Oleh: Aubi Atmarini Aiza
Novelis Fiksi
Dilansir oleh kebumenekspres.com. Kamis, 18/4/2019. Seperti sudah diprediksi, proses rekapitulasi (penghitungan) suara pada Pemilihan Umum Serentak 2019 bakal berlangsung sampai malam hari. Beruntung, hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mati lampu.
Pemerintahan dalam sistem demokrasi telah abai dalam meriayah rakyat, hingga dalam pelaksanaan pesta demokrasi pun terkesan kurang persiapan baik dari kesiapan petugas KPU hingga fasilitas penunjang terlaksananya Pemilu Serentak 2019.
Pesta demokasi ini diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Seharusnya pemerintah mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkannya. Namun, faktanya persiapan tersebut kurang maksimal. Fasilitas yang kurang memadai berdampak pada kekacauan. Hal ini terus berlanjut dengan beberapa kesalahan input data di KPU.
Situasi semakin memanas tatkala masing-masing kubu baik Paslon 01 dan Paslon 02 sama-sama mengklaim kemenangan. Meskipun penghitungan surat suara belum 100% final. Bahkan dalam situasi tersebut masih juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memanipulasi data junjungan masing-masing. Melihat keadaan yang demikian membuat rakyat kecewa. Namun rakyat tidak bisa menyalahkan petugas KPU sepenuhnya. Mengingat petugas KPU juga terzalimi dalam proses pemilu, dari awal hingga akhir.
Beban kerja yang berat dengan durasi waktu kerja yang cukup lama membuat petugas KPPS mengalami kelelahan. Sungguh pemilu kali ini benar-benar menzalimi berbagai pihak. Dilansir oleh Tempo.co pada Minggu, 21/04/2019, 11:15 WIB. "Data terbaru, total 325 Panwas yang mengalami sakit, kekerasan hingga meninggal," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dihubungi.
Adanya korban yang berjatuhan dalam Pemilu 2019 akibat dari kebijakan yang hanya memikirkan materi saja tanpa berpikir dampak buruknya. Dengan dalih penghematan biaya, yang ada malah rakyat kembali menjadi korban. Inilah bentuk kezaliman nyata dari sistem demokrasi. Berikutnya dalam proses penghitungan kertas suara, disinyalir ada dugaan kecurangan.
Sistem demokrasi terbukti gagal menjaga aspirasi rakyat. Arus perubahan yang dikehendaki rakyat, seakan dihambat oleh orang-orang yang justru mengklaim dirinya paling pancasilais. Di samping itu sistem ini telah menghilangkan kepekaan para petinggi negeri. Betapa dengan kebijakan aturan Pemilu Serentak 2019 tersebut rakyatlah yang terzalimi. Korban terus berjatuhan dengan kondisi memprihatinkan. Dengan demikian, sistem demokrasi terbukti memakan korban dan harus dicampakkan.
Khilafah adalah satu-satunya solusi. Dengan aturan yang bersumber dari Ilahi, segala bentuk kezaliman tidak akan mendapatkan tempat. Untuk itu peran negara sangat penting dalam mewujudkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, sehingga harapan rakyat untuk mendapatkan pemimpin amanah akan segera tercapai.
Wallahu a'lam bishshowwab
