Oleh : Sulastri
( Pemerhati Umat dan Anggota Majelis Kajian Islam Kaffah)
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengubah format debat tanpa adanya kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua dengan tema energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.
“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi, kami pun siap mengikutinya apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas jubir”, kata Jubir BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi. Liputan6.com. Jakarta, Minggu 20/01/2019.
Sebelumnya komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama hasilnya pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.
Demikian dengan anggota tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Jokowi-Ma’ruf, menyambut baik pula langkah KPU tersebut. Mereka mengklaim dari pihaknyalah yang mengusulkan hal tersebut.
Dalam sistem demokrasi, untuk memikat hati rakyat agar terpilih dalam kontes pemilihan Capres-Cawapres memang menggunakan 1001 cara mulai blusukan ke pasar pasar, masuk ke pemukiman warga yang terpencil sampai masuk got. Selain itu, debat Calon Presiden dan Wakil Presiden pun sebenarnya adalah ajang untuk memikat hati rakyat. Siapa yang paling piawai menjawab pertanyaan dari host, dia yang akan mendulang nilai yang baik dan menurut mereka ini akan sangat mempengaruhi banyaknya perolehan suara dalam pemilu nanti.
Dalam debat yang akan diadakan 5 kali ini mengusung tema yang berbeda, yang nantinya akan dinilai oleh tim panelis. KPU optimis langkah ini akan mujarab dalam perubahan pemerintahan 5 tahun ke depan karena hasil dari pemikiran Capres dan Cawapres.
Dalam demokrasi untuk memilih pemimpin seperti ajang pemilihan artis Idol. Ceremonialnya untuk penerapannya ternyata sangat saja jauh panggang dari api, artinya jauh dari harapan.
Tidak kah kita menengok ke belakang ketika Capres Cawapres Jokowi- JK mendaftar di KPU, 19 Mei 2014 yang lalu pun sudah merinci visi misi dan program kerja setebal 41 halaman. Itu pun dapat didengar pada debat Capres dan Cawapres, harusnya kita bisa menilai benarkah Indonesia akan dijadikan negara hebat, kuat dan bermartabat? ataukah itu hanya sekedar pemanis untuk menarik simpati rakyat saja atau rakyat kembali dibalas dengan air tuba setelah memberi susu dalam pemilu ?
Jawabannya seharusnya bisa di terka umat. Sejatinya banyak program yang abai terhadap kebutuhan umat. Visi misinya jauh dari aspek Aqidah Islam tidak terucap rencana menerapkan Syariat Islam sebagai kewajiban dari Allah subhanahu wa ta’ala yang menciptakan mereka. Justru mereka menganggap Syariah sebagai dagangan yang kurang laku di pasaran dan tidak aspiratif untuk semua golongan.
Dengan fakta dan realita yang sudah jelas terlihat di depan mata, semua janji yang dilontarkan hanyalah tinggal janji. Seharusnya ini bisa membuka mata setiap orang bahwa pergantian rezim bukanlah obat mujarab untuk membebaskan negeri ini dari keterpurukan, khususnya bidang ekonomi tidak ada seorangpun Presiden Indonesia yang sanggup melepaskan Negeri Ini dari carut-marut berbagai persoalan yang membelit bangsa, pergantian rezim juga tak kunjung memperbaiki kualitas penegakan hukum di tanah air.
Karena itu induk persoalan yang kita hadapi bukanlah sekedar siapa yang memimpin negeri ini. Tetapi lebih jauh lagi apa yang diterapkan di dalamnya, kini kita menyaksikan penelantaran Syariah Islam dan pemberlakuan Ideologi Kapitalisme. Bercokolnya Ideologi Kapitalisme telah menempatkan Negara di bawah kekuasaan korporasi dan uang adalah ujung tombaknya.
Ini jelas akan jauh berbeda jika sistemnya Islam dan pemimpin yang memimpin adalah orang yang sholeh, jujur dan paham Islam. Dengan menerapkan Syariah Islam akan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan akibat sistem sekuler. Di dalam Islam seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan apalagi jika sampai berani menipu rakyatnya. Seperti dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam “tidaklah seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah untuk mengurus rakyat lalu mati dalam keadaan menipu mereka kecuali Allah akan mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari Ma’qil Bin Yasar radhiallahu’anhu).
Dalam hadis lain pun dinyatakan “Siapa saja yang ingin menjadi wali (menguasai) seseorang nanti pada hari kiamat akan didatangkan lalu ditegakkan di atas jembatan jahanam, apabila ia berbuat baik ia selamat, apabila ia berbuat jahat atau curang, jembatan itu akan terbelah lalu ia terlempar ke dalam jahanam selama 70 tahun sedangkan jahanam itu gelap gulita”.
Hadis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam benar-benar suatu amanah yang tidak bisa diremehkan. Apalagi sampai berani zolim kepada rakyatnya, ini tidak terlepas dari pelaksanaan syariat Islam yang mengontrol dan menjadi dasar dari segala kebijakan yang diambilnya.
Demikian pula seorang pemimpin di dalam Islam ada kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin salah satunya adalah mampu. Mampu dalam hal fisik sehat, tidak sakit, dan lain-lain dan mampu serta sanggup menerapkan syariat secara Kaffah.
Di dalam Islam pula, akan memerlukan pemimpin yang bersih karena pengangkatannya tidak menggunakan politik uang seperti hari ini. Mekanisme pemilihan pemimpin sangat simpel dan tidak ribet ini berbeda dengan hari ini memilih pemimpin lima tahun sekali yang membutuhkan biaya yang sangat besar, pemimpin dalam Islam akan bertahan sampai ia meninggal atau sampai sudah tidak mampu lagi memimpin.
Walhasil pemimpin dengan sistem Islam akan menjadikan pengaturan urusan umat diselenggarakan dengan merujuk kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala turunkan menjauhkan dari kepentingan dunia, yaitu kepentingan pribadinya atau kepentingan orang lain yang mendukungnya.
Wallahu A’lam Bishawab
