Oleh : Ecih Ummu Aisyah
Selama lima tahun masa kepemimpinan era Jokowi-JK sangat menggencarkan proyek infrastruktur. Lalu, darimana datangnya dana yang digunakan itu?
Menurut Kemenkeu, Direktur utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) “Di Indonesia, pembangunan infrastruktur dapat dibiayai oleh APBN, maupun oleh perusahaan pembangunan infrastruktur swasta atau BUMN. Dalam pembangunan tersebut, pengadaan dan pendanaan lahan merupakan hal yang tak kalah pentingnya sebagai bagian dari proses perwujudan pembangunan infrastruktur,” jelasnya. (Jakarta, 31/07/2018)
Namun, dibalik itu semua ada kisah-kisah yang terjadi. Misalnya saja, dalam persengketaan lahan.
"Banyak aduan terkait pelanggaran hak atas kesejahteraan, khususnya yang menyangkut agraria dan sumber daya alam. Tingginya konflik agraria antara lain berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur yang jadi prioritas Presiden Joko Widodo," kata Taufan saat berpidato pada Peringatan Hari HAM Internasional 2018 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12).
Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan banyaknya program infrastruktur yang sedang dikebut oleh pemerintah. Taufan menyebut setidaknya ada 269 proyek infrastruktur yang tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Perpres Nomor 58 Tahun 2017.
Lalu, dalam hal hutang luar negeri yang makin melonjak tinggi. Bank Indonesia (BI) telah merilis data utang luar negeri (ULN) Indonesia kuartal I 2019. Dari data itu, tercatat pada kuartal I ULN Indonesia mencapai US$ 387,6 miliar atau setara dengan Rp 5.542,6 Triliun (kurs Rp 14.300). Jumat (17/5/2019)
Kemudian, masyarakat pun mengeluhkan dengan tarif infrastruktur TOL yang meningkat secara signifikan sebesar empat kali lipat atau mengalami kenaikan sebesar 400%. Begitupun juga, kenaikan terjadi pada tiket pesawat. Terlebih musim mudik sudah di depan mata, masyarakat berada pada pilihan yang sulit.
Menteri Perhubungan selaku penanggung jawab masalah negara bagian perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan “Berita baik untuk (operator) bus, apabila (tiket) pesawatnya mahal. Jadi, tidak ada lagi orang dari Surabaya ke Solo naik pesawat, (lebih memilih) naik bus,” ujar Budi di Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Namun, disisi lain saat tol mahal, menurut Menhub adanya biaya yang cukup mahal di Tol Trans Jawa lantaran proyek jalan bebas hambatan itu dibiayai oleh swasta.
"Pemerintah yang memiliki APBN itu membangun jalan-jalan ini jalan-jalan biasa untuk dilewati semua bisa. Sementara jalan tol ini kan pakai dana swasta jadi tidak harus semua, dia harus memiliki rythm. Mereka bisa memberikan batas toleransi yang tentunya harus dihitung jadi ini pilihan,"kata Menhub.
"Jadi begini ya mengenai jalan tol itu adalah pilihan. Pilihan untuk menggunakan jalur alternatif. Mereka tidak harus menggunakan tol,"ujar Menhub saat ditemui usai acara Tayo Naik LRT di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa(12/2/2019).
Dari fakta-fakta diatas, seolah-olah solusi yang diberikan oleh pemerintah tidak memecahkan sebuah permasalahan, bahkan memunculkan masalah baru. Padahal, seharusnya insfratuktur memberikan kemudahan kepada masyarakat, bukan menaikan tarif yang terkesan pemalakan karena tidak adanya pemberitahuan sebelumnya kehalayak umum terkait kenaikan tersebut. Masyarakat mengetahui kenaikan tersebut saat ia sudah berada di gerbang tol. Wallahu'alam...
