Oleh : Qonitatun Nisa'
Pesta demokrasi telah digelar beberapa hari yang lalu. Pesta demokrasi tahun ini menghabiskan dana kurang lebih 25 T, angka 25 T bukanlah jumlah yang sedikit, ditengah hutang yang menumpuk dan mencekik negeri ini. Pemilu tahun ini pun bukan hanya menghabiskan banyak dana, tetapi juga menelan banyak korban,berita terbaru setidaknya ada 225 anggota KPPs yang meninggal dunia, dan 1470 sakit di seluruh Indonesia.
Dalam sistem demokrasi, segala cara di halalkan untuk kemenangan. Meskipun itu menyalahi aturan Allah, salahsatunya adalah membagikan uang serangan fajar. Padahal uang serangan fajar adalah terkategori sebagai suap menyuap. "Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap" [HR.Akhmad]. Masih banyak lagi kecurangan pemilu di tahun ini dan bukan hanya tahun ini kecurangan itu terjadi, kecurangan itu akan terus terjadi ketika sistem ini terus dipakai, karena asas sistem ini adalah sekularisme yakni memisahkan agama dari kehidupan.
Miris sekali, pesta demokrasi yang menghabiskan banyak dana, dan menelan banyak korban jiwa ini, belum tentu mendapatkan pemimpin yang benar benar dan takut kepada Allah. Bagaimana mau takut, kalau dalam proses pemilunya saja sudah terjadi banyak kecurangan. Sudah jelas, bahwa dia tidak takut kepada Allah.
Jargon demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maksudnya adalah, semua hukum bersumber dari suara rakyat dengan sebuah perwakilan yakni DPR, dan dalam sistem demokrasi suara terbanyaklah yang menentukan kemenangan, jadi meskipun dia baik, buruk, pintar ataupun bodoh pun jika dia memperoleh suara terbanyak, dialah yang akan menang.
Dalam sistem demokrasi konstitusi tertinggi adalah hukum buatan manusia, dalam negeri ini berupa UUD. Sudah sangat jelas bahwa sistem ini menyalahi aturan islam, dimana didalam islam konstitusi tertinggi adalah hukum Allah yakni yang tersirat dalam Al-qur'an. Sudah sangat jelas bahwa di sistem ini, hukum manusia menandingi hukum Allah.
Dalam islam, pemilihan pemimpin melibatkan rakyat tetapi dipilih untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Pemilihan pemimpin dalam islam pun tidak semua rakyat yang bisa memilih, hanya orang tertentu saja. Didalam sistem islam dibuatlah Majelis umat, pemilihan majelis umat didahului dengan pemilihan majelis wilayah yang mewakili seluruh wilayah yang berada didalam negara Khilafah. Mereka yang terpilih dalam Majelis Wilayah ini kemudian memilih anggota Majelis Umat di antara mereka. Dengan demikian, pemilihan Majelis Wilayah dilakukan oleh rakyat secara langsung, sedangkan Majelis Umat dipilih oleh Majelis Wilayah.
Didalam sistem islam, rakyat tidak bisa menjatuhkan atau memberhentikan pemimpin. Karena pemberhentian tersebut hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Madzolim karena pemimpin tersebut telah melanggar hukum syara'. Mahkamah madzolim yang berkerja sesuai syariat Allah SWT benar-benar berfungsi sebagai peradilan yang bersifat preventif dan berefek jera bagi penguasa yang lalai. Akhirnya, keseluruhan sistem politik Islam, Khilafah Islam benar-benar menampilkan performanya sebagai pelayan umat sejati.
Jadi, sungguh sangat jelas bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang rusak, sistem buatan manusia yang terbatas. Sistem yang benar adalah sistem dari Tuhan Semesta Alam yakni sistem Khilafah dengan ideologi Islam, dimana semua hukum islam akan terterapkan, dan islam akan mejadi Rahmatan lil 'alamin dalam daulah Khilafah.
Sudah saatnya kita mencampakkan sistem demokrasi, sistem yang sudah terbukti rusaknya, sudah terbukti bobroknya, karena sistem ini buatan manusia yang sangat terbatas dan sudah sangat jelas menandingi Allah. Saatnya kita bergerak menuju perubahan yang hakiki yakni dengan ikut memperjuangkn Khilafah. Semoga Khilafah segera tegak dan kita bisa merasakan hidup yang tentram dan nyaman dibawah naungan Khilafah 'ala minhaj an-nubuwwah.
