Oleh : Wa ode Asham H.,S.pd (Komunitas Peduli Umat)
Setiap kali pemilu datang , masyarakat selalu dijanjikan perbaikan dan perubahan. Ajakan dan slogan untuk memilih caleg, capres - cawapres ramai menghias media dan jalan- jalan. Masyarakat didorong berpartisipasi menyukseskan pesta demokrasi. Namun harapan tinggal harapan, perbaikan dan perubahan yang di janjikan tak kunjung datang.
Negara kita Indonesia sudah melakukan belasan kali pemilu, tapi kesejahteraan masyarakat masih diawang- awang. Berkali - kali berganti kepemimpinan, sebanyak itu pula rakyat selalu menelan kekecewaan. Padahal pelaksanaan pemilu ini selalu menelan biaya besar, misalnya pemilu yang baru saja diselenggarakan (17/04).
” Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal 2017 sekitar Rp. 465,71 miliar. Kemudian pada tahun 2018 (alokasi) mencapai 9,33triliun. Selanjutnya 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp. 15,79 triliun. Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp. 25,59 triliun”,kata direktur jendral anggaran (Dirjen Anggaran) kementrian keuangan Askolani dalam keterangannya, Rabu (27/3/2019). Detikfinance 27/03/2019
Angka itu naik 61% dibanding anggaran untuk pemiu 2014 yang sebesar 15,62 triliun. Meskipun anggaran yang dikeluarkan itu besar namun ternyata belum bisa mengatasi persoalan dilapangan. Sebagaimana data yang disampaikan oleh KPU terkait jumlah petugas KKPS yang gugur dan sakit saat bertugas pada 17 april 2019. Data yang diupdate pada senin (22/4) pukul 16.15 WIB, menunjukan 90 petugas meninggal.
“Kemudian 374 orang sakit, (penyebabnya) bervariasi ,” ungkap ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4). Laporan KPU memperlihatkan, faktor kelelahan menjadi penyebab yang paling besar petugas sakit. Selain itu, beberapa petugas mengalami tifus dan stroke.
Arief menambahkan, jumlah yang meninggal dan sakit itu berasal dari 19 provinsi diantaranya meliputi, daerah istimewah Yogyakarta, Banten, sulawesi tenggara, jawa timur, Kalimantan timur, Sumatera Selatan dan jawah tengah. (kumparan .com)
Belum lagi adanya hoax everywhere pro rezim. Hal ini semakin memperjelas realitas bahwa sistem ini memberikan peluang bagi para sekuleristik korup haus kekuasaan untuk khianat dan curang. Realitas hari ini dan fakta sejarah pemilu yang selama ini digelar di Indonesia tidak melahirkan perubahan mendasar. Sama sekali tidak ada perubahan yang berarti dalam sistem perpolitikan Indonesia.
Walaupun sudah belasan kali pemilu dan sudah beberapa kali berganti orang atau rezim, sistem pemerintahannya tetapla sistem yang sama walaupun dengan style dan model yang beragam. Yang mana Soekarno dinamai “demokrasi terpimpin”, Soeharto “demorasi pancasila” dan Habibie hingga Susilo Bambambang Yudoyono “demokrasi reformasi”.Hal ini semakin memperjelas bahwa pemilu dalam sistem demokrasi sesungguhnya tidak bisa diharapkan sebagai jalan perubahan yang mendasar.
Sistem demokrasi yang lahir dari rahim sekularisme memiliki mekanisme untuk mempertahankan dan melanggengkan eksistensinya. Diantaranya mekanisme untuk menjaga keberlangsungan sistem demokrasi adalah dengan pemilu yang diadakan secara periodik dan diikuti oleh partai politik. Keberadaan partai politik dalam demokrasi dianggap wadah yang sangat efektif untuk kanalisasi susra perubahan agar bisa dikendalikan bahkan diarahkan.
Seperti apa yang dialami oleh bangsa kita sekarang ini. Tidak ada yang namanya kepentingan rakyat , yang ada hanyalah kepentingan elite politik dan para kapitalis. Sejarah panjang bangsa ini seharunya bisa menjadi pelajaran buat kita, bahwa tidak cukup sekedar mengganti orang, tidak akan terselesaikan masalah bila hanya mengganti rezim. Yang ada bahkan negeri ini makin terpuruk.
Sementara Allah dan rasulnya telah mengingatkan bahwa” Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan memberi keputusan yang paling baik .” ( Qs. Al An’am : 57),maka sesungguhnya perubahan sejatih akan bisa didapat ketika kita bisa melakukan perubahan yang menyeluruh dan mendasar yakni perubahan menuju kesistem yang diturunkan oleh yang maha Pencipta, maha adil dan maha sempurnah.
Perubahan penerapan sistem dari hukum buatan manusia (Demokrasi) kepenerapan sistem hukum Allah Subhanahu wa Ta’ala. Yang akan menjamin kebaikan hidupan manusia seluruhnya. Wallahu ‘alam Bishawab
