Oleh : Maryati Al Fikru
(Anggota Komunitas Menulis Asyik Cilacap)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan sebesar Rp 25,59 triliun untuk kegiatan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019. Angka ini naik 61% dibanding anggaran untuk Pemilu 2014 yang sebesar Rp 15,62 triliun.detikfinance.
Angka yang sangat fantastis,dalam pemilihan Pemimpin dalam sistem demokrasi. Namun begitu pemilihan Pemimpin dalam demokrasi ini juga rentan akan kecurangan dan juga menghalalkan segala cara untuk bisa memperoleh kursi jabatan dengan membabi buta.
Peneliti DPP Fisipol UGM, Wawan Mas'udi mengatakan, kesimpulan itu didapatkan dari analisis terhadap 7.647 percakapan terkait varian politik uang di sosial media. Analisis dilakukan 2-12 April 2019.
"Secara geografis, Jawa Barat menjadi daerah dengan densitas percakapan tertinggi terkait politik uang dengan 433 percakapan yang terjadi di Bandung, Bogor dan Bekasi," kata Wawan, Senin (15/4).
Di susul DKI Jakarta dengan 358 percakapan kemudian Jawa Timur sebanyak 222 percakapan. Tiga daerah tersebut merupakan daerah percakapan _Politik Uang_ tertinggi.
Isi percakapan tersebut antara lain; yang menyampaikan adanya praktik jual-beli suara kandidat legislatif dan juga pemberian uang dan barang.
Tak sampai di situ dalam sistem demokrasi juga lekat dengan yang namanya pembagian kekuasaan yaitu (Trias politica) produk Montesque.
Dan yang sangat memilukan dalam pesta Demokrasi kali ini hingga memakan korban jiwa.
Sedikitnya ada 91 nyawa melayang dan 374 orang jatuh sakit dan harus dirawat secara intensif di rumah sakit.
Dalam sistem demokrasi politik uang adalah menjadi hal yang lumrah,
bahkan di gadang² dalam sistem demokrasi ini politik uang adalah jurus jitu demi meraup pundi-pundi suara.
Karena memang demokrasi berasaskan sekularisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan sehingga tak mempertimbangkan hukum Syara'dlm pelaksanaan nya.
Terlebih keadaan masyarakat yang merasakan beban dan biaya hidup yang cukup berat di era kapitalis saat ini karena abainya penguasa dalam meri'ayah mereka sehingga menjadikan momen seperti ini menjadi ajang untuk berburu berbagai tawaran yang menggiurkan dari para kandidat politisi seperti amplop dan juga kebutuhan pokok yg di sebar ditengah-tengah mereka.
Padahal kepemimpinan dalam demokrasi jelas tidak menerapkan aturan Allah akan tetapi menerapkan aturan buatan manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan bahkan berdampak kesengsaraan bagi umat.
Ternyata dengan hingar bingar politik demokrasi,
pergantian rezim demi rezim bahkan dengan biaya yang amat tinggi tidak serta-merta menjadikan negeri ini maju,makmur dan sejahtera serta berkecukupan.
Nyatanya dalam kepemimpinan demokrasi sarat akan kepentingan.
Pemimpin di pilih sesuai dengan kepentingan para pemilik modal atau para kapital untuk melanggengkan kekuasaanya dalam mengeruk sumberdaya alam.
.
Demokrasi Pasti Berakhir
Saatnya Umat menyadari bahwa mereka mempunyai sistem yang Agung yaitu Khilafah.
Di dalam Khilafah pemimpin di pilih untuk menerapkan aturan Islam/hukum syara.
Khilafah tidak mengenal pembagian kekuasaan (sparating of power), sebagaimana yang diperkenalkan oleh Montesque dalam sistem negara Demokrasi. Meski demikian, kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam tetap di tangan rakyat. Khalifah yang berkuasa dalam Negara Khilafah juga tidak akan bisa berkuasa, jika tidak mendapatkan mandat dari rakyat.
Hanya saja, meski Khalifah memerintah karena mandat dari rakyat, yang diperoleh melalui bai’at in’iqad yang diberikan kepadanya, namun rakyat bukan majikan Khalifah. Sebaliknya, Khalifah juga buruh rakyat. Sebab, akad antara rakyat dengan Khalifah bukanlah akad ijarah, melainkan akad untuk memerintah rakyat dengan hukum Allah. Karena itu, selama Khalifah tidak melakukan penyimpangan terhadap hukum syara’, maka dia tidak boleh diberhentikan. Bahkan, kalaupun melakukan penyimpangan, dan harus diberhentikan, maka yang berhak memberhentikan bukanlah rakyat, tetapi Mahkamah Mazalim.
Maka hanya Sistem inilah yang mampu mengembalikan hak umat dan melanjutkan kembali kehidupan Islam
dalam naungan Daulah Khilafah.
Untuk mewujudkan Islam Rahmatan Lil'almin
Wallahu a'lam bishowwab.
