Oleh: Ranti
Ibu Rumah Tangga
Jumat 5 April 2019 Direktur Eksekutif Indonesia Political Review mengatakan "Ketika agama dijadikan ideologi yang kuat digunakan untuk politik, sah dan boleh. Tapi, ketika agama dijadikan alat legitimasi politik ini jadi masalah".
Semua pihak hendaknya menempatkan agama pada tempat yang tepat. Agama, lanjutnya, tidak boleh dibenturkan dengan politik. Sebab tidak semua masyarakat paham terhadap agama yang di benturkan dengan politik" Wajar kalau pola pikir kita yang keliru digunakan pihak tertentu untuk politik. Ketika agama dijadikan simbol, itu akan berbahaya,”
Romo Benny Susetyo pun mengatakan, saat ini telah terjadi pembelahan di masyarakat karena urusan politik 5 tahunan. Penyebabnya karena agama dijadikan alat politik.Beny pun berujar sebaiknya agama tidak dijadikan sebagai alat untuk meyerang lawan, menghancurkan karakter karena akan merugikan khalayak luas.
Salah satu contoh, pasangan Jokowi dodo - Ma'ruf Amin menyebut alumni 212 sebagai bagian dari gerakan politik pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Persaudaraan 212 menyatakan mereka akan berjuang untuk Prabowo-Sandi karena patuh pada ulama.
Padahal aksi 212 tersebut itu untuk melawan penista agama dan seluruh pendukungnya, sehingga mampu mengumpulkan puluhan juta jiwa karena semua datang untuk membela agama bukan untuk berpolitik.
Pada sistem Kapitalis-sekuler saat ini, agama bahkan ulama sekalipun bisa dijadikan sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan. Padahal fungsi dari ulama adalah muhasabah lil hukam ( mengingatkan penguasa). Namun faktanya ulama saat ini lebih "nyaman" dijadikan sebagai alat politik dengan mengamini segala hal yang diinginkan oleh penguasa.
Dalam islam agama dan politik tidak dapat dipisahkan.Politik harus berlandaskan pada akidah islam. Dan ini hanya dapat direalisasikan jika kita menerapkan sistem negara islam dalam bingkai khilafah. Sehingga para ulama akan benar-benar berperan sebagai warosatul anbiya.
Wallahu’alam Bi Shawwab.
Ranti
Ibu Rumah Tangga
Rancaekek-Bandung
