Oleh : Maryatiningsih (Ibu Rumah Tangga)
Sistem sekuler demokrasi yang di elu-elukan negeri ini, selalu menampakkan kebobrokan aturan dan ide-idenya.Kedzoliman kebijakan rezim tak kunjung berhenti meski jelas merugikan dan menyengsarakan rakyatnya. Entah sadar atau tidak bahwasanya dalam sistem ini semua kebijakannya selalu menguntungkan asing. Meski salah kebijakannya, haram untuk dikritik.
Di lansir dari TRIBUN MEDAN .COM. Said Didu mengungkapkan alasan kenapa dirinya di pecat dari PT Komisaris Bukit Asam(PTBA). Sesuai keputusan RUPSLB PTBA Said Didu diberhentikan sebagai Komisaris PTBA dengan alasan sudah tidak sejalan dengan pemegang saham Dwi dan Warna (Menteri BUMN), (28/12/2018).
Beredar kabar bahwa Said Didu diberhentikan dari posisi Komisaris PTBA. Dia diberhentikan sekitar 5 menit sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Bagi mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini, kemerdekaan berpendapat jauh lebih penting dari jabatan.
Kebebasan berpendapat hanya berlaku apabila sesuai dengan sistem ini saja, jika bertentangan, sekalipun benar tetap menjadi salah, maka kasus pemecatan Said Didu yg keras mengkritik kebijakan rezim soal freeport menjadi salah satu bukti rusaknya sistem demokrasi dan sistem ekonomi neoliberal.
Jika seorang Said Didu saja di perlakuan semena-mena, apalagi rakyatnya yang tidak tahu menahu masalah politik ekonomi dan politik lainnya. Kedzaliman ini tidak bisa di biarkan lebih lama lagi, karena bisa semakin hancur negeri ini.
Setelah berbagai problematika yang di alami masyarakat maka saatnya kita rapatkan barisan untuk bangkit. Kembalilah kepada Islam kaffah, karena sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat hari ini adalah sistem khilafah yang akan menerapkan sistem ekonomi Islam, termasuk dlm pengurusan harta-harta kekayaan milik umat sesuai dg syariat. Hanya sistem Islam yang terbukti menyejahterakan dan menjauhkan umat dr segala bentuk penjajahan. Wallohualam bishowab.
