Oleh: Surfida, S.Pd.I (Praktisi Pendidikan)
Sungguh miris dengan kondisi rezim sekarang, rakyat dibungkam dan tidak boleh bersuara untuk mengkritik kebijakan yang di terapkannya. Jika rakyat bersuara disebut menentang pemerintah dan jabatannya akan menjadi taruhan. Ia akan dimutasi, bahkan dipecat.
Misalnya yang dialami oleh Muhammad Said Didu. Sebagaimana dilansir dari Tribun-Medan.com, " Sesuai keputusan RUPSLB PTBA hari ini saya diberhentikan sebagai Komisaris PTBA dengan alasan, saya sudah tidak sejalan dengan pemegang saham Dwi Warna (Menteri BUMN)," kata dia di akun @saididu, Jumat (28/12/2018). Said Didu dipecat sekitar lima menit sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Pemecatan di lakukan karena Said Didu mengkrtisi tentang pembelian saham PT Freeport oleh pemerintah melalui PT Inalum. Menurut Said Sidu ada potensi menimbulkan permasalahan bagi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dalam jangka pendek. Untuk membeli 51% saham Freeport, Inalum sudah utang US$ 4 miliar. Lalu Inalum akan pinjam lagi untuk membangun smelter dan tambang bawah tanah. Dengan kondisi seperti ini, pada 2019 Inalum berpotensi mengalami kesulitan keuangan,". Transaksi pembelian 51% saham tersebut cenderung menguntungkan Freeport McMoRan. Said juga menguraikan keuntungan yang didapat oleh PT Freeport: Mendapatkan kepastian operasi hingga 2041, dapat uang tunai US$ 4 miliar dari penjulan 51% saham, mendapatkan kepastian pengelolaan tamban, mendapat kepastian pajak, denda atas kerusakan lingkungan hidup tidak dikenakan. "Sementara, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan keuntungan maksimal dari pembelian Freeport. Jadi kita jangan euforia sesaat saja," kata Said.(CNBC. Indonesia, 29/12/2018).
Atas kritikannya tersebut, menteri BUMN, selaku pemegang saham Dwi Warna, Rini Soemarno memecat Said Sidu, karena menurutnya tidak lagi sejalan dengan pemerintah.
Kebebasan Hanya Sebatas Slogan
Itulah yang terjadi saat ini, jika ada rakyat yang mengkritisi kebijakan pemerintah dan tidak mau diajak kerja sama, maka yang bersangkutan akan didepak dari jabatannya. Ditambah lagi pejabat tersebut dari pihak oposisi.
Saat rezim tidak mau menerima nasihat atau kritik, itu membuktikan bahwa rezim kerja, kerja ini sangat anti kritik dan pemerintah lebih pro kepada asing dari pada rakyat sendiri. Padahal kritikan tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya. Rakyat akan diperhatikan hanya saat mendulam suara. Setelah suara rakyat didapat, rakyat ditendang, kepentingannya tidak lagi diperhatikan, kalaupun diperhatikan hanya seadanya saja.
Jika rezim sudah membungkam kebebasan berpendapat, maka slogan demokrasi yang menjujung tinggi kebebasan berpendapat hanya sebatas pemanis saja. Kebebasan tersebut hanya untuk orang-orang yang berada dipihak rezim, walaupun mereka sudah sering mengecewakan rakyat.
Sistem demokrasi yang merupakan anak dari kapitalisme, sudah dipastikan bahwa yang diutamakan adalah kepentingan para pemilik modal(kapital). Seperti kasus pembelian saham PT Freeport tersebut. Karena PT Inalum juga meminjam modal untuk membeli saham tersebut. Sehingga utang tersebut akan dibebankan juga kepada rakyat melalui pajak.
Maka dari itu, jika mengharapkan kesejahteraan dalam sistem demokrasi bagaikan api jauh dari panggang.
Kritik Penguasa Dalam Islam
Tugas pemimpin dalam Islam adalah mengurusi seluruh urusan rakyat (umatnya). Misalnya dalam memberikan kesejahteraan hidup kepada umatnya, khalifah akan bertanggung jawab penuh.
Khalifah saat mengelola SDA yang dimiliki oleh negara Islam, tidak akan mengajak negara asing untuk mengelolanya. Negara Islam akan mengelolanya sendiri, sehingga hasilnya akan digunakan untuk kemaslahatan umat. SDA tersebut tidak akan dijual kepada asing.
Jika ada negara asing yang bekerja ditambang tersebut, maka statusnya hanya sebagai pekerja. mereka tidak memiliki hak untuk mandirikan perusahaan, seperti yang dilakukan oleh PT Freeport saat ini. Dengan begitu Islam tidak akan terjajah atau tertindas dinegaranya sendiri, seperti yang kita rasakan saat ini. Rakyat yang hidup dinegeri-negeri Islam hanya jadi penonton.
Dalam sistem Islam juga, jika pemimpin keliru dalam menerapkan aturan, maka rakyat (umat) boleh mengkritik pemimpin asalkan kritikan tersebut dilakukan dengan baik, dan untuk kepentingan rakyat.
Pemimpin akan menerima kritikan dari rakyatnya, bisa jadi kebijakan yang diambil bertentangan dengan Islam atau merugikan rakyat. Karena Islam membolehkan rakyat (umat) menasihati pemimpinnya, sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW, "Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil (haq) kepada penguasa (sulthan) yang zalim.” (HR Abu Dawud 4346, Tirmidzi no 2265, dan Ibnu Majah no 4011). Nasihat tersebut tidak dianggap sebagai upaya penentangan terhadap penguasa atau pemerintah. Nasihat ini, dalam Islam dikenal dengan Muhasabah lil hukam.
Maka dari itu, marilah kita perjuangkan Islam ini agar bisa diterapkan, sehingga SDA yang dimiliki negara Islam bisa terselamatkan, umat Islam tidak terjajah dinegri sendiri, umat tidak banyak yang stres memikirkan bagaimana ia harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena pekerjaan sudah disiapkan oleh khalifah.
"Wallahu'alam bishowab"
