidak memilih pemimpin yang menggunakan politik uang.
Maka dari itu politik uang sangat diharamkan dalam islam dan bagi pemberi ataupun yang menerima di ancam dengan api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Dan dalam sebuah hadis juga mengatakan bahwa orang yang menyogok dan yang di sogokan akan berada dalam api neraka. Wallahu a’lam.
