Oleh: Wa Ode Asham, H.Spd (pemerhati umat)
Tahun 2018 telah berlalu, namun menyisahkan berbagai cerita sedih yang melengkapi perjalanan berat umat setiap tahunnya. Dimana dari tahun ke tahun dalam sistem sekuler yang kian nyata merusak. Sekalipun pihak penguasa memang tampak berusaha meyakinkan, bahwa sepanjang tahun kemarin kondisi bangsa ini baik-baik saja. Bahkan, hampir disetiap ementrian dan lembaga pendukungnya memberitakan prestasi kerja mereka disepanjang tahun 2018 dikesankan positif.
Namun, sayang bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh rakyat yang menjadi hakim sebenarnya. Karena kenyataan yang disebut sebagai prestasi itu adalah kebohongan besar. Sebutlah soal pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan yang kondisinya di klaim terus membaik. Nyatanya, semua hanya permainan angka-angka belaka tidak ada bukti rilnya. Yang ada malah sebaliknya kondisi masyarakat kian terpuruk.
Di buktikan dengan banyaknya fakta, betapa kondisi ekonomi makin sulit, kebutuhan hidup kian mahal bahkan hampir tak terjangkau oleh sebagian masyarakat kecil. Di tambah lagi dengan maraknya kebijakan zalim pemerintah yang menambah berat beban dan menghimpit kehidupan rakyat kecil. Misal, kebijakan pajak, ketenaga kerjaan asuransi kesehatan dan mahalnya biaya pendidikan belum lagi kenaikan berkala harga BBM dan listrik,serta kebijakan liberal lainnya yang anti rakyat.
Bahkan di tahun 2018 kemaren, bisa dibilang berhasil mengukuhkan diri sebagai rezim gagal, pembohong, ingkar janji, antek asing dan refrensif anti- Islam. Bagaimana tidak, fakta pun menunjukan bahwa pemerintah semakin terperosok dalam jebakan skenario asing, yang membuat masa depan negeri ini makin tidak jelas kemana arahnya, keran impor dan investasi asing disektor usaha strategis semakin terbuka lebar, utang atas nama investasi asing makin menumpuk, peluang dan lapangan kerja bagi rakyat pribumi semakin sempit disebabkan kebijakan masuknya tenaga kerja asing. Inilah buah dari paradigma neolib
Belum lagi pengelolaan pangan dan pertanian, peran paradigma neoliberal semakin mencekam, paradigma ini telah meminimalisasi peran pemerintah/negara dalam mengurusi hajat rakyat. Hari ini kehadiran pemerintah hanya sebatas regulator dan fasilitator untuk membuat aturan dan regulasi. Sementara pemenuhan hajat rakyat diserahkan kepasar (korporasi). Akibatnya korporasilah yang menguasai seluruh rantai pangan mulai dari produksi hingga konsumsi.
Neoliberal juga meniscayakan pengelolaan hajat pangan dilakukan dengan prinsip bisnis dan menghilangkan prinsip pelayanan pada rakyat. Hilangnya kendali negara dalam urusan pangan ini telah membuahkan carutmarut. Disatu sisi masyarakat makin sulit mengakses pangan karena harga mahal, disisilain petani terus termarginalisasi dan tidak bersemangat bertani. Sekali lagi inilah buah dari paradigma neolib
Begitu pula dibidang politik, penerepan sistem demokrasi -neolib makin tampak kekurangan dan kerusakannya. Intrik politik, termaksud politik pencitraan dan politik adu domba begitu kental terasa. Terlebih lagi 2019 ini adalah tahun politik, tahun dimana para kandidat mengubar janji, mengumbar iming-iming melalui kampanye-kampanye akan menegakan keadialan, menciptakan kesejateraan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat dalam segala aspek kehidupannya. Namun sayang seribu sayang jauh dari realitas yang ada, ironinya peristiwa ini berulang setiap 5 (lima) tahunan.
Dalam penerapan sistem kapitalisme penganut paham neolib, sesuatu yang mustahil bagi rakyat biasa menikmati pelayanan pemerintah secara gratis. Karena paradigma berpikir pemerintah dalam pengelolaan perekonomian negara adalah bisnis. Setiap bisnis pasti berorientasi pada keuntungan materi. Ditambah lagi negeri ini tidak dapat terlepas dan selalu mengandalkan investasi asing/swasta sebagai akses permodalan. Tentu saja tidak ada makan siang gratis dalam sistem yang berkiblat pada materi ini. Ada harga yang harus dibayar. Kalaupun ada yang diuntungkan mereka adalah para elit kapitalis pemilik modal dan para penentu kebijakan.
Demikianlah, sesunggunya neoliberalisme merupakan upaya pelumpuhan negara, selangkah menuju corporate state (korporatokrasi). Ketika itu terjadi, negara dikendalikan oleh persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha. Konsekuensinya, keputusan-keputusan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan korporat baik domestik maupun asing.
Jika dicermati secara mendalam, penyebab semua masalah ini saling berkaiatan satu sama lain. Dan bersumber pada satu sebab yakni penerapan sistem sekuler demokrasi yang lebih berpihak pada kaum elite, sehingga menciptakan diskriminasi, kesenjangan dan ketidak adilan dalam kehidupan dan Melahirkan para pemimpin yang tidak amanah. Karena dalam penerapannya sistem sekuler demokrasi menafikan peran Allah Subhanahu Wa Ta’Ala (sebagai pencipta sekaligus pengatur).
Dalam sistem Islam (khilafah), akan mewujudkan keadilan dan kesejateraan bagi seluruh masyrakat dengan melaksanakan sistem ekonomi , politik, pendidikan, hukum dan sosial yang digalih sepenuhnya dari syariah Islam. Ketika diterapkan secara kaffah, sistem ini akan bekerja secara terintegrasi untuk menjamin hak-hak dan standar hidup terbaik bagi seluruh umat.
Karena kewajiban bagi sistem khilafah adalah menjamin pemenuhan kebutuhan hidup setiap penduduk laki-laki atau perempuan, muslim dan non muslim agar semuanya merasakan kehidupan yang baik dan mencapai kesejateraan. Mekanisme negara menjamin kesejateraan salah satunya khilafah akan menjamin distribusi kekayan secara adil dan efektif. Dilarang menimbun kekayaan dan mempraktikan riba sehingga harta hanya berada ditangan segelintir orang atau menumpuk di Bank. Dengan ini potensi kekayaan di tengah umat akan mengalir dan memberi intensif bagi individu untuk membelanjakan atau menginvestasikan harta dalam bidang usaha.
Khilafah juga melarang privatisasi sumberdaya alam seperti minyak, gas, mineral dan juga air sehingga semua keuntungan yang didapat dari aset berharga ini untuk rakyat. Dengan itu negara mampu membiayai proyek-proyek pembangunan untuk mengekstraksi sumerdaya alam. Hal ini bukan hanya akan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang disektor publik, namun juga akan menghasilkan triliunan dana hasil dari penjualannya secara global, lalu keuntungannya akan digunakan kembali untuk pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Negara khilafah juga akan berusaha keras menciptakan suasana bisnis yang kondusif dan sehat, memberikan bantuan pelatihan tekhnis, penyediaan lahan, peralatan pertanian bahkan modal untuk mereka yang tidak mampu. Negara juga akan menyiapkan para ahli atau sarana lain agar setiap laki-laki mampu mendapatkan nafkah, dengan membuka usaha atau bertani di lahan mereka. Hal ini akan melahirkan banyak lapangan kerja sehingga laki-laki sanggup memberikan nafkah kepada keluarganya.
Secara politik, syaraiah Islam menetapkan negara wajib bertanggung jawab secara penuh dalam pengurusan hajat publik. Sebab pemerintah adalah penguasa yang memiliki dua peran yang tidak tergantikan sebagai raain (pelayan) dan junnah (pelindung). Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu’alahi wasalam dalam hadis beliau: “ sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyat), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya”. (HR. Muslim dan ahmad). Tanggung jawab ini mutlak diemban oleh khilafah tanpa boleh dialihkan pada pihak lain apalagi korporasi.
Kemampuan Islam merealisasikan kesejateraan untuk masyarakat juga telah diakui oleh para penulis yang jujur dari kalangan non muslim.Will durant dalam” the story of civilization, Vol XIII, menulis : Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerluakannya dan memberikan kesejateraan selama berabadabad dalam wilayah yang sangat luas
Fenomena seperti itu belum pernah tercatat dalam sejarah setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan tersebarluas hingga berbagai ilmu, sastra, filsafat dan seni mengalami kemajuan luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.
Oleh karena itu khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang ketika diterapkan secarah sempurnah maka Allah subhanahu wa Ta’Ala akan melimpahkan kebaikan dan keberkahanNya. Wallahu’alam bishawab
