Oleh Nanik Farida Priatmaja, S.Pd
Tersedianya transportasi dan infrastruktur yang memadai pastinya sangat didambakan oleh setiap warga negara. Pasalnya transportasi dan infrastruktur akan berdampak terhadap perputaran perekonomian sebuah negara. Pembangunan infrastruktur oleh negara menjadi hal yang dianggap sangat penting sehingga menghabiskan dana yang cukup menguras APBN hingga menambah hutang negara. Namun sayang, pembangunan infrastruktur yang diklaim pemerintah ternyata tak banyak memberi manfaat bagi seluruh rakyat. Karena tak semua rakyat menikmati hasil dari pembagunan infrastruktur. Misalnya pembangunan jalan tol yang kini tarifnya selangit yang menguras kantong pengguna jalan.
Sungguh sangat lucu, menjelang pilpres 2019 ini kubu petahana mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur adalah hasil kerja nyata Paslon petahana. Sehingga memunculkan statemen-statemen "jangan pakai jalan tol jika tak mendukung Paslon petahana".
Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah Umar Hasyim mengatakan, pernyataan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'aruf Amin adalah lucu dan berlebihan. Menurut Umar, pembangunan jalan bebas hambatan di Jawa Tengah sudah digagas sejak era Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto. "Pada waktu itu saya anggota Dewan di provinsi, jadi saya tahu persis konsep tentang jalan tol. Kemudian dilanjutkan para peganggantinya sampai sekarang," kata Umar. (Kompas.com, 3/2/2019).
Upaya meraih suara dalam kampanye rupanya telah memunculkan hal-hal yang tak layak dilakukan. Salah satunya mengklaim keberhasilan pembangunan infrastruktur oleh paslon petahana. Padahal pembangunan infrastruktur termasuk capaian yang sudah seharusnya dilaksankan oleh penguasa dalam rangka upaya membangun negeri dan meningkatkan perekonomian sebuah negara. Bukan hal aneh dalam sistem demokrasi menghalalkan segala cara demi meraih suara terbanyak. Karena konon katanya suara rakyat suara Tuhan dan kelak akan menguasai negeri ini dengan aturan buatan manusia.
Faktanya infrastruktur di negeri ini hanya dinikmati rakyat tertentu. Karena pembangunannya hanya di wilayah yang diprediksi mampu menarik minat investor ataupun memuluskan bisnis kapitalis dan para cukong semata. Sungguh miris, disaat rakyat sangat membutuhkan infrastruktur yang mudah, murah dan berkualitas namun tak mampu menikmatinya akibat tak adanya pengelolaan yang tepat oleh negara. Negara tak mampu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Sangat berbeda dengan negara Khilafah yang menjadikan Al Quran, hadist, qiyas dan ijma' sebagai sumber hukum. Meriayah rakyat dengan sebaik-baiknya adalah prioritas utama penguasa negara Khilafah. Khilafah akan menjamin kesejahteraan setiap warga negara baik sandang, pangan dan papan termasuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas, mudah dan gratis. Infrastruktur dalam sistem khilafah akan dikelola negara dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh rakyat. Keberadaan infrastruktur memang sangat berpengaruh dalam menunjang perekonomian negara. Sehingga pengelolaannya seharusnya ditangani sendiri dengan tepat oleh negara, bukan diserahkan kepada swasta, individu ataupun pihak asing. Pembangunan infrastruktur negara khilafah termasuk kewajiban negara dalam rangka meriayah rakyat sehingga Kholifah ataupun calon Kholifah pun tak akan menjadikan klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur saat menjelang kampanye dalam rangka meraih suara terbanyak. Karena dalam sistem khilafah tak menjadikan suara terbanyak sebagai suara Tuhan.
Wallahu'alam Bishowab
