Oleh: Ai Hasanah (Ibu Rumah Tangga)
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menghadiri silaturahmi Jokowi dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah (PPJT di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2/2019).
Hendrar hadir sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Semarang. Hendrar naik ke atas panggung sebelum Jokowi hadir di lokasi acara kemudian mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Di sini ada yang pernah lewat tol?" tanya hendrar.
Hendrar lantas bertanya soal waktu tempuh dari Semarang ke Jakarta ketika melalui jalan tol. Sebagian pengusaha yang hadir menjawab sekitar 5 jam.
Dia kemudian juga bertanya waktu tempuh Semarang ke Surabaya jika lewat tol. Sejumlah pengusaha yang hadir menjawab sekitar 3 jam.
Politikus PDIP itu menyatakan keberadaan jalan tol yang sudah menyambung dari Jakarta sampai Surabaya itu karena kerja keras Jokowi selama empat tahun terakhir.
"Disampaikan ke Saudaranya di luar sana. Kalau tidak mau dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol," kata Hendrar.
Pernyataan yang dilontarkan beliau selaku wali kota semarang sekaligus politikus PDIP sungguh sangat lucu dan berlebihan.
Berlebihan karna faktanya Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah Umar Hasyim mengatakan bahwa pembangungan jalan bebas hambatan di Jawa Tengah sudah digagas sejak era gubernur Jawa Tengah, Mardianto.
"Pada waktu itu saya anggota Dewan di provinsi, jadi saya tahu persis konsep tentang jalan tol. Kemudian dilanjutkan para peganggantinya sampai sekarang," kata Umar di Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019).
Lucunya justru seharusnya bukan hanya berapa lama jarak tempuh yang mereka perhatikan melainkan besarnya biaya yang harus rakyat bayar untuk menggunakan jalan tersebut justru lebih harus diperhatikan, tidak sadarkah mereka bahwa rakyat telah menjadi korban selama ini.
Tarif tol dinilai terlalu tinggi bagi para pengemudi truk.
Bahkan, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita telah meminta PT Jasa Marga untuk menurunkan tarif tol Trans Jawa. Pasalnya, untuk truk yang menggunakan tol dari Jakarta ke Surabaya tarifnya bisa mencapai jutaan rupiah.
"Kan truk itu totalnya sampai Rp 1,5 juta itu ke Surabaya, kalau ukuran truknya makin besar lagi bisa sampai Rp 2 juta, mahal bener itu," kata Zaldy seperti di detikFinance, Senin (28/1/2019).
Membangga-banggakan Jalan tol sebagai infrastruktur berbayar, di klaim keberhasilan rezim dlm kampanye, padahal itu justru bentuk kezhaliman penguasa.
Seharusnya kita mengacu pada kepemimpinan yang disertai dengan sistem pemerintahan islam, faktanya hakekat infrastruktur adalah layanan publik yang wajib disediakan negara untuk kemudahan akses transportasi masyarakat dalam mengangkut produksi maupun penumpang, secara gratis tanpa berbayar. Itulah pentingnya sistem khilafah yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa mendzalimi rakyat.Bukan malah dijadikan ajang elektabilitas yg dipaksakan.
Wallahu’alam bi shawwab.
