Oleh : Anisa
(Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)
Tahun ini merupakan tahun politik, dimana pada tahun ini merupakan pemilihan kembali presiden yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu telah selesai dilaksanakan pada 17 April 2019, namun pembahasan mengenai hal ini belum selesai sampai sekarang. Mengapa hal itu dapat terjadi, hal itu terjadi karena pemilu yang dilaksanakan terdapat ketidakjujuran diantara semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Ada pepatah yang mengatakan dimana sebaik-baiknya kebohongan disembunyikan pasti akan terungkap juga. Bagaimana mungkin pemimpin yang mendapatkan kekuasaan nya dengan cara yang salah dapat memimpin dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.
Begitulah banyak pihak yang mengatakan tentang pemilu yang sudah berlangsung itu, baik dari masyarakat ataupun ulama yang merupakan bagian dari masyarakat. Mereka mengatakan bahwa pemilu tahun ini penuh dengan kecurangan. Akibat kecurangan yang terjadi pada saat pemilu timbullah gerakan baru yang disebut dengan people power, dimana gerakan itu ada akibat kecewa terhadap pemilu yang sudah berlangsung dan ada untuk menghentikan kecurangan yang terjadi.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan bahwa gerakan yang dapat disebut people power adalah gerakan yang ada karena kesenjangan dalam hal ekonomi seperti krisis ekonomi, tidak adanya kebebesan berpendapat dan pemerintahan yang korup dan otoriter, dimana jika syarat-syarat itu dapat dipenuhi maka gerakan dapat disebut people power. Munculnya wacana mengenai gerakan people power ini pertama kali disampaikan oleh Amien Rais dari Partai Amanat Nasional, dimana beliau mengatakan bahwa jika terdapat bukti kecurangan pada pemilu 2019 ini maka pak Amien akan mengerahkan msasa dan melaksanakan people power. Amien Rais lebih memilih melaksanakan people power daripada menggugat hasil pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena beliau tidak percaya pada MK. (Nasional.tempo.co)
Adanya wacana gerakan people power ini menunjukkan bahwa adanya dugaan kecurangan dalam pemilu yang dilakukan oleh pihak yang terkait, dimana kecurangan itu menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi apabila dipimpin dengan mereka yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak jujur. Proses pemerintahan tidak akan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya jika rakyatnya saja tidak percaya lagi pada pemimpinnya, maka tinggal menunggu waktu kerusakan suatu negara. Gerakan people power ini diharapkan tidak pernah ada, bahkan Pak Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh mencoba untuk melakukan pembicaraan atau diskusi dengan pihak yang terkait agar dapat menahan gerakan people power, namun upaya yang dilakukan oleh Pak Jusuf Kalla tidak berhasil. (Rmol.co/25 April 2019)
Dewi Ambarwati Tanjung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melaporkan Eggi Sudjana yang merupakan calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) akibat dari pernyataan mengenai ajakannya pada orang lain untuk melakukan gerakan people power di dalam sebuah video yang tersebar pada 17 April 2019 sesaat setelah hasil hitung cepat muncul. Dewi menganggap pernyataan itu dapat berpengaruh pada stabilitas keamanan dan memecah bangsa di Indonesia, sehingga dia melaporkan Eggy Sudjana atas kasus dugaan makar dan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik. Namun menurut Eggy pernyataan yang disampaikan dalam video itu bukan untuk tujuan makar atau melawan pemerintah, hanya saja ingin menyampaikan pendapatnya mengenai adanya dugaan kecurangan dalam pemilu yang sedang berlangsung, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk dituntut karena itu merupakan kebebesan berpendapat seseorang. (Tribunnews.com/26 April 2019)
Dilihat dari permasalahan yang sedang terjadi, pertanyaannya apakah Indonesia dalam keadaan yang baik-baik saja atau tidak. Bagi mereka yang memahami situasi yang sedang terjadi ini maka dapat memahami bahwa masalah ini dapat terjadi karena sistem yang dipakai bukanlah sistem yang berasal dari sang pencipta manusia, namun sistem yang dipakai adalah sistem yang berasal dari manusia yang lemah, terbatas dan mempunyai kepentingan. Wajar saja jika masalah ini dapat terjadi, karena disistem sekarang siapapun yang memiliki kekuasaan maka dapat memiliki apapun. Dalam islam pemimpin dipilih berdasarkan syarat yang harus dipenuhi salah satunya harus memiliki kemampuan, namun disistem sekarang siapapun dapat menjadi pemimpin selama mempunyai dukungan atau suara terbanyak, baik dia punya kemampuan ataupun tidak, karena yang menang adalah mereka yang memiliki suara terbanyak.
Sistemnya adalah suara terbanyak, maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan suara terbanyak baik dengan cara yang jujur ataupun dengan kebohongan. Namun dengan kejadian seperti ini justru menunjukkan bagaimana karakter yang sebenarnya. Apakah adanya gerakan people power ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Siapapun pemimpinnya baik dia mendapatkan kekuasaannya dengan cara yang benar ataupun tidak jika berada disistem yang sekarang maka tidak akan membawa perubahan apapun. Justru dengan adanya kejadian malah akan membuka mata masyarakat bagaimana seharusnya memilih pemimpin yang benar. Pemimpin yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingannya sendiri dan yang paling utama adalah pemimpin yang mau menerapkan aturan yang berasal dari pencipta yaitu Allah Swt.
