Oleh: Ai Nuryani
Ibu Rumah Tangga
Indonesia kembali mengalami kepiluan. Banjir bandang yang menerjang sembilan kelurahan di kecamatan Sentani, kabupaten Jayapura,Papua sabtu malam (16/3), telah memakan korban banyak dan di perkirakan terus bertambah.Data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga senin (15/3) pukul 15.00 WIB, mencatat 79 orang tewas dan 43 korban belum bisa di temukan. Lebih dari 4 ribu jiwa ter paksa mengungsi.
" Nalar publik tercederai! Di saat musibah menimpa bangsa saya,tim Jokowi berpesta pora 18 miliar uang negara, uang rakyat kecil untuk sebuah acara musik yang di hadiri hanya 2 ribuan orang", ujar nya (18/3).Apel kebangsaan ini di inisiasi pemerintah Provinsi Jawa dan telah di gelar kemarin (minggu/17/3) mulai pagi hingga siang hari di Simpang lima, Semarang.Aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai prihatin di tengah kepiluan ini,justru uang negara miliaran di hambur-hamburkan.Pigai pun membandingkan aloksi bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua." Bantuan BPBD Papua hanya 1miliar untuk rakyat Sentani Papua", jelasnya, " Tuhan jaga bangsa saya",pinta mantan komisioner Komnas HAM tersebut.
Kerusakan ini menunjukan buruknya riayah atau pengelolaan urusan masyarakat oleh negara.Negara lebih mengedepankan unsur bisnis ketimbang melayani hajat rakyat. Sudah lazim di ketahui bahwa Pemerintah daerah maupun pusat kerap tunduk pada kepentingan para pengusaha kuat.Termasuk mengalih fungsikan lahan yang semestinya menjadi kawasan bisnis atau pertambangan.
Masalahnya terjadinya bencana alam, banjir,banjir bandang,dan dampaknya bukan hanya masalah teknis tetapi juga merupakan masalah sistemis ideologis, sebabmasalahnya juga menyangkut tata ruang yang tidak di patuhi, kemiskinan yang mendorong orang menempati bantaran sungai, keserakahan yang membuat daerah hulu di gunduli,daerah resapan di tanam gedung mall demi pendapatan daerah dan memuaskan nafsu kapitalis.
Sistem anggaran yang tidak adaptable untuk atasi bencana, pejabat dan petugas yang tidak kompeten dan abai, mengadakan dan mengawasi infrastruktur, penguasadan politisi lalai mengurusi dan menjamin kemaslahatan rakyat.Semuanya itu saling terkait dan berhulu pada paham politik kapitalisme, ide mendasar bahwa semua itu di serahkan kepada mekanisme pasar dan proses demokratis dan ideologi sekuler kapitalisme.
Pemerintahlah yang bisa memobilisasi,mengkoordinasi dan memenej semua sumber daya termasuk swasta dan masyarakat untuk mencegah,mengantisipasi,menangani dan mengatasi bencana,sayangnya hal itu belum terlihat.Masyarakat yang jadi korban bencana harus menjadi korban lagi atas lemah dan tidak efektifnya penanganan bencana.
Semua itu merupakan kerusakan(fasad) yang harus di perbaiki dan kemaksiatan yang harus di taubati.Perbaikan dan taubat yang harus di lakukantidak cukup pada tingkat individu dan kelompok,tetapi juga pada tingkat masyarakat dan sistem Ideologis. Perbaikan, ikhtiar dan taubat harus di sempurnakan dengan sistem Ideologis Islam. Dan itu hanya bisa di wujudkan melalui penerapan Syariah secara menyeluruh di bawah naungan Khilafah.Inilah perbaikan, ikhtiar,dantaubatan nashuha yang harus segera dilakukan dan di wujudkan.
Wallahu’alam Bi Shawwab.
