Oleh : Eka Aryanti
(Menulis Asyik Cilacap)
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menegaskan mayoritas *Saham Freeport* Indonesia telah dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Maka itu, tidak tepat jika masih ada anggapan bahwa perusahaan tambang tembaga, emas dan perak yang beroperasi di Mimika, Papua tersebut sebagai milik asing.
Jonan mengatakan 51,2% Saham Freeport Indonesia telah dipegang negara Indonesia yang diwakili Inalum, serta pemerintah Kabupaten Mimika dan pemerintah provinsi Papua.
" Tidak boleh ada lagi perasaan bahwa Freeport ini milik asing ", kata dia saat melakukan kunjungan ke Timika, Papua, Kamis (2/4).
Jonan melakukan kunjungan selama dua hari ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, ia meresmikan beberapa fasilitas untuk program pemberdayaan masyarakat lokal suku Amungme dan Kamoro, dan beberapa fasilitas lainnya. Fasilitas tersebut dibangun dengan dana kemitraan Freeport oleh lembaga pengembangan masyarakat Amungme dan Kamoro.
Sebelum meresmikan sejumlah fasilitas tersebut, Jonan memantau dengan helikopter kawasan pengendapan pasir sisa tambang atau tailing Freeport Indonesia di kawasan dataran rendah Mimika, di sisi utara kota Timika.
https://m.katadata.co.id/berita/2019/05/03/menteri-jonan-minta-masyarakat-buang-perasaan-freeport-milik-asing
Dibalik Sengketa
Berbicara Freeport di Papua bukan sekedar hitung-hitungan investasi ekonomi, melainkan merupakan simbol penjajahan ekonomi Amerika serikat di Indonesia khususnya Papua.
Selain itu, kontrak pertambangan dengan Freeport ini pula merupakan kali pertama kontrak yang menguntungkan perusahaan asing.
Karena hakikatnya cerita tentang ulah para kapitalis global yang mendorong pemerintah negaranya dalam hal ini adalah AS untuk menerapkan kebijakan imperialisme ekonomi di negara-negara sasaran, termasuk Indonesia.
Pertanyaannya apakah berani pemerintah rezim Jokowi benar berniat menendang Freeport dari Indonesia ? Ataukah justru mau mengeluarkan tambang emas yang begitu besar di Papua dari mulut buaya AS dan menyerahkannya ke sarang naga China ?
Melihat kondisi saat ini kabinet Jokowi terbelah menjadi dua bagian, sehingga pembicaraan begitu lama dengan berbagai lobi dan sekenario yaitu orang-orang yang pro China dengan orang-orang yang selama ini dibesarkan AS lihat saja kementerian ESDM.
Bahkan pertarungan dua kubu ini sangat terasa dalam perebutan berbagai proyek di dalam kementerian ESDM seperti perebutan naga proyek pembangkit listrik, kilang minyak dan lain sebagainya. Sekarang pertarungan ini sudah semakin keras karena perebutan sebuah perusahaan raksasa, Freeport Indonesia (Salamuddin Daeng).
Mengingat Freeport sendiri selama ini berperan besar bagi pasokan konsentrat, tembaga, emas, dan perak ke negara asalnya yakni AS, juga sekutu-sekutunya AS di Asia pada khususnya.
Freeport yang beroperasi dan menyumbang lebih dari US$ 16 miliki dan periode 1992-2015 di nilai gagal dalam menjalankan UU Mineral dan batubara (Minerba) sehingga kebijakan perusahaan kontrak karya oleh pemerintah Indonesia dipermasalahkan.
" Sehingga di paksa mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) jika tidak maka perusahaan ini tidak boleh lagi melakukan ekspor konsentrat atau bahan mentah "
Hal ini menunjukkan pada kita, dalam membaca Freeport ada banyak unsur-unsur kekuatan China bermain dibelakang layar. Jika ditelusuri mendalam hal ini merupakan pertarungan global antara politik AS dengan kekuatan ekonomi China.
Disisi lain penguasa suka jadi boneka menyingkirkan mereka yang kritis umat Islam yang berteriak kritis selamatkan Indonesia dari neoimperalisme dengan Islam. Kemudian digebuk dituduh anti Pancasila.
Sementara menendang Freeport yang jelas mengeruk kekayaan Indonesia, pemerintah tak ada nyalinya. Bingung masalah APBN defisit pajak rakyat dinaikkan di target harus bayar, kita rakyat Indonesia sungguh kasihan tidak bisa menikmati kekayaan sumber daya alam yang berlimpah semuanya jatuh pada komperador kapitalisme global.
Demikianlah, kapitalisme yang sejak awal menguasai Indonesia menyebabkan rakyat menderita. Mau sampai kapan kita di atur oleh sistem yang rusak dari akarnya ini. Sudah saatnya negara yang mayoritas penduduknya muslim, mengambil hukum Allah SWT sebagai pengatur di segala aspek kehidupan. Karena dengan aturan Allah SWT saja negara ini akan damai sejahtera.
Sebagaimana janji Allah SWT dalam firmanNya : " Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."
(QS Al A'raf : 96)
Wallahu a'lam Freeport
