Oleh : Siti Hajar, S.Pd. SD
Member AMK Reg. Bima
Diawal tahun baru pertamina mengeluarkan kebijakan menurunkan harga BBM non subsidi. Kebijakan tersebut diambil saat harga minyak dunia merangkak naik, yakni pertilite, pertamax turbo serta dax dan dexlite mengalami penurunan yang berkisar antara Rp 100 hingga 250 per liter. Indonesia dinilai lamban menurunkan harga BBM non subsidi karena beberapa negara lain telah menurunkan harga BBM sejak awal bulan November jauh sebelum indonesia mengambil kebijakan yang sama pada hal harga minyak dunia sudah turun misalnya Australia dan negara-negara lainnya. Menurut Direktur eksekutif center of reform on economic (CORE) Muhamad Faisal, penurunan harga BBM non subsidi dinilai lamban. Karena seharusnya penurunan harga BBM non subsidi tersebut turun saat bulan November tahun 2018 lalu (Kumparabisnis.com).
Sementara ketua umum partai Gerindra Fadli Zon menilai penurunan harga BBM non subsidi sebagai bentuk kebijakan politis karena dikeluarkan ditahun politik yang rentan dengan politik pencitraan untuk mendongkrak elektabilitas paslon petahana yang kini tengah berkuasa. Dimana perhelatan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden sebentar lagi akan digelar serentak diseluruh Indonesia.
Disamping itu penurunan harga BBM non subsidi tidak memberikan pengaruh yang berarti ditengah melonjaknya semua harga bahan pokok. Karena penurunan harga BBM non subsidi tidak disertai dengan penurunan harga bahan pokok yang meringankan beban ekonomi masyarakat kebawah. Karena sejatinya pelaku konsumsi tertinggi dari kebijakan penurunan harga BBM non subsidi hanya dinikmati oleh kalangan menengah keatas. Sementara rakyat miskin diabaikan dan tidak ikut serta menikmati buah dari kado awal tahun tersebut.
Kejanggalan kebijakan untuk menurunkan harga BBM non subsidi ditengah harga minyak dunia yang sedang merangkak naik patut dipertanyakan karena dianggap tidak wajar. "Ada udang dibalik batu," tentu sudah pasti. Dalam sistem kapitalisme yang berlandaskan asas manfaat yang menghalalkan segala cara, maka menurunkan harga BBM non subsidi merupakan salah satu usaha untuk mendulang elektabilitas paslon yang disinyalir kuat untuk merebut perhatian masyarakat.
Dalam islam penguasa bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam hal ini penguasa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama terkait dengan terpenuhinya suplai BBM. Karena sejatinya BBM merupakan kebutuhan mendasar rakyat yang dikelola oleh negara dan menjadi harta milik umum yang pendapatannya menjadi milik seluruh kaum Muslim.
"Kaum muslim berserikat dalam tiga hal air, padang rumput dan api (BBM) dan harganya (memperjual belikannya) adalah haram" (HR. Ibnu Majah).
BBM merupakan barang kebutuhkan semua orang, maka setiap individu memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari harta tersebut dan pendapatannya. Dalam hal ini, tidak ada bedanya apakah rakyat tersebut laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, kaya dan miskin. Semuanya mempunyai hak yang sama. Karena BBM baik subsidi maupun nonsubsidi merupakan harta milik umum yang sangat dibutuhkan manusia yang tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan penguasa.
Wallahu a'lam bishowwab...
