Oleh : Dara Millati Hanifah, S.Pd
.
Sudah dua minggu lebih pesta demokrasi usai dilaksanakan. Namun, di balik itu ada rasa kepedihan yang mendalam. Beberapa petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mengalami kelelahan hingga merenggut nyawanya. Tak hanya itu berbagai kecurangan terjadi secara nyata.
.
Proses pemilu yang panjang membuat korban dari jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) terus berjatuhan. Hingga kemarin (26/4), sudah 326 petugas pemilu yang meninggal dunia. Perinciannya, 253 korban berasal dari jajaran KPU, 55 dari unsur Bawaslu, dan 18 personel Polri.
Dari jajaran KPU, yang meninggal tersebar di 27 provinsi. Yang paling banyak terdapat di Jawa Timur dengan 62 orang, Jawa Barat (61), dan Jawa Tengah (31). Diperkirakan, sebagian besar di antara ratusan orang itu berusia di atas 40 tahun.
.
Penyebabnya bermacam-macam. Berdasarkan laporan KPU provinsi masing-masing, penyebab terbanyak adalah kelelahan. Urutan kedua adalah kecelakaan. Ada pula dua orang yang meninggal karena bunuh diri. (www.jawapos.com 02/05/2019)
Tim relawan paslon (Pasangan Calon) 02 yang menangani bidang informasi teknologi mendatangi Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Kedatangan mereka untuk menyerahkan barang bukti tercetak mengenai dugaan salah input data yang dilakukan KPU.
.
"Dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam hal ini adalah IT (Informasi dan Tekhnologi), sistem IT di KPU," ujar Koordinator relawan IT BPN (Badan Pemenangan National) paslon 02, Mustofa Nahrawardaya di Gedung Bawaslu. Menurutnya, terdapat beberapa bentuk kesalahan data yang ditemukan. Misalnya, antara total suara dan kehadiran pemilih tidak sesuai jumlahnya. (nasional.kompas.com 03/05/2019).
.
Dari fakta di atas menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi agar keinginannya terwujud bisa menggunakan berbagai cara. Walaupun caranya bertentangan dengan syariat Islam. Itulah yang terjadi pada pemilu 2019. Ini membuktikan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang mensejahterakan tapi sebaliknya sistem yang merusak bangsa dan negara yang menggunakan sistem tersebut.
.
Sebagaimana Firman Allah Swt, :
"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir". (Al-Maidah/5 : 44).
.
Seharusnya sebagai manusia yang memiliki akal sempurna bisa memahami bahwa sebaik-baiknya peraturan adalah aturan yang diturunkan Allah bukan aturan yang dibuat oleh manusia. Itulah yang terjadi pada demokrasi. Sistem yang mengusung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, yang katanya mampu membuat sebuah negara sejahtera pada kenyataannya nihil.
.
Berbeda dengan pemilu yang telah dilaksanakan, Islam punya mekanisme tersendiri untuk memilih pemimpin. Hal tersebut adalah bai'at. Bai'at atau janji setia adalah mekanisme yang sesuai dengan Alquran dan hadis.
.
"Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu hakikatnya adalah berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka." (QS. Al-Fath : 10)
.
"Kami telah membai'at Rasulullah saw agar senantiasa mendengar dan menaatinya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun yang tidak kami senangi ; agar kami tidak akan merebut kekuasaan dari orang yang berhak; dan agar kami senantiasa mengerjakan atau mengatakan yang haq dimana saja kami berada tanpa takut karena Allah kepada celaan orang-orang yang suka mencela." (HR. Al-Bukhari)
.
Adapun bai'at atau janji setia ini bisa dilakukan setelah melewati pemilihan calon pemimpin yang memenuhi syarat in'iqod oleh Ahl al-Halli wa al-'Aqdi. Ahl al-Halli wa al-'Aqdi adalah mereka yang merepresentasikan umat. Di zaman pergantian pemerintahan dari Rasulullah saw kepada Abu Bakar ra, Ahl al-Halli wa al-'Aqdi adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat yang mampu secara keilmuan dan syariat untuk memilih seorang pemimpin.
.
Semua proses yang dilakukan seefisien mungkin, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Dengan mekanisme yang seperti itu, pemilihan pemimpin tidak akan memakan banyak korban berupa nyawa dan segala jenis kecurangan pun bisa dengan mudah diminimalisasi bahkan dihilangkan. Segala hal di atas hanya bisa ditemukan dalam Daulah Khilafah Islamiyah, yang akan menerapkan Islam secara sempurna, termasuk dalam hal mekanisme pemilihan pemimpin.
.
Wallahu 'alam Bis Shawab
* (Permerhati Pendidikan)
.
