Oleh: Reni Rosmawati
Member Akademi Menulis Kreatif
Akhirnya presiden Jokowi memanggil CEO Bukalapak Achmad Zaky untuk menyelesaikan masalah yang bermula dari Cuitan Zaky yang menjadi kontroversi atas mencuatnya #UninstallJokowi yang merupakan buntut panjang dari #UninstallBukalapak.
Dalam pertemuan itu, CEO Bukalapak Zaky meminta maaf secara langsung mengenai cuitannya terkait dana riset dan pengembangan Indonesia yang kecil dibanding negara lain. Usai pertemuan itu, presiden Jokowi juga meminta masyarakat menghentikan gerakan #UninstallBukalapak alias menghapus aplikasi Bukalapak. Calon presiden petahana itu mengaku tidak marah dengan Zaky. Presiden Jokowi meminta Zaky lebih bijak dalam bertindak.
Pernyataan presiden Jokowi itu dibenarkan oleh Sekretaris Tim Petahana Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto yang menyatakan bahwa presiden Joko Widodo sekaligus calon presiden no 01 tak takut dengan gerakan #UninstallJokowi yang sempat menjadi trending topic dunia. Sekretaris jenderal PDIP itu menegaskan bahwa presiden Jokowi sangat mengapresiasi karya Zaky yang mampu membangun perusahaan penyedia wadah transaksi. Jual beli online alias Market place. Terlebih Bukalapak saat ini menjadi salah satu Unicorn Indonesia.
Gerakan #UninstallJokowi adalah bentuk kekecewaan rakyat terhadap rezim Jokowi dan kebijakannya. Sebagaimana yang kita ketahui selama ini, bahwa kebijakan yang diambil presiden Jokowi tidak ada satupun yang memberikan maslahat bagi umat. Semua kebijakan rezim Jokowi dinilai lebih pro kepada asing dan aseng, hal ini terbukti dengan rezim yang gemar impor, salah satu yang sering di impor rezim Jokowi adalah beras, gula, garam dan daging sapi. Padahal itu semua bisa di hasil kan secara swasembada pangan di dalam Negeri bila pemerintah mau. Contoh lain yang menohok adalah perpanjangan izin usaha Freeport hingga 2014 dengan dalih perusahaan itu diambil alih oleh BUMN yakni Inalum. Selain itu, di sektor Migas (minyak dan gas) lebih banyak dikelola perusahaan asing, hal ini terbukti dengan adanya peraturan menteri th 2018 yang tidak mewajibkan Pertamina sebagai BUMN yang wajib mengelola bekas migas yang habis kontrak. Namun lagi-lagi dikelola oleh perusahaan asing.
Ketika semua nya sudah diberikan kepada asing, alhasil tingkat kemiskinan semakin besar, susahnya mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang ada diperuntukan bagi para tenaga kerja asing. Padahal sewaktu kampanye dan sebelum terpilih menjadi Presiden tahun 2014 silam presiden Jokowi telah banyak memberikan janji akan membawa Indonesia menuju kesejahteraan, menghapuskan kemiskinan, lebih pro kepada rakyat ke timbang kepada asing. Namun nyatanya itu hanya omong kosong belaka. Ini sangatlah jelas membuktikan bahwa rezim ingkar janji.
Fakta-fakta lain, seperti pembubaran ormas tanpa alasan yang mendasar, mengkriminalisasi Islam beserta ajarannya seperti Syariah dan Khilafah juga simbol-simbol Islam seperti Contoh pembakaran bendera Al-Liwa dan Ar-Raya oleh oknum Banser di Tasik dan malah membiarkan pelakunya bebas adalah bukti bahwa rezim represif anti Islam.
Melihat Fakta #UninstallJokowi Mendunia, ini adalah pertanda rakyat sudah merana dibawah kepemimpinannya yang bobrok dan rusak akibat diterapkannya sistem Demokrasi yang memunculkan kemudharatan bagi umat karena tidak berlandaskan keimanan dan jauh dari syariat Allah SWT. Kebobrokan sistem Demokrasi ini telah nampak dalam berbagai lini kehidupan. Paham sekularisme yang diusung Demokrasi menjauhkan umat dari Islam dan ajaran-Nya, alhasil manusia tidak mempunyai arah pandang yang benar mengenai kehidupan. Dan muncullah manusia yang tamak dan serakah, yang mendewakan dunia. Disisi lain paham kebebasan yang di anut Demokrasi telah nyata membawa umat menuju kebebasan tanpa batas, yang akhirnya membawa umat kepada kehancuran.
Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kepemimpinan dalam Islam. Karena kepemimpinan Islam tegak diatas landasan iman dan siap menegakan hukum-hukum Allah SWT. Hukum Allah inilah yang akan menjamin kemuliaan dan kesejahteraan seluruh umat manusia.
Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini. Pemimpin dalam Islam (Khalifah) adalah pemegang mandat Allah SWT untuk mengemban amanah. Itulah sebabnya Khalifah akan sangat berhati-hati dan teliti dalam mengambil suatu kebijakan. Karena kebijakan yang diambil harus membawa maslahat bagi umat dan tentunya sesuai dengan tuntunan Syariat-Nya.
Umat Islam tidak berdaya tanpa seorang Khalifah, karena Khalifah dapat memimpin umat untuk menentukan keputusan, memelihara dan menjaga umat. Serta menghakimi dengan adil di tengah-tengah umat. Alhasil akan tercipta ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan.
Namun hal itu semua tidak akan terjadi tanpa diterapkannya Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah ala minhaj an-nubuwwah. Maka dari itu sudah saatnya kita kembali kepada syariah dan khilafah dan menenggelamkan sistem yang ada saat ini yang sudah jelas nyata hanya membawa kemudharatan dan kehancuran bagi umat.
Wallahu ‘alam bi ash-shawab
