Oleh : Roychanah binti soepa'atin.
Penyelenggaraan pemilu 2019 membuat kondisi pilu, bagaimana tidak dari pendataan KPU terkait jumlah petugas KPPS yang gugur dan sakit saat bertugas pada 17 !April 2019. Data yang diupdate pada Senin (22/4) pukul 16.15 WIB, menunjukkan 90 petugas meninggal.
"Kemudian 374 orang . Kelelahan menjadi penyebab yang paling besar petugas sakit. Selain itu, beberapa petugas mengalami tifus dan stroke , jumlah yang meninggal dan sakit itu berasal dari 19 provinsi. Di antaranya meliputi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah .@kumparanews
Begitu juga sejumlah daerah mengalami kendala. Mulai dari masalah distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan kotak suara, kerusakan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dulu. Deretan kasus ini menunjukkan KPU gagal menjamin pemilu berjalan langsung.@tirto. Id
Dari berbagai peristiwa memilukan apa yang didapat rakyat? Apakah rakyat bisa berharap besar untuk mendapatkan seorang pemimpin yang diharapkan yaitu adil, jujur dan menyejahterakan?
Demokrasi memberi harapan semu
Negara yang menganut sistem demokrasi kedaulatan adalah di tangan rakyat ,dimana rakyat punya hak penuh untuk membuat hukum dan suara dianggap mewakili suara tuhan. Sementara fakta yang ada rakyat hanya dibutuhkan saat masa pemilu datang, untuk dimintai partisipasi wakilnya dipemerintahan maupun legislatif. Dalam pemilu demokrasi rakyat tidak punya pilihan alias tidak punya prioritas dalam menentukan calon pemimpin yang akan dipilih, melainkan di batasi oleh parpol. Sebab parpol sudah menyediakan para calon atau kontestan dalam proses politiknya. Kemudian setelah pemilu selesai kedaulatan riil tidak lagi ditangan rakyat, melainkan ditangan pemerintah atau penguasa dan anggota legislatif.
Jargon dalam sistem demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat hanyalah bualan murahan untuk mengelabui rakyat. Para kapitalis lah sesungguhnya yang ada di balik setiap pesta pemilu tahunan ini. Kepentingan elit politik lebih diutamakan dari pada kepentingan rakyat. Biaya mahal yang mendorong para kontestan untuk menggandeng para kapitalis untuk memuluskan mereka di kursi kekuasaan. Sehingga wajar jika terjadi kecurangan dalam demi kecurangan untuk meraih ambisi menang dan berkuasa. Lalu setelah berkuasa mereka bagi bagi kekuasaan.
Sudah menjadi tabiat dalam demokrasi, parpol bersikap pragmatis, miskin ideologi (lees ideologi) maka akan nampak sekali wajah buruknya. Sifatnya yang kapitalis liberalistik akan meminggirkan dan melupakan rakyat yang telah menghantarkannya sampai pada tumpuk kekuasaan.
Di dalam alam demokrasi semua bisa diatur dan serba mungkin , karena hukum yang ada di buat manusia yang sarat dengan syahwat kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Asas sekuler yang mendasarinya memungkinkan membuat hukum sesuai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dengan menafikan nilai agama. Kebebasan diagungkan akan melahirkan manusia tamak dan rakus. Tidak peduli membawa kerusakan ditengah masyarakat, yang hanya peduli dengan kepentingan pribadi atau golongan. Abai terhadap kepentingan rakyat dengan ingkar terhadap janji janji manisnya. Bahkan tak segan dan takut melanggar aturan sang pencipta.
Pemimpin ideal hanya lahir dari Islam
Kepemimpinan dalam Islam memiliki pandangan yang khas, karena memiliki sumber yang pasti yaitu Al Qur'an dan Hadist. Pemimpin dalam islam bertanggung jawab mengatur urusan umat dalam seluruh aspek kehidupan, sekaligus sebagai pelayan dan pelindung bagi seluruh rakyat nya. Baik muslim maupun non muslim, ia juga menjadi orang yang mewakili umat dalam pemerintahan dan kekuasaan dalam menerapkan hukum Syara'.
Kekuasaan dalam islam ada di tangan rakyat, yang artinya rakyat memilih siapa yang menjadi pemimpin mereka diantara yang terbaik,dan rakyat taat dengan pemimpin yang sudah dibaiat olehnya. Pemimpin yang sudah dipilih rakyat akan menerapkan hukum yang datang dari Allah saja yaitu Al Qur'an dan As Sunnah.
Dalam pemerintahan Islam kedaulatan ditangan Syara' dan hanya Allah yang berhak membuat hukum. Manusia tidak punya hak untuk membuat hukum. Sebab hanya Allah yang tahu tentang perkara hambaNya.
Rasulullah adalah uswah/teladan dalam menjalankan tanggungjawabnya, sungguh tidak ada teladan terbaik selain beliau. Kepemimpinan adalah amanah, titipan Allah swt. Bukan sesuatu yang di minta apalagi di kejar kejar dan diperebutkan.
Sebab dalam kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang memudahkan dalam menjalankan tanggungjawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang semakin meningkatkan pelayanan kepada rakyat.Berhati hati dalam mengambil kebijakan, bersikap adil, tidak bertindak dzalim. Bukan sebaliknya digunakan sebagai peluang untuk memperkaya dan bertindak otoriter dan sewenang wenang. Seorang pemimpin hanya mengharap pahala dari Allah bukan kekayaan dan kemewahan, seorang pemimpin harus benar benar memastikan urusan rakyat tidak terabaikan.
Rasulullah saw bersabda "sesungguhnya manusia yang paling di cintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling di benci Allah dan sangat jauh dari sisi Allah adalah seorang pemimpin yang dzalim. (HR. Turmudzi)
Jadi pemimpin ideal idaman rakyat hanya akan ada dari sistem yang berasal dari zat yang Maha Agung yaitu sistem Islam. Bukan sistem demokrasi yang penuh dengan kemunafikan ,kecurangan dan kebohongan.
Wallahu'alam bishowab.
