Oleh: Yusi Wulandari (Member Akademi Menulis Kreatif)
Sudah menjadi rahasia umum, kekuasaan dalam demokrasi merupakan jalan bebas hambatan bagi para penguasa untuk mengumpulkan kekayaan melalui korupsi. Dan kita sebagai rakyat sering disuguhkan dengan berita-berita korupsi baik melalui media cetak maupun media elektronik terkait pejabat yang terjerat kasus korupsi.
Diantaranya kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi yang dikecam banyak pihak. Bukan tanpa sebab, kader PDI Perjuangan itu diduga telah merugikan negara dengan angka yang fantastis dari praktik haramnya tersebut, yakni Rp 5,8 triliun. Masih dari sumber yang sama, data KPK menyebutkan bahwa korupsi di daerah bisa mencapai 40 persen.(Jawapos,08/02/2029)
Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para kader-kader parpol pengusung demokrasi, menunjukkan hakekat Demokrasi itu sendiri dan jerat-jerat demokrasi telah membuat manusia lupa diri bahwa jabatan adalah amanah yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.
Korupsi seolah sudah melekat dan mendarah daging dengan para pejabat, baik dari tingkat kelas teri yang nilai korupsinya ratusan ribu rupiah sampai kelas kakap yang nilai korupsinya triliunan rupiah. Tentu saja ini sangat merugikan negara. Alasan mereka pun beragam kenapa mereka melakukan korupsi, mulai dari lemahnya iman, untuk mengembalikan modal kampanye yang sudah mereka keluarkan, mahalnya kebutuhan hidup, dan lain-lain.
Kondisi seperti ini seharusnya membuat ummat sadar tentang kebobrokan demokrasi dan muncul keinginan untuk mencampakkannya. Bukan justru kembali berharap demokrasi akan bisa membenahi masalah yang ada.
Jika ummat masih berharap dengan jalan demokrasi mampu menyelesaikan setiap permasalahan, termasuk kasus korupsi, ini sama halnya ibarat kata pepatah bagai pungguk merindukan bulan. Mengharapkan sesuatu tanpa kepastian yang jelas. Karena sejatinya demokrasi itulah yang melahirkan pejabat-pejabat korup dan serakah.
Semboyan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan ilusi demokrasi yang harus diberangus hingga ke akarnya. Karena fakta yang terjadi justru dari korporasi, oleh korporasi dan untuk korporasi. Ya sejatinya demokrasi hanya menguntungkan para kapital bukan rakyat. Rakyat dalam demokrasi hanyalah tameng bagi para kapital untuk meraih tujuan mereka dalam mengeruk kekayaan.
Islam yang merupakan akidah ruhiyah dan akidah siyasiyah memberikan solusi jitu dan tuntas bagi permasalahan hidup manusia, tak terkecuali dengan masalah korupsi ini.
Islam memandang bahwa korupsi adalah tindakan yang tercela yang merugikan orang banyak, merugikan negara dan melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Sehingga pelakunya harus dihukum dengan hukuman yang berat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan didalam syariat Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.
Hukum Islam akan mampu membuat efek jera baik bagi para pelaku maupun yang tidak melakukan agar tidak mengikuti perilaku yang melanggar hukum bahkan merugikan semua pihak.
Namun syariat Islam ini tidak akan bisa dijalankan didalam sistem demokrasi karena sistem Islam dan sistem demokrasi berlawanan dan tak kan mungkin bisa disatukan. Syariat Islam hanya akan bisa diwujudkan dalam sistem yang telah dicontohkan oleh Rosulullah dan penerusnya yaitu para Kholifah selama empat belas abad lamanya hingga orang-orang kafir menghapuskannya dan menjauhkannya dari ummat Islam sehingga banyak dari ummat Islam tak menyadari bahwasanya Islam pernah memimpin dunia.
Saatnya ummat Islam kembali memperjuangkan tegaknya dienul Islam yang akan membawa Rahmat bagi seluruh alam semesta.
Wallahu A'lam
