Oleh: Fatimah (Siswi SMP Negeri 1 Rancaekek)
Penahanan Dhani membuat Jokowi tidak hanya menghadapi Prabowo-Sandi dan para pendukungnya. Jokowi juga harus menghadapi perlawanan kelompok-kelompok seniman, artis, pejuang kebebasan berpendapat, dari dalam dan luar negeri. Mereka tidak sepakat bila ekspresi dan kebebasan berpendapat harus dipasung.
Saya tidak setuju memenjarakan ide, gagasan dan wacana. Keberhasilan reformasi yang bisa dibanggakan salah satunya adalah kebebasan berpendapat dan berpikir. Agar bangsa kita menjadi cerdas.
Auto kritik Cak Imin ini sangat menohok. Tidak tertutup kemungkinan banyak suara serupa di kalangan internal TKN, maupun pendukung lainnya. Blunder besar memenjarakan Dhani, pemeriksaan Rocky dan akumulasi puluhan blunder lainnya, kini menjadi ancaman besar bagi Jokowi untuk mempertahankan kursi kepresidenan.
Ahmad Dhani Prasetyo menilai hak kebebasan berpendapat di Indonesia sudah hilang
"Kalau saya sampai dihukum, berarti tidak ada lagi kebebasan berpendapat, tidak ada perlindungan untuk berpendapat. Benar presiden kita, banyak politisi sontoloyo," kata Dhani
Ahmad Dhani mengklaim dirinya tidak layak menerima hukuman dalam kasus ujaran kebencian dengan alasan negara menjamin kebebasan berpendapat.
Dhani menambahkan, tuntutan untuk dia seharusnya juag tidak lebih berat dari yang disampaikan jaksa di sidang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait perkara penistaan agama.
Ketika Ahok menjadi terdakwa kasus penistaan agama, hakim akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun bui untuk Ahok.
"Masa tuntutan [untuk] Ahmad Dhani lebih berat dari Ahok. Jika iya, maka jelas negara ini enggak punya hukum, jelas negara ini rusak. Hukumnya sontoloyo," kata Dhani.
Sementara itu, Ali Lubis, salah satu kuasa hukum Dhani, mengaku optimistis bisa memenangkan sidang kasus ujaran kebencian di PN Jaksel. Dia mengklaim bisa membuktikan bahwa twit dari Dhani tidak mengandung unsur ujaran kebencian.
"Dari fakta-fakta kemarin, termasuk keterangan saksi dan ahli, semua sudah kita buktikan, bahwa tidak ada unsur-unsur itu. Bahkan ahli bahasa dari pihak jaksa penuntut, mengatakan bahwa twit Dhani itu pendapat, bukan ujaran kebencian," ujar Ali
Berdasarkan fakta diatas, tudingan pemerintah sebagai rezim represif bukan tanpa bukti. Nyaris banyak partai yg dijebloskan ke penjara hanya karna mereka lugas menyampaikan kritik. Sementara banyak kawan sekubu yg lolos dari jerat hukum padahal jelas melanggar hukum.
Sikap anti kritik dan represif menunjukkan bahwa politik dalam demokrasi memang semata ditujukan untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan harap bahwa pemerintahan demokrasi akan mampu melayani dan mengurusi rakyat.
Solusi satu satunya adalah hanya dengan hadirnya rezim pelaksanaan sistem kehidupan islam, khilafah islam. Hanya sistem politik dan kepemimpinan Islam yg benar benar tegak untuk mengurusi kepentingan umat, yakni dengan menegakkan hukum hukum islam secara kaffah dan membuka ruang pada umat untuk mengawal pelaksanaannya melalui mekanisme muhassabah atau mengkritisi penguasa sesuai tuntunan hukum hukum syara. Lebih dari itu, khilafah adalah ajaran islam yang diwajibkan Allah swt kepada kita semua.
Wallahualam Bi Shawwab.
