Oleh : Anindiya Niken
Pesta Demokrasi di Negara berflower ini telah usai. Yes, Tepatnya pada tanggal 17 April 2019 Pemilu serentak diadakan yang dimana ada 2 paslon presiden dan wapres yang akan dipilih oleh rakyat untuk bertanding dalam kancah perpolitikan menjadi pemimpin Negara. Sistem Demokrasilah yang dipilih dalam pemilu yang diselenggarakan tersebut. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka setidaknya 5 tahun kedepan. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 266,91 Juta Jiwa (Databoks.co.id 4/1/2019) dengan jumlah penduduk sebesar itu masyarakat Indonesia menggantungkan nasib nya kepada penyelenggaraan pemilu ini.
Proses Quick Qount dari berbagai lembaga survei pun dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persentase kemenangan atas masing – masing paslon dan masing-masing paslon pun memproklamirkan bahwa mereka menang dan maju menjadi pemimpin negara. Dari hasil quick qount 6 lembaga survei seperti Litbang Kompas, Indo Barometer, LSI Denny JA, Median, Kedai Kopi dan CSIS, paslon 01 Jakowi-Ma’ruf unggul. Sementara itu, berdasarkan real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon 02 Prabowo-Sandi unggul (CNN Indonesia 18/4/19).
Tidak berhenti pada perbedaan hasil quick qount, kekacauan pada Pemilu 2019 terlihat, yaitu dari keterlambatan logistik yang terjadi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Akibatnya, ada 11 kecamatan yang terancam tidak bisa mencoblos. Sementara di TPS 42 Desa Jenetalasa, Pallangga, Kabupaten Gowa, pemilihan terpaksa dihentikan. Penyebabnya, ada surat suara yang sudah tercoblos nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf (tirto.id). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, akan mendalami temuan surat suara tercoblos di beberapa lokasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kisruhnya pemilu 2019 membuktikan bahwa rakyat tidak bisa berharap bahwa pemilu benar-benar menjadi sarana untuk melakukan perubahan yang adil dan jujur. “Orang-orang yang memberikan Vote (suara) tidak menentukan hasil dari pemilu. Namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil dari pemilu” Joseph Stalin, Pemimpin Uni Soviet. Sehingga, Ada nya kecurangan – kecurangan yang terjadi kepada keberpihakan kepentingan pribadi atau sekelompok golongan membuat kelemahan sistem demokrasi ini semakin terlihat. Demokrasi hanya akan berpihak pada penguasa yang akan melanggengkan penjajahan secara sistematisnya dalam segala aspek (Politik, ekonomi maupun budaya).
Inilah buah dari diterapkannya politik ala demokrasi-kapitalis yang banyak menimbulkan kerusakan, kecurangan, ketidakadilan dan ketidak jujuran. Sistem Demokrasi sekular saat ini selalu melahirkan pemimpin yang tidak adil alias fasik dan zalim, sebab sistem demokrasi sekular memang tidak mensyaratkan pemimpin atau penguasanya untuk memerintah dengan hukum Allah SWT, saat penguasa tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, jelas dia telah berlaku zalim, sebagaimana Allah Katakan dalam Firman Nya “Siapa saja yang tidak memerintah dengan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah pelaku kezaliman” (TQS Al-Maidah 5 :5)
Berbeda halnya dalam pandangan Islam, Politik adalah mengurusi/meriayah urusan umat dengan syariah Islam. Sebagai sebuah ideologi, Islam mengatur semua aspek kehidupan termasuk didalamnya adalah sistem politik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang akan bernilai pahala ketika kita mengikutinya. Selain itu ketika Islam diterapkan secara sempurna dan total maka umat akan merasakan kesejahteraan di dalamnya. Hal ini telah terbukti ketika Islam diterapkan dari masa Rasulullah Saw, para Khulafaur Rasyidin kemudian dilanjutkan oleh Kholifah-kholifah setelahnya hingga ke-khilafahan terakhir di Turki. Walhasil, hanya dengan diterapkannya Ideologi islam sajalah maka umat akan mendapatkan kesejahteraan yang hakiki, dan akan memberikan harapan nyata, bukan kesejahteraan semu seperti yang ditawarkan oleh ideologi Kapitalisme-sekuler termasuk didalamnya sistem politik demokrasi.
Wallahu'alm bishowab
